Tahukah Anda dalam setiap kepengurusan berkas resmi di Indonesia, fungsi materai itu memiliki peran yang sangat penting? Materai sendiri memiliki peran yang sangat penting karena bisa memberi kekuatan hukum dan mampu dikategorikan sebagai dokumen sah dalam hukum.

Tentu saja hal ini berlaku bagi dokumen kepengurusan kepailitan dan nantinya akan digunakan di Pengadilan Niaga. Bagi yang belum tahu, pailit atau kepailitan adalah sebuah sistem penyelesaian sengketa bisnis dengan cara menyita aset debitur setelah keputusan diberlakukan.

Hukum ini sudah diatur di UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Karena ini termasuk ke dalam hukum tersendiri dalam dunia bisnis, mungkin hanya ada beberapa orang saja yang paham mengenai contoh tanda tangan diatas materai.

Pada dasarnya perbedaan pailit dan bangkrut itu sudah terlihat dari cara penanganannya. Pailit ini bisa dikatakan sebagai penyitaan aset akibat tidak bisa membayar utang dan bangkrut adalah posisi tidak menguntungkan karena menyebabkan perusahaan langsung gulung tikar.

Jadi, pailit bisa terjadi sebelum perusahaan melakukan gulung tikar akibat terlilit utang. Biasanya pailit bisa diberlakukan untuk menggantikan tagihan yang dimiliki oleh debitur setelah ada utang. Sehingga, debitur masih bisa aman karena asetnya dijual atau diperdagangkan oleh kurator.

Fungsi Materai dalam Pemberkasan Kurator

Dengan adanya peraturan hukum kepailitan dan PKPU, debitur pailit akan ditangani langsung ke jalur yang tepat. Dalam hal ini pailit tidak bisa diberlakukan ke perusahaan saja karena aset kekayaan pemegang tanggung jawab yaitu debitur juga bisa disita oleh kurator.

Peraturan ini memang diberlakukan ke semua pihak yang sudah mendapatkan status pailit. Dari kepengurusan dokumen bermaterai sampai penyitaan aset milik debitur, kurator adalah seorang perantara yang bertugas untuk mengurus semuanya di bawah pengawas hakim pengawas.

Meskipun begitu, debitur juga bisa menggunakan langkah penyelesaian utang bagi perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Hal ini sudah diatur dalam peraturan PKPU dan setiap pihak tercantum akan memiliki hak khusus sesuai perjanjian tanpa materai.

Pihak yang memiliki hak adalah kreditur dan debitur, karena nantinya perundingan akan dibawa ke jalur hukum. Perundingan ini bisa dikatakan juga sebagai jalur perdamaian agar debitur tidak perlu melaksanakan tanggung jawabnya (pailit karena utang) sampai waktu yang ditentukan.

Sederhananya, debitur adalah pihak yang memiliki tanggung jawab membayar tagihan berupa utang. Sedangkan kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan piutang kepada debitur. Jadi nanti kedua pihak ini harus menggunakan materai di kesepakatan tertulis agar penyitaan pailit bisa ditunda.

Fungsi Materai dalam Dokumen yang Dipailitkan

Ketika perusahaan atau seorang debitur memiliki status pailit, tanggung jawab paling utama yang harus dilakukan adalah membayarnya. Tentu saja dengan menyerahkan aset kekayaan, karena tidak bisa membayar utang dari tenggat waktu pembayaran yang sudah ditentukan.

Setiap debitur harus mengetahui cara tanda tangan di materai agar semua dokumennya bisa terjamin keabsahannya. Sebagai penanggung jawab penyitaan aset kurator juga berhak mendata semua kekayaan yang dimiliki oleh kreditor dengan detail.

Jika tanggung jawab sudah terpenuhi, maka debitur bisa dinyatakan bersih karena status pailit dicabut. Namun untuk bisa dinyatakan berstatus pailit, debitur juga setidaknya harus memiliki 2 atau lebih kreditur dan dirinya dinyatakan tidak sanggup membayar utang dari kedua pihak itu.

Contoh surat permohonan pailit bisa seperti pengajuan gugatan yang dibuat oleh Kreditur untuk diserahkan ke hakim pengawas. Mulai dari Debitur untuk Kepengurusan Utang dan Pemeriksaan Penyitaan Kurator, semuanya ditentukan oleh Hakim Pengawas berdasarkan Undang-undang.

Dengan syarat yang sudah ditentukan, tidak semua perusahaan atau debitur berutang dapat dinyatakan berstatus pailit. Jika Anda menjadi seorang kreditur, dokumen yang bisa digunakan untuk mengurus pertanggungjawaban haruslah sesuai ketentuan penggunaan materai.

Prosedur pengajuan kepailitan juga dapat dilakukan di domisili terdekat dimana perusahaan atau debitur itu berada. Saat ini hanya ada 5 Pengadilan Niaga yang ada di Indonesia mulai dari Jakarta, Medan, Surabaya, Semarang dan Makassar sebagaimana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Sistem peraturan perundang-undangan kepailitan ini sebenarnya diciptakan karena adanya ketidakpercayaan terhadap sistem hukum utang dan piutang perusahaan. Dengan menggunakan fungsi materai dokumen kepailitan yang sesungguhnya, semua berkas bisa dianggap resmi untuk dibawa ke jalur hukum.

Layanan Justika Untuk Membantu Permasalahan Bisnis Anda!

Dalam menjalankan sebuah bisnis Anda bisa saja mengalami masalah. Bahkan bisa tersangkut masalah yang berhubungan dengan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, Anda bisa berkonsultasi dengan layanan Justika

Layanan Konsultasi Chat

Kini, konsultasi hukum bisa lebih mudah dan terjangkau menggunakan layanan konsultasi chat dari Justika. Kunjungi laman ini dan ketik permasalahan hukum yang ingin ditanyakan pada kolom chat. Selanjutnya Anda bisa melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi. Tunggu sesaat dan sistem akan segera mencarikan konsultan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda.

Layanan Konsultasi via Telepon

Apabila fitur chat tidak mengakomodir kebutuhan, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi via telepon dari Justika. Dengan layanan ini, Anda bisa mengobrol dengan Mitra Konsultan Hukum dengan lebih mudah dan efektif melalui telepon selama 30 atau 60 menit (sesuai pilihan Anda), untuk berdiskusi lebih detail mengenai permasalahan hukum yang dialami.

Layanan Konsultasi Tatap Muka

Ingin berdiskusi lebih lanjut? Tenang, Anda juga dapat berkonsultasi secara langsung dengan para Mitra Advokat Justika secara lebih leluasa lewat layanan Konsultasi Tatap Muka. Adapun lama diskusi sekitar 2 jam (dapat lebih apabila Mitra Advokat bersedia). Selama pertemuan, Anda dapat bercerita, mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan mendalam, termasuk menunjukan dokumen-dokumen yang relevan.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.