#Pahami Langkah Terbaik

Blog & Artikel Panduan Hukum

Peninjau: Naila Syarif, S.H.

Cara Melaporkan Juru Parkir Ilegal ke Dinas Perhubungan

Cara melaporkan juru parkir ilegal sebenarnya cukup mudah, dimana dinas perhubungan sendiri sudah menyiapkan berbagai aplikasi penting untuk melaporka

Peninjau: Naila Syarif, S.H.

Syarat Memperoleh AMDAL Sesuai dengan Peraturan Terbaru

Ketika hendak membuat rencana usaha atau kegiatan penting memahami syarat memperoleh AMDAL terlebih dahulu. Tujuannya agar rencana tersebut bisa direa

Peninjau: Naila Syarif, S.H.

Contoh Perusahaan Pembiayaan di Indonesia

Contoh perusahaan pembiayaan di Indonesia – Perusahaan pembiayaan merupakan salah satu jenis lembaga atau badan usaha non-bank yang memang secara khus

Peninjau: Naila Syarif, S.H.

Perbedaan Anjak Piutang Dengan Kredit Bank

Perbedaan anjak piutang dengan kredit bank – Khusus bagi Anda yang mempunyai usaha sendiri, sudah tentu Anda akan melakukan berbagai cara yang menurut

Peninjau: Naila Syarif, S.H.

Wajib Tau 10 Contoh Tata Tertib di Perusahaan, Jangan Sampai Anda Terkena PHK

Peraturan dan tata tertib tentunya bisa anda jumpai di setiap lingkungan, daerah, maupun sebuah organisasi. Apalagi bagi sebuah perusahaan peraturan d

Peninjau: Naila Syarif, S.H.

Jumlah Biaya Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi

Satu hal yang sering menjadi pertanyaan adalah mengenai berapa besar biaya pengurusan Sertifikat Laik Fungsi. Terkait hal ini akan dijelaskan pada ura

Peninjau: Naila Syarif, S.H.

Surat Kontrak Kerja Beserta Perpanjangan dan Pemutusan Kontrak

Surat kontrak kerja berisi perjanjian antara karyawan dengan suatu perusahaan. Hak, kewajiban, dan berbagai peraturan kerja merupakan berbagai hal yan

Peninjau: Naila Syarif, S.H.

Prosedur Pembubaran Yayasan dan Siapa Pihak yang Terlibat

Saat menjalani seluruh prosedur pembubaran yayasan, kira-kira, siapa saja yang akan terlibat untuk urusan tersebut? Apakah semua pihak itu paham tenta

Peninjau: Naila Syarif, S.H.

Dasar Hukum Persekutuan Komanditer

Dasar hukum persekutuan komanditer atau  pendirian CV ditata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), terutamanya pasal 19 s/d 21 yang atur meng