Pembatalan pernikahan bisa saja terjadi karena beberapa alasan, seperti pernikahan yang dilakukan dengan terpaksa atau beberapa sebab lainnya. Namun sebelum itu, Anda membutuhkan syarat pembatalan perkawinan.

Ada beberapa perbedaan pembatalan perkawinan dan perceraian mulai dari status, pihak yang melakukan pembatalan, akibat pembatalan perkawinan dan perceraian hingga alasan pembatalan dan perceraian tersebut.

Syarat Pembatalan Perkawinan

Sebelum mengajukan pembatalan perkawinan, berikut adalah beberapa syarat pembatalan perkawinan yang perlu Anda lengkapi:

  • Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 lembar
  • Kutipan akta nikah asli atau duplikat kutipan akta nikah yang ingin dibatalkan
  • Fotocopy KTP penggugat atau pemohon sebanyak 1 lembar
  • Surat permohonan gugatan paling sedikit 8 rangkap
  • Surat pengantar dari desa
  • Biaya panjar perkara
  • Surat izin pembatalan nikah dari pejabat khusus untuk TNI/POLRI/PNS

Namun perlu diketahui bahwa setiap pengadilan agama atau pengadilan negeri biasanya akan menggunakan syarat pembatalan perkawinan yang berbeda. Jadi Anda perlu memastikannya terlebih dulu.

Cara Mengajukan Pembatalan Pernikahan

Setelah Anda memenuhi semua syarat pembatalan perkawinan, maka selanjutnya Anda bisa mendaftarkan pembatalan tersebut. Pembatalan dilakukan ke Pengadilan Negeri untuk yang beragama non muslim atau Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam. Hal tersebut menurut Pasal 74 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Jika menurut Bab VI Pasal 38 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tata cara mengajukan pembatalan pernikahan adalah:

  1. Mengajukan permohonan pembatalan perkawinan oleh orang yang berhak mengajukannya di pengadilan negeri atau agama wilayah hukumnya.
  2. Tata cara untuk mengajukan pembatalan perkawinan sama dengan pengajuan gugatan cerai.
  3. Hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan, panggilan dan putusan akan dilakukan sesuai dengan aturan pada Pasal 20-36 Peraturan Pemerintah.

Lalu Berapa Batas Waktu Pernikahan Yang Bisa Diajukan Pembatalan

Baik suami atau istri bisa mengajukan permohonan untuk membatalkan pernikahan. Tentunya dengan menyertakan syarat pembatalan perkawinan. Jika pernikahan tersebut dilakukan di bawah ancaman namun ancaman tersebut sudah berhenti dan dalam jangka waktu 6 bulan masih hidup bersama sebagai suami istri, maka hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan sudah hilang. Hal ini sudah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat 3 UUP jo Pasal 72 ayat 3 KHI.

Jadi batas waktu pernikahan yang bisa dibatalkan adalah sejak dilakukan pernikahan tersebut hingga 6 bulan. Jika sudah melewati masa tersebut, maka pernikahan dianggap sah.

Demikian adalah artikel mengenai syarat pembatalan perkawinan yang bisa Anda ajukan di pengadilan agama atau pengadilan negeri.


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.