Pada saat Anda bercerai, salah satu hal yang biasanya dipertimbangkan dalam perceraian adalah bagaimana pembagian harta gono gini. Harta gono gini tersebut merupakan harta yang didapatkan selama kurun waktu pernikahan yang dalam hal ini adalah harta bersama. Namun ketika Anda ingin harta yang didapatkan tersebut terpisah atau tidak menjadi harta bersama, maka perlu ada perjanjian pisah harta setelah menikah.

Apa Itu Pisah Harta?

Berdasarkan KUHP dan UU Perkawinan, yang dimaksudkan dengan pisah harta merupakan perjanjian mengenai harta suami istri selama pernikahan. Jika berdasarkan ketentuan dari Pasal 29 UU Perkawinan, menyatakan bahwa perjanjian pisah harta setelah menikah bisa dilakukan sebelum pernikahan. Akan tetapi kemudian hal ini akan menyulitkan pasangan yang masih awam.

Oleh karena itu, keluarlah Putusan MK No.69/PU-XIII/2015 yang mengubah mengenai Pasal 29 tersebut menjadi:

  1. Perjanjian pisah harta setelah menikah secara tertulis bisa dilakukan sebelum atau selama masa pernikahan yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan atau notaris.
  2. Perjanjian tersebut akan berlaku sejak pernikahan dilakukan, kecuali jika ada ketentuan yang lainnya.
  3. Perjanjian akan berisi mengenai harta ataupun perjanjian yang lainnya. Perjanjian pisah harta sudah tidak bisa diubah kembali atau dicabut, kecuali jika dalam persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian Pisah Harta Setelah Menikah Dalam Pajak

Nantinya pisah harta akan berhubungan dengan pengenaan pajak penghasilan, terutama jika keluarga adalah satu kesatuan ekonomi. Penghasilan dari seluruh anggota keluarga akan menjadi satu kesatuan yang mana pemenuhan pajaknya akan dilakukan oleh kepala keluarga.

Pengenaan pajak penghasilan tersebut bisa dikenakan secara terpisah. Ada beberapa status mengenai pengenaan pajak yang dikenakan pada suami istri seperti:

  1. KK: suami istri tidak menghendaki untuk melakukan hak dan pemenuhan pajak dengan terpisah.
  2. MT: penghasilan suami istri dikenakan pajak dengan terpisah karena istri yang menghendaki untuk membayarkan pajaknya sendiri.
  3. HB: suami istri dikenakan pajak secara terpisah dikarenakan keduanya sudah bercerai berdasarkan keputusan hakim.
  4. PH: penghasilan istri suami dikenakan pajak secara terpisah dikarenakan ada perjanjian pisah harta.

Jika Anda membuat perjanjian pisah harta setelah menikah, maka penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah dikarenakan sudah disepakati melalui surat perjanjian pisah harta. Sehingga istri akan mendapatkan NPWP sendiri yang berbeda dengan suaminya.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 dan 3 UU Nomor 36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, menyebutkan bahwa penghitungan PPH suami istri dengan adanya perjanjian pisah harta adalah dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan neto.

Apakah Perjanjian Pisah Harta Harus Didaftarkan?

Perjanjian pisah harta setelah menikah memang harus didaftarkan pada notaris atau pencatat perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan. Didaftarkannya perjanjian pisah harta tersebut diharapkan agar bisa mendapatkan kekuatan hukum yang sah sehingga tidak bisa dilanggar begitu saja oleh salah satu pihak.

Contoh Surat Pernyataan Tidak Pisah Harta PDF dan Doc

SURAT PERNYATAAN TIDAK PISAH HARTA

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor kontak :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak membuat perjanjian pisah harta dan penghasilan serta tidak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dengan suami saya satu-satunya, yaitu:

Nama :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor kontak :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun

SUAMI ISTRI

(MATERAI)

(NAMA) (NAMA)

Contoh Surat Perjanjian Pisah Harta PDF & Docs

SURAT PERJANJIAN PISAH HARTA

Pada hari ini, tanggal [ ] bulan [ ] tahun [ ],
Menghadap kepada saya, [ ], Sarjana Hukum dan Notaris di [ ], dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebutkan pada akhir akta ini.
Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Kontak :
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :
Nomor Kontak :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Penghadap telah dikenal oleh saya; Notaris.
Para penghadap menerangkan kepada saya, Notaris:

Bahwa antara Para Pihak telah terdapat kesepakatan untuk melangsungkan perkawinan dan untuk itu Para Pihak telah setuju dan mufakat untuk membuat Perjanjian Pisah Harta dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
PISAH HARTA
Para Pihak tidak akan ada persekutuan harta-benda dengan nama atau sebutan apa pun juga, baik persekutuan harta-benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan penghasilan dan pendapatan.

Pasal 2
HARTA BENDA BAWAAN
Para Pihak sepakat bahwa segala harta benda yang didapatkan Para Pihak dan dibawa ke dalam perkawinan, atau yang diperolehnya selama perkawinan, baik karena pembelian, warisan, hibah, dan/atau dengan cara apapun juga tetap menjadi milik pribadi Para Pihak yang membawa dan atau memperolehnya.

Pasal 3
BUKTI PEMILIKAN
Setiap harta benda bergerak yang didapatkan Para Pihak oleh sebab apapun setelah perkawinan berlangsung wajib dibuktikan dengan bukti pemilikan, dengan tidak mengurangi hak PIHAK

Lihat selengkapnya di:


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.