Jika istri yang menggugat cerai apakah dapat harta gono gini – Bagaimana jika istri yang menggugat cerai apakah dapat harta gono-gini, hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi para istri yang ingin menggugat cerai suaminya. Kemungkinan-kemungkinan dalam pikiran istri atas hal tersebut mungkin menjadi penghalang atas keinginan seorang istri untuk menggugat cerai suaminya karena sudah tidak adanya keharmonisasi dalam berumah tangga.

Perceraian memang bukan jalan yang diinginkan setiap pasangan, namun jika jalan ini harus ditempuh maka tidak ada cara lain untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Konsekuensi istri menggugat cerai salah satunya akan bercabang menjadi kemungkinan adanya pertanyaan mengenai jika istri yang menggugat cerai apakah dapat harta gono-gini, pasti akan selalu ada.

Oleh karena itu, pada artikel ini akan dijelaskan lebih mendalam mengenai jika istri yang menggugat cerai apakah dapat harta gono gini.

Harta Gono-Gini Istri Gugat Cerai

Hal paling mendasar agar dapat memahami persoalan jika istri yang menggugat cerai apakah dapat harta gono-gini adalah mengetahui apa itu harta gono-gini. Harta gono-gini sendiri adalah harta bersama yang dimiliki oleh suami atau istri saat terjalinnya perkawinan. Pengaturan atas harta gono gini diatur baik dalam KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk yang beragama non-Islam dapat mengacu kepada KUHPerdata sedangkan bagi pemeluk agama Islam mengacu pada KHI.

Hal yang patut diketahui adalah Islam sebetulnya tidak mengatur mengenai adanya harta bersama atau gono-gini. Setiap harta yang diperoleh baik oleh suami atau istri menjadi tanggung jawab serta kepemilikan masing-masing meskipun diperolehnya saat perkawinan berlangsung. Namun, dalam KHI yang pembentukannya disusun oleh ahli fiqih Indonesia mengatur adanya harta bersama walaupun tidak menampikkan harta masing-masing suami atau istri yang sesuai dengan Pasal 85 KHI. Namun, untuk KUHPerdata sendiri harta gono-gini mutlak adanya dan dapat dikesampingkan hanya jika pasangan meneken perjanjian kawin yang mengatur atas ketentuan lain mengenai harta bersama.

Harta bersama (harta gono gini) juga diatur dalam Pasal 35 ayat (1)  Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (UU Perkawinan) tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sementara pada ayat (2) dijelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pada Pasal 36 ayat 1 UU Perkawinan mengatur bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 37 UU Perkawinan juga menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pembagian Harta Gono-Gini Jika Istri Menggugat Cerai

Istri yang menggugat cerai dapat dilakukan pembagian harta gono-gini, tetapi pertanyaan atas jika istri yang menggugat cerai apakah dapat harta gono-gini pasti kerap terpikirkan. Mengenai hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang pengadilan, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama menjadi tempat dilakukannya perceraian sekaligus memutuskan pembagian harta bersama jika terdapat perselisihan atas harta itu sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KHI.

Berdasarkan UU Pengadilan Agama, persidangan atas perceraian, pembagian harta gono-gini, pembagian nafkah anak dapat dilakukan secara bersamaan. Berbeda halnya dengan persidangan perceraian pada Pengadilan Negeri. Karena tidak adanya pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR), maka persidangan perceraian harus dilakukan terlebih dahulu hingga berkekuatan hukum tetap baru kemudian sidang mengenai pembagian harta gono-gini dapat dilakukan.

Istri yang menggugat cerai apakah dapat harta gono-gini, tentunya sedikit demi sedikit pertanyaan ini akan terungkap dan seorang istri tidak perlu merisaukan mengenai hal ini. Harta gono-gini tentunya akan dibagi secara adil oleh majelis hakim yang melakukan persidangan. Meskipun baik di KHI dan KUHPerdata menyatakan bahwa harta bersama akan dibagi dua baik kepada istri dan suami, namun pada praktiknya terkadang terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim.

Seperti melihat situasi siapa yang akan lebih membutuhkan harta yang lebih banyak karena juga turut mengasuh anaknya jika salah satu pihak mendapatkan ditetapkan sebagai orang tua yang sah untuk melakukan hak asuh anak atau terdapat kondisi-kondisi seperti pembelian sesuatu yang betul-betul mengandalkan uang hasil bekerja salah satu pihak, dll.

Kendati demikian, jika istri yang menggugat cerai apakah dapat harta gono-gini tentunya sang istri berhak mendapatkannya. Ia tetap berhak atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung.

Tidak ada salahnya pertanyaan mengenai istri yang menggugat cerai apakah dapat harta gono-gini terus timbul dibenak banyak istri. Oleh karena itu, pembagian harta jika istri minta cerai tetap akan dilaksanakan oleh majelis hakim. Hanya saja perlu diperhatikan perbedaan tata cara peradilan untuk memutuskan perselisihan harta gono-gini.

Baca juga:

Konsultasikan Melalui Justika Bila Membutuhkan Bantuan Mengenai Pembagian Harta Gono-Gini

Jika Anda membutuhkan bantuan atas pembagian harta gono-gini serta tata cara yang harus dilakukan agar dapat terbagi secara adil, jangan khawatir! Justika menyediakan layanan bagi Anda untuk mendapatkan nasihat hukum yang spesifik dengan para Mitra Advokat profesional.

Demi mendalami posisi Anda lebih jauh, ada baiknya Anda berdiskusi serta berkonsultasi dengan ahli di bidang hukum, yakni Advokat. Perlu diketahui juga bahwa mitra advokat Justika dipilih dari seleksi yang cukup ketat dengan pengalaman minimal 5 tahun.

Layanan Konsultasi Chat

Kini, konsultasi chat dengan advokat berpengalaman hanya mulai dari Rp 30.000 saja. Dengan harga tersebut Anda sudah bisa mendapatkan solusi permasalahan hukum Anda dengan cara menceritakan permasalahan yang dihadapi melalui kolom chat. Nantinya sistem akan mencari advokat guna membantu menyelesaikan permasalahan Anda.

Layanan Konsultasi via Telepon

Untuk permasalahan yang membutuhkan solusi lebih lanjut, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi telepon mulai dari Rp 350.000 selama 30 menit atau Rp 560.000 selama 60 menit.

Layanan Konsultasi Tatap Muka

Konsultasi tatap muka bisa dilakukan ketika Anda benar-benar membutuhkan saran secara langsung dari advokat terpercaya untuk kasus yang lebih rumit. Hanya dengan Rp 2.200.000 saja, Anda sudah bisa bertemu secara langsung selama 2 jam untuk bertanya lebih dalam hingga menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan untuk membantu permasalahan Anda.


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.