Seorang WP dapat melakukan pencabutan pengajuan keberatan pajak karena berbagai faktor setelah melalui pertimbangan tertentu. Namun ada beberapa syarat harus terpenuhi oleh WP bersangkutan dalam penerapannya.

Pencabutan ini hanya bisa dilakukan apabila Anda belum menerima SPUH dari DJP. Permohonan dikirim langsung ke KPP awal tempat mendaftar dengan tembusan DJP serta Kepala Kantor Wilayah DJP.

Pencabutan Pengajuan Keberatan Pajak Memiliki Konsekuensi

Terdapat akibat atau konsekuensi hukum karena proses pembatalan laporan atas keberatan SKP. Maka dari itu, sebaiknya dari awal perhatikan dan pertimbangkan cara mengajukan keberatan pajak sebelum mengambil keputusan.

  1. Anti UU KUP Pasal 36 Ayat 1 Huruf B

Seseorang tidak akan bisa mengajukan permohonan untuk mengurangi atau membatalkan SKP yang dinilai kurang adil. Konsekuensi ini cukup merugikan apabila tidak dipertimbangkan secara matang terlebih dahulu.

  1. Utang Pajak dari Nilai Produk Ketetapan 

Khusus contoh surat keberatan pajak terkait masa, bagian tahun, atau tahun 2008 ke atas, pajak terutang dalam SKPKB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam pemeriksaan terakhir akan menjadi tanggungan pemohon.

  1. Sanksi Lain

Jangka waktu pelunasan pajak dalam SKPKB atau SKPKBT adalah satu bulan sejak penerbitannya, sesuai UU KUP Pasal 9 ayat 3. Apabila belum melunasi, akan ada sanksi bunga 2% per bulan.

Hindari Pencabutan Pengajuan Keberatan Pajak, Lakukan Efisiensi 

Supaya lebih bijaksana saat menghadapi ketidaksesuaian penghitungan tarif atau memenuhi syarat pengajuan banding pajak di masa depan, sebaiknya lakukan efisiensi untuk mengatur perpajakan. Cara ini berlaku bagi perusahaan atau organisasi.

  1. Memaksimalkan Pengurangan Nilai (Tax Deduction) 

Terdapat banyak pengecualian serta pengurangan yang diperbolehkan dalam undang-undang perpajakan. Perusahaan bisa mengurangi nilainya dengan mengurangi berbagai biaya seperti riset, pemasaran, perbaikan, pendidikan, dan sebagainya.

  1. Memilih Bentuk Usaha secara Tepat 

Bentuk usaha perseorangan, CV, atau firma merupakan bentuk usaha paling menguntungkan daripada perseroan terbatas dari segi perpajakan. Pada perseroan terbatas, kepemilikan saham <25% akan dikenai biaya dua kali lipat.

  1. Memilih Lokasi Perusahaan 

Tahukah Anda bahwa pemerintah memberikan insentif atau fasilitas perpajakan tertentu khusus daerah-daerah pilihan? Fasilitas tersebut di antaranya percepatan amortisasi, kompensasi kerugian lebih lama, serta pembebasan dan penundaan.

  1. Tax Saving 

Tax saving merupakan usaha mengefisiensikan beban melalui alternatif tarif lebih rendah, contohnya pemberian natura kepada para karyawan. Pemberian naturan bisa diubah menjadi penghasilan, sehingga tidak berwujud natura.

Sehingga PPh badan turun bahkan lebih besar, namun PPh 21 akan meningkat. Asumsinya perusahaan memperoleh laba kena tarif di atas 100 juta rupiah, serta PPh belum final.

  1. Distribusi Penghasilan dan Biaya 

Dengan penjualan cicilan atau penjualan secara kredit, maka akan didapatkan sebuah perpanjangan jangka waktu pengenaan tarif. Sedangkan untuk memperpendeknya, lakukan melalui leasing sepanjang biayanya lebih besar dari penyusutan fiskal.

  1. Menentukan Metode Akuntansi

Memilih metode penilaian stok serta penyusutan aset bisa berpengaruh terhadap banyaknya tarif yang perlu dibayar. Ketika inflasi meningkat, penilaian stok metode rata-rata mampu menghasilkan HPP lebih tinggi, sehingga PPh rendah.

Melakukan Pencabutan Laporan Tidak Boleh Gegabah 

Salah satu faktor penting bisnis sukses dan berkelanjutan yaitu kesesuaian tarif dalam aspek perpajakan. Sehingga menghindari langkah seperti pencabutan pengajuan laporan akibat kurang cermat dalam perhitungan. 

Anda perlu melakukan tax planning supaya dapat meminimalkan atau mengurangi tarif perpajakan kepada negara supaya sesuai dengan nilai seharusnya. Cara ini merupakan metode legal sesuai undang-undang perpajakan.

Langkah pertama, dilakukan pengkajian ulang setiap komponen dalam setiap proyek perusahaan. Setiap elemen harus dipertimbangkan secara satuan maupun keseluruhan agar bisa efisien dan efektif dalam perencanaannya.

Tax planning merupakan sebagian dari rencana kecil dalam seluruh rancangan strategis sebuah organisasi. Sebaiknya evaluasi setiap perencanaan untuk menguji tingkat efektivitas serta ketepatan pelaksanaannya terhadap anggaran.

Supaya planning dapat menunjukkan hasil, lakukan perubahan atau pembaruan pada kebijakan dalam jangka waktu penyelesaian keberatan pajak meskipun peluangnya tidak besar. Pastikan Anda menemukan kelemahan serta mengatasinya secara tepat.

Ketika model planning sudah dijalankan, setiap perubahan tetap harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aspek ini berpengaruh pada seluruh komponen perjanjian sebuah proyek perusahaan Anda.Tax planning sangat diperlukan agar perusahaan bisa mengurangi anggaran pengeluaran, sehingga lebih efisien. Metode perencanaan dibutuhkan untuk menghindari pencabutan pengajuan keberatan pajak tanpa menimbulkan beban lain.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.