Cara menikah beda agama di Indonesia masih saja menjadi sesuatu yang dianggap rumit untuk dilakukan oleh sebagian orang. Hal ini karena caranya berbeda dengan pernikahan seagama. Ada beberapa langkah yang membedakan.

Meskipun dianggap rumit dan masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat, banyak orang tetap memilih untuk melangsungkan pernikahan beda keyakinan. Walaupun ada juga sebagian melarang. Biasanya larangan ini sesuai dengan anutan agama masing-masing.

Inilah yang membuat pernikahan ini di Indonesia bukan menjadi hal sederhana untuk dilakukan. Pernikahan beda keyakinan berkemungkinan besar menimbulkan konflik dengan anggota keluarga karena tidak semua orang bisa menerima keputusan ini.

Cara Menikah Beda Agama di Indonesia yang Masih Jarang Diketahui

Mengambil keputusan untuk menikah dengan seseorang berkeyakinan tidak sama di Indonesia berarti Anda harus siap dengan berbagai risiko dan konsekuensi. Risiko mendapatkan omongan dari orang lain serta harus menghadapi birokrasi cukup rumit.

Sebagian orang yang menganggapnya terlalu rumit akhirnya memutuskan untuk menikah di luar negeri. Mereka akhirnya melangsungkan acara di negara yang melegalkan nikah beda agama. Kemudian pasangan ini akan memperoleh akta pernikahan dari KBRI atau negara terkait.

Setelah itu, akta akan diteruskan ke KCS atau Kantor Pencatatan Sipil setempat agar pasangan yang sudah menikah memperoleh surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri. Pasangan ini bisa melakukan pengajuan penetapan pengadilan.

Aturan ini sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, tepatnya nomor 1400 K/Pdt/1986. Berdasarkan yurisprudensi, pihak KCS hanya memiliki kewenangan mencatat, bukan mengesahkan.

Berdasarkan UU Adminduk tepatnya pasal 35 huruf (a) mengatakan bahwa pencatatan pernikahan akan berlaku bagi yang keyakinannya tidak sama melalui penatapan oleh pengadilan.

Hal penting perlu Anda ketahui adalah tidak semua KCS menerima ajuan pencatatan pernikahan ini. Namun, untuk KCS yang bersedia menerimanya akan mencatat ajuan tersebut dengan status sebagai pernikahan non Islam.

Meskipun demikian, pernikahan ini sebenarnya bisa dilangsungkan menyesuaikan ketentuan setiap agama. Caranya yaitu dengan mencari pemuka agama yang bersedia menikahkan kedua pasangan ini.

Pasalnya, cara menikah beda agama ini tergolong rumit karena masih jarang pemuka dan KCS mau menerima ajuan tersebut. Situasi inilah membuat sebagian pasangan akhirnya lebih banyak memilih pindah keyakinan.

Jadi, mereka mengikuti salah satu aturan agama. Hal ini juga untuk meminimalisir adanya konflik antar keluarga. Selain itu juga menjadi lebih memudahkan proses pengesahan hukum dalam pernikahan.

Beberapa Pasal yang Mengatur Pernikahan Beda Agama

Hukum menikah beda agama di Indonesia menjadi sah jika kedua agama membolehkan. Ada beberapa pasal mengatur mengenai perkawinan ini. Pedomannya bisa menggunakan UU Adminduk yaitu pasal 35 dan 34.

Pasal 35 menjelaskan bahwa pasangan wajib melaporkan pernikahan beda agama yang sudah ditetapkan oleh pihak pengadilan. Ini merupakan salah satu syarat menikah beda agama agar sah di mata hukum.

Sedangkan prosedur pelaporan sudah diatur pada pasal 34. Pasal ini menjelaskan bahwa pengajuan laporan minimal enam puluh hari sejak dilangsungkannya acara pernikahan. Berdasarkan pengajuan laporan, Kantor Pencatatan Sipil akan mencatatnya pada register akta.

Setelah itu, mereka melakukan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan. Pasangan yang mempunyai agama Islam wajib melaporkan ke KUA. Namun, tidak semua pernikahan beda keyakinan yang melibatkan Islam bisa dilakukan pengajuan catatan ke KUA.

Sesuai dengan PP nomor 9 tahun 1975 menjelaskan bahwa perkawinan yang harus tercatat di KUA yaitu hanya ketika dilangsungkan secara Islam. Jadi, jika pernikahan beda keyakinan yang dilakukan oleh penetapan pengadilan, maka pencatatannya di KCS.

Pencatatan perkawinan ini sangat penting dilakukan. Ada berbagai macam konsekuensi dan risiko yang akan Anda dapatkan jika tidak menunaikan kewajiban pelaporan ini. Tidak tercatatnya pernikahan dalam lembaga hukum bisa berdampak terhadap status anak.

Selain itu juga bisa berdampak terhadap warisan nantinya. Pernikahan sah jika dilakukan sesuai hukum setiap agama serta kepercayaan. Tidak ada pernyataan cukup jelas mengenai diperbolehkan atau tidaknya menikah beda keyakinan.

Namun, sesuai UU HAM nomor 39 tahun 1999 ada beberapa hak warga negara yang tidak boleh dikurangi oleh pihak mana saja, seperti memilih pasangan dan melangsungkan pernikahan. 
Memang cukup rumit melangsungkan pernikahan dengan keyakinan tidak sama. Risiko dan konsekuensi yang harus ditanggung juga penting menjadi perhatian. Meskipun demikian, beberapa orang tetap menerapkan cara menikah beda agama ini agar sah di hadapan hukum.

Konsultasikan Tanpa Ragu Dengan Justika, Jika Anda Masih Bingung

Anda bisa mengkonsultasikan perihal langkah hukum dalam pernikahan beda agama dengan mitra advokat andal dan profesional Justika.

Lawyer yang bergabung di Justika merupakan lawyer pilihan yang melalui proses rekrutmen yang cukup ketat dengan pengalaman paling sedikit, yaitu 5 tahun berkarir sebagai advokat.

Kini, konsultasi chat dengan advokat berpengalaman hanya mulai dari Rp. 30.000 saja. Dengan harga tersebut Anda sudah bisa mendapatkan solusi permasalahan hukum Anda dengan cara menceritakan permasalahan yang dihadapi melalui kolom chat. Nantinya sistem akan mencari advokat guna membantu menyelesaikan permasalahan Anda.

Untuk permasalahan yang membutuhkan solusi lebih lanjut, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi telepon mulai dari Rp. 350.000 selama 30 menit atau Rp. 560.000 selama 60 menit. 

Konsultasi tatap muka bisa dilakukan ketika Anda benar-benar membutuhkan saran secara langsung dari advokat terpercaya untuk kasus yang lebih rumit. Hanya dengan Rp. 2.200.000 saja, Anda sudah bisa bertemu secara langsung selama 2 jam untuk bertanya lebih dalam hingga menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan untuk membantu permasalahan Anda.


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.