Harta gono gini merupakan harta bersama yang juga didapatkan bersama selama masa pernikahan. Akan tetapi menjadi pertanyaan mengenai bagaimana pembagian harta gono gini ketika istri tidak bekerja. Apakah istri masih berhak mendapatkan pembagian harta gono gini istri tidak bekerja tersebut?

Harta Gono Gini Adalah

Dalam sebuah pernikahan bisa saja terjadi perselisihan atau permasalahan yang juga menyebabkan perceraian. Salah satu yang seringkali dipermasalahkan adalah mengenai pembagian harta gono gini.

Harta gono gini sendiri merupakan harta bersama yang sudah didapatkan oleh suami dan istri selama pernikahan. Harta gono gini tersebut bisa dibedakan dalam berbagai bentuk benda yang dibeli kedua pasangan tersebut dengan menggunakan uang bersama.

Hal ini sudah diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa harta benda yang didapatkan bersama selama perkawinan adalah harta bersama.

Ketika kedua belah pihak memutuskan untuk bercerai maka perlu ada pembagian mengenai harta bersama tersebut. Setelah terjadinya perceraian, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua dengan memisahkan harta yang ada. Namun terkadang yang masih menjadi kebingungan adalah bagaimana pembagian harta gono gini istri tidak bekerja? Apakah masih bisa mendapatkan harta gono gini?

Pembagian Harta Gono Gini Istri Tidak Bekerja

Berdasarkan hukum yang berlaku, ketika suami istri sudah bercerai dan yang bekerja hanya suami saja, dalam hal ini istri tidak bekerja, maka harta yang ada selama pernikahan tersebut termasuk dalam harta bersama.

Aturan mengenai pembagian harta gono gini jika istri tidak bekerja tersebut dijelaskan dalam Pasal Nomor 35 ayat 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa harta yang didapatkan selama pernikahan merupakan harta bersama.

Jadi bisa dikatakan bahwa harta bersama tersebut juga berlaku ketika istri tidak bekerja dan sebaliknya jika suami tidak bekerja tetap menjadi harta bersama. Namun perlu diketahui juga bahwa hal tersebut tidak diatur pada perjanjian perkawinan. Jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur lebih jelas mengenai pembagian harta gono gini istri tidak bekerja, maka aturan dalam UU Perkawinan tersebut tidak berlaku.

Lalu bagaimana dengan pembagian hartanya? Untuk pembagian harta gono gini istri tidak bekerja adalah dengan membagi harta tersebut menjadi dua bagian. Misalnya harta bersama dalam bentuk rumah, maka hasil dari penjualan rumah tersebut akan dibagi menjadi dua.

Kemudian apakah jumlah atau besaran harta tersebut harus dibagi menjadi dua? Aturan mengenai pembagian harta bersama tersebut sebenarnya diatur dalam hukum agama masing-masing. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 37 UU Perkawinan.

Lalu mengenai pembagian harta gono gini menurut islam tidak dijelaskan dengan pasti mengenai besaran jumlah yang perlu dibagikan. Namun untuk pasangan yang beragama islam, maka aturan yang berlaku adalah dalam Pasal 97 KHI.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa duda atau janda yang bercerai berhak mendapatkan ½ dari harta gono gini sepanjang tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga pembagian harta gono gini istri tidak bekerja adalah mendapatkan setengah dari keseluruhan harta yang dimiliki bersama tersebut.

Konsultasikan Masalah Pembagian Harta Gono Gini Istri Tidak Bekerja Pada Justika

Istri yang tidak bekerja juga tetap mendapatkan harta gono gini karena termasuk dalam harta bersama. Untuk itu, Justika menyediakan layanan bagi Anda untuk mendapatkan nasihat hukum yang spesifik dengan para Mitra Advokat profesional, di antaranya:

Layanan Konsultasi Chat

Konsultasi hukum kini lebih mudah dan terjangkau hanya dengan Rp. 30.000 menggunakan layanan konsultasi chat dari Justika. Kunjungi laman ini dan ketik permasalahan hukum yang ingin ditanyakan pada kolom chat. Selanjutnya Anda bisa melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi. Tunggu sesaat dan sistem akan segera mencarikan konsultan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda.

Layanan Konsultasi via Telepon

Apabila fitur chat tidak mengakomodir kebutuhan, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi via telepon dari Justika. Dengan layanan ini, Anda bisa mengobrol dengan Mitra Konsultan Hukum dengan lebih mudah dan efektif melalui telepon selama 30 hanya dengan Rp. 350.000 atau Rp. 560.000 selama 60 menit (sesuai pilihan Anda), untuk berdiskusi lebih detail mengenai permasalahan hukum yang dialami.

Layanan Konsultasi Tatap Muka

Ingin berdiskusi lebih lanjut? Tenang, Anda juga dapat berkonsultasi secara langsung dengan para Mitra Advokat Justika secara lebih leluasa lewat layanan Konsultasi Tatap Muka. Adapun lama diskusi sekitar 2 jam hanya dengan Rp. 2.200.000 saja (dapat lebih apabila Mitra Advokat bersedia). Dengan biaya tersebut, Anda dapat bercerita, mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan mendalam, termasuk menunjukan dokumen-dokumen yang relevan.


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.