Dasar hukum pelaksanaan AMDAL terbaru penting diketahui oleh masyarakat terutama kalangan pengusaha agar bisa mengurus izin AMDAL tanpa kendala. AMDAL kini menjadi salah satu syarat dalam merencanakan suatu kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup.

AMDAL sering juga disebut sebagai perizinan yang berkaitan dengan lingkungan. Sederhananya ketika pemerintah menolak atau tidak memberikan izin terhadap berdirinya suatu usaha atau kegiatan, berarti ada potensi kerusakan lingkungan dalam rencana tersebut.

Tetapi ketika dokumen AMDAL sudah disetujui, berarti rencana usaha atau kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi lingkungan. Bisa saja dampak negatif terhadap lingkungannya tetap ada, tetapi dampak positifnya dinilai jauh lebih banyak.

Yang menjadi kajian di sini tidak hanya lingkungan alam, tetapi termasuk juga lingkungan sosial masyarakat. Jika berdirinya usaha tersebut dinilai dapat mengancam kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah tidak akan mengizinkannya.

Penting Diketahui Dasar Hukum Pelaksanaan AMDAL Terbaru

Awalnya masalah AMDAL diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, namun dasar hukum tersebut sudah beberapa kali diperbarui hingga yang terbaru tahun 2012.

Isu soal kelestarian lingkungan hidup baru betul – betul menjadi perhatian pemerintah sejak masuk masa reformasi. Tanpa disadari kegiatan manusia terutama yang sangat getol.

Terutama dalam bidang industri telah merusak lingkungan hidup hingga ke tingkat mengkhawatirkan. Tujuan AMDAL secara umum adalah untuk memastikan tidak adanya aktivitas manusia yang mencemari lingkungan.

Atau jika terjadi kerusakan lingkungan harus disertai juga dengan langkah – langkah perbaikan. Namun Undang – Undang tentang AMDAL yang telah dibuat sebelumnya masih belum mampu mengatasi masalah kerusakan lingkungan.

Pemerintah kemudian memperbaikinya lewat Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, yang di dalamnya termasuk instrumen kajian lingkungan hidup dan instrumen lingkungan hidup.

Mengenal Apa saja Manfaat AMDAL

Syarat memperoleh AMDAL sudah ditetapkan dalam peraturan undang – undang yang sudah disebutkan di atas. Perusahaan atau pemrakarsa yang izinnya tidak dikeluarkan, harus mampu menanggulangi dampak negatif yang ditemukan.

Dampak positif juga menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian izin. AMDAL ini fokus utamanya adalah untuk kelestarian lingkungan. Dalam penerapannya, AMDAL menghadirkan banyak manfaat, yakni sebagai berikut.

1. Manfaat AMDAL Untuk Pemerintah

Pemerintah merupakan pihak utama yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup, oleh karena itu AMDAL ini merupakan wujud dari tanggung jawab tersebut. AMDAL juga membuat pemerintah bisa mengawasi dan mencegah perusakan lingkungan hidup.

Jika contoh dokumen AMDAL dicermati, dapat dilihat bahwa pemerintah menekankan aspek dampak positif terhadap suatu rencana usaha dan kegiatan. AMDAL juga bermanfaat untuk memastikan rencana usaha atau kegiatan tersebut mendukung pembangunan berkelanjutan.

2. Manfaat AMDAL Untuk Masyarakat

Jika mengacu pada Dasar hukum pelaksanaan AMDAL, disebutkan bahwa pemrakarsa atau pihak yang berencana membangun usaha atau kegiatan tersebut harus mengumumkan AMDAL kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat tahu dan tidak terjadi konflik di kemudian hari.

Ketika masyarakat sudah tahu dampak dari suatu rencana usaha atau kegiatan tersebut, maka masyarakat bisa melakukan langkah – langkah yang sesuai. Bahkan bisa juga masyarakat memanfaatkan dampak positif dari rencana usaha tersebut.

Misalnya di daerah tempat suatu usaha dibangun, masyarakat bisa mengembangkan UMKM-nya dan mendulang keuntungan ekonomi. Lewat AMDAL ini juga masyarakat bisa ikut serta dalam menjaga dan mengelola lingkungan agar dampak positifnya semakin banyak.

3. Manfaat AMDAL Untuk Pemrakarsa

Di dalam undang – undang sudah disebutkan bahwa AMDAL wajib diterapkan bagi setiap rencana bisnis atau kegiatan yang bersinggungan dengan lingkungan. Bagi pihak pelaku usaha atau pemrakarsa tersebut AMDAL juga memberikan banyak manfaat.

AMDAL dibuat pada saat perencanaan, dengan kata lain AMDAL bisa memberikan solusi atau perencanaan yang lebih matang terhadap rencana bisnis atau kegiatan yang hendak dilaksanakan.

AMDAL bisa memberikan jaminan terhadap kelangsungan operasional bisnis tersebut. AMDAL bisa membuat suatu perusahaan lebih mudah mendapatkan investor, karena selain dampak negatif terhadap lingkungan, dampak positifnya juga diperhatikan.

Saat ini masyarakat lebih cenderung pro terhadap perusahaan yang memberikan perhatian lebih pada lingkungan. Masih banyak pelaku usaha yang menganggap AMDAL hanya perihal administrasi perizinan. Padahal AMDAL dibuat untuk memastikan suatu usaha atau kegiatan tidak mengancam lingkungan. Dasar hukum pelaksanaan AMDAL dirancang untuk memastikan lingkungan terlindungi dan memberikan dampak positif.

Konsultasikan Permasalahan Bisnis Dengan Justika

Saat ini Anda dapat berkonsultasi dengan Mitra Advokat terkait permasalahan bisnis, dimana saja. Dengan menggunakan Layanan Bisnis Justika, Anda dapat berkonsultasi tanpa harus mendatangi Kantor Advokat.

Kenapa Justika? Justika merupakan platform konsultasi hukum terbaik dan terpercaya yang ada di Indonesia, dengan Mitra Advokat yang tergabung memiliki pengalaman lebih dari 5 (Lima) tahun. Khususnya dalam bidang bisnis, maka permasalahan Anda dapat dibantu dan diselesaikan secara profesional.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman Justika.