Mungkin istilah uang panjar masih cukup asing bagi sebagian orang, namun bagi yang berkecimpung di bidang hukum, tentu sudah familiar dengan uang panjar perkara pengadilan ini. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi uang panjar adalah uang muka.

Sehingga istilah uang panjar sendiri sebenarnya bisa digunakan dalam bidang lainnya tidak harus dalam bentuk uang sebagai panjar perkara pengadilan. Karena maknanya bisa dipakai dalam bidang kehidupan yang lebih luas lagi. Bagaimana dengan uang muka untuk pengadilan dan pandangan dari segi hukum?

Pengertian Uang Panjar Perkara Pengadilan

Uang panjar untuk perkara pengadilan biasa dikenakan saat akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam pasal 121 ayat 4 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui. Aturan pembaharuan ini dikenal juga sebagai HIR.

Biaya yang dibayarkan tersebut digunakan sebagai biaya administrasi di panitera, bea materai, dan untuk membuat surat pemanggilan kedua belah pihak. Uang panjar perkara pengadilan juga digunakan sebagai ongkos bagi juru sita pada sidang berikutnya.

Untuk rincian besaran besaran biaya panjar perkara cerai maupun perkara lain tergantung dari jenis perkara dan ketentuan lainnya. Membayar uang muka saat mengajukan gugatan ini juga merupakan suatu keharusan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran MA No.4 tahun 2008. Surat tersebut mengatur tentang pemungutan biaya perkara.

Untuk teknis prosedur pengembalian sisa uang panjar perkara dan pembayarannya sendiri diwajibkan melalui bank. Namun, ada pengecualian bagi yang di daerahnya tidak ada bank sehingga tidak bisa melakukan pembayaran melalui pihak ketiga.

Tujuan ditetapkannya aturan terkait teknis pembayaran ini adalah untuk menghindari adanya pegawai yang menerima pembayaran biaya perkara dari pihak berperkara secara langsung. Selain membayar uang panjar perkara pengadilan, pihak berperkara juga harus membayar Biaya Proses Penyelesaian Perkara.

Kemudahan Melakukan Pembayaran Biaya Panjar

Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, maka administrasi peradilan pun sudah terintegrasi untuk memudahkan pengurusan perkara termasuk pembayaran biaya panjar. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa peran teknologi sangat penting dalam hal interaksi dan komunikasi antar manusia.

Untuk menunjang kemudahan dalam pengurusan perkara pengadilan, maka Mahkamah Agung mengembangkan program unggulan E-Court serta uang panjar perkara pengadilan. Program ini merupakan langkah besar reformasi dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam administrasi.

Dengan adanya teknologi ini, maka masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam pengurusan agama dapat menyederhanakan dan mempercepat proses peradilan. Sehingga biaya prosesnya juga dapat dipangkas serta lebih efektif dan efisien dari segi waktu.

Uang panjar perkara pengadilan E-Court merupakan aplikasi pendukung yang disediakan untuk menunjang administrasi persidangan dan pengurusan perkara secara elektronik. Terdapat beberapa fitur menarik yang bisa dimanfaatkan, di antaranya:

  1. E-Filling untuk melakukan pendaftaran perkara secara online tanpa harus datang langsung ke pengadilan sehingga mempersingkat waktu dan biaya transportasi
  2. E-Skum untuk membantu menghitung berapa besar taksiran uang panjar perkara pengadilan yang harus dibayarkan secara elektronik
  3. E-Payment untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran uang panjar perkara secara online sehingga dana bisa langsung ditransfer ke bank
  4. E-Summon untuk melakukan pemanggilan elektronik
  5. E-Litigasi untuk persidangan secara elektronik

Dengan adanya fitur tersebut, maka masyarakat pun semakin dimudahkan untuk melakukan pengurusan perkara. Baik mulai dari pendaftaran hingga proses persidangan yang semua bisa dilakukan secara terintegrasi dengan kemajuan teknologi dan informasi.

Membayar Biaya Panjar ke Pengadilan

Seperti dijelaskan di atas, bahwa terkait pembayaran uang panjar perkara pengadilan kini sangat mudah untuk dilakukan. Anda tidak harus datang langsung ke pengadilan dan cukup melakukan pembayaran di mana saja melalui metode e-payment.

Berikut ini tahapan yang harus dilakukan untuk melakukan prosedur pembayaran biaya panjar perkara, di antaranya:

  1. Taksiran panjar biaya perkara bisa diperoleh dimana didalamnya terdapat kode virtual untuk digunakan sebagai saluran pembayaran elektronik
  2. Melakukan pembayaran sesuai dengan biaya yang sudah dikalkulasikan melalui e-SKUM
  3. Tunggu hingga mendapatkan konfirmasi secara otomatis dari sistem
  4. Anda akan mendapatkan Nomor Perkara setelah teregistrasi dalam sistem
  5. Pengadilan akan melakukan identifikasi atas setoran biaya untuk perkara yang didaftarkan berdasarkan rekening virtual tempat tujuan pembayaran

Sebelum kasus masuk ke sidang pengadilan, maka ada urusan administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Oleh sebab itulah uang panjar perkara pengadilan merupakan suatu keharusan yang harus dibayarkan jika ingin gugatan yang diajukan segera ditangani.

Jika Anda Masih Bingung, Anda Dapat Berkonsultasi Dengan Justika

Anda dapat mengkonsultasikannya dengan mitra advokat andal dan profesional Justika. Anda bisa memanfaatkan layanan hukum Justika lainnya, seperti Layanan Konsultasi Chat, Konsultasi via Telepon dan Konsultasi Tatap Muka.

Lawyer yang bergabung di Justika merupakan lawyer pilihan yang melalui proses rekrutmen yang cukup ketat dengan pengalaman paling sedikit, yaitu 5 tahun berkarir sebagai advokat.

Kini, Konsultasi Chat dengan advokat berpengalaman hanya mulai dari Rp. 30.000 saja. Dengan harga tersebut Anda sudah bisa mendapatkan solusi permasalahan hukum Anda dengan cara menceritakan permasalahan yang dihadapi melalui kolom chat. Nantinya sistem akan mencari advokat guna membantu menyelesaikan permasalahan Anda.

Untuk permasalahan yang membutuhkan solusi lebih lanjut, Anda bisa memanfaatkan layanan Konsultasi via Telepon mulai dari Rp. 350.000 selama 30 menit atau Rp. 560.000 selama 60 menit.

Sementara melalui Konsultasi Tatap Muka, dapat dilakukan ketika Anda benar-benar membutuhkan saran secara langsung dari advokat terpercaya untuk kasus yang lebih rumit. Hanya dengan Rp. 2.200.000 saja, Anda sudah bisa bertemu secara langsung selama 2 jam untuk bertanya lebih dalam hingga menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan untuk membantu permasalahan Anda.


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.