Di Indonesia, terdapat 3 macam hukum waris yang berlaku, yaitu hukum waris perdata, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Oleh sebab itu, negara Indonesia lebih dikenal sebagai Pluralisme Hukum Waris.

Hal tersebut dikarenakan diberlakukannya macam – macam hukum waris. Tidak jarang menimbulkan pertanyaan terkait apakah seluruh hukumnya akan digunakan. Begitu juga jika terjadi kasus beda agama antara pewaris dengan ahli warisnya.

Misalnya pewaris merupakan seorang Kristen, sementara yang menjadi ahli waris seorang Muslim. Sehingga dalam pembagiannya menggunakan asas Personalitas, yaitu sesuai kepercayaan yang dianut pewaris, maka menggunakan warisan secara perdata.

Pengertian Hukum Waris Perdata

Hukum waris perdata adalah hukum waris yang memiliki julukan lain sebagai hukum waris Barat, maka hukum ini dipakai oleh masyarakat non muslim. Begitu juga diterapkan pada masyarakat berketurunan Tionghoa maupun Eropa.

Sistem pembagiannya adalah individual, yaitu setiap ahli waris akan mendapatkan warisannya sesuai bagiannya sendiri – sendiri. Hukum waris perdata di Indonesia mulai diterapkan berdasarkan asas Konkordansi sejak 1848.

Asas tersebut mengartikan bahwa apapun pemberlakuan peraturan negara Belanda akan diterapkan juga pada daerah jajahannya. Bahkan termasuk Indonesia sesuai BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUHP juga UU.

Kelebihannya adalah pembagian secara adil dan merata, karena hanya diwariskan kepada orang – orang yang ada hubungan darah atau terikat tali perkawinan dengan pewarisnya.

BW ini berbeda dengan dasar hukum waris yang menetapkan bahwa ada kewajiban yang harus dipenuhi ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah membayar zakat, gadai, kafarat sampai pembacaan surat wasiat.

Siapa Saja Yang Berhak Menjadi Ahli Waris Menurut Hukum Perdata

Pihak yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum perdata telah di atur dalam Pasal 832 KUHPerdata. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan secara rinci mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris di dalam hukum perdata.

Menurut hukum perdata sendiri ahli waris merupakan keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Unsur Unsur Waris Menurut Hukum Waris Perdata

  1. Adanya pewaris
  2. Adanya harta warisan
  3. Adanya ahli waris

Dasar Hukum Waris Perdata

  • Pasal 913 s/d Pasal 916 KUHPerdata

Pasal hukum waris perdata ini khusus membahas mengenai legitime portie. Dimana pada pasal tersebut menjelaskan jika pada hukum waris Barat (KUHPerdata) mengenal prinsip legitime portie (bagian mutlak). Hal ini berarti suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam dalam garis lurus menurut undang-undang.

Orang yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan dan memberi pada yang masih hidup. Termasuk memberi wasiat yang membuat berkurangnya bagian mutlak dalam pewarisan.

Bila terdapat pemberian yang mengurangi bagian mutlak dalam pewarisan, dapat dilakukan pengurangan. Tentunya pengurangan harus didasari tuntutan dari ahli waris ataupun pengganti mereka. Hal ini berarti legitime portie akan berlaku ketika terdapat tuntutan karena berkurangnya bagian mutlak para ahli waris.
Jika para ahli waris tidak mengajukan tuntutan maka wasiat ataupun pembagian waris yang melampaui legitime portie tersebut tetap berlaku.

  • Pasal 852 ayat 1 KUHPerdata

Menurut Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata, besaran ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan memiliki bagian sama tanpa memperdulikan urutan kelahiran.

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”

  • Pasal 832 KUHPerdata

Dalam dasar hukum yang membahas mengenai pembagian waris menurut perdata ini dijelaskan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau istri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Golongan Ahli Waris Yang Berhak Menerima Warisan Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum waris Perdata ahli waris yang berhak menerima harta warisan juga dibagi menjadi beberapa golongan, antara lain:

Golongan I

Golongan I adalah suami/istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Jadi jika orang yang mewariskan memiliki istri atau suami yang masih hidup, maka dia yang paling utama menjadi pewaris.

Atau jika masih memiliki Anak atau keturunan baik yang sah menurut undang – undang atau diluar perkawinan, maka juga menjadi golongan I sebagai pewaris. Perlu dipahami cara mengajukan permohonan waris sehingga prosesnya bisa dilakukan dengan prosedur yang tepat.

Golongan II

Jika istri/suami dan keturunan tidak ada, maka yang berhak menjadi pewaris adalah kelompok golongan dua yang dimana di dalamnya terdapat orang tua dan saudara kandung pewaris. Jika orang tua masih ada, maka orang tua yang diutamakan jadi pewaris. Sedangkan jika orang tua juga sudah tidak ada, maka saudara kandungnya yang paling berhak menjadi pewaris.

Golongan III

Jika yang dimaksudkan dalam golongan II juga tidak ada, maka yang menjadi pewaris adalah kelompok golongan ketiga dimana didalamnya terdapat keluarga dalam garis lurus ke atas, sesudah bapak dan ibu. Yang dimaksud garis lurus ke atas ini adalah pihak kakek dan nenek, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu.

Jika Anda melihat contoh surat permohonan waris pengadilan agama, biasanya dalam Surat Permohonan tersebut disebutkan pemohon masuk ke dalam golongan berapa.

Golongan IV

Golongan empat merupakan golongan yang di dalamnya terdapat paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Adanya ketentuan-ketentuan di atas membuat penyelesaian pembagian harta warisan menjadi hal yang sangat spesifik dan cukup rumit, terlebih bila tidak didampingi seorang yang ahli di bidang tersebut. Di sinilah peran konsultan hukum diperlukan, untuk membantu Anda dalam menyelesaikan pembagian harta warisan, dengan meminimalisir adanya konflik antar ahli waris.

Baca Juga:

Sistem Hukum Waris Perdata

Selain berdasarkan hubungan darah ataupun tali perkawinan. Pembagian waris menurut hukum perdata juga dapat berlaku atas dasar sistem penerapannya. Dimana terdapat dua sistem penerapan yang saat ini bisa Anda gunakan. Sistem tersebut adalah Sistem Ab Intestato dan juga Sistem Testamentair.

Sistem Ab Intestato

Seperti penjelasan sebelumnya, sistem Ab Intestato adalah sistem yang mengatur pihak yang berhak mendapatkan warisan merupakan keluarga sedarah. Syarat ini berlaku baik keluarga sah atau luar kawin, juga suami istri yang hidup paling lama. Terbagi dalam 4 golongan dalam pembagian harta waris menurut hukum perdata seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Sistem Testamentair

Sistem Testamentair merupakan pembagian harta warisan berdasarkan surat wasiat dari pewaris, dibuat sebelum meninggal dunia. Ia dapat menentukan pihak siapa saja yang berhak mendapat bagiannya atau menjadi ahli warisnya.

Perlu diketahui bahwa sistem testamentair hukum waris perdata mewajibkan pewaris menulis surat wasiatnya secara tertulis. Hal tersebut bertujuan agar kepastian hukum sesuai cara BW dapat menjamin saat membagi warisan.

Walaupun menggunakan wasiat, harus tetap sesuai ketentuan mutlak (Ligitieme Portie), di mana pewaris harus memberi bagian dulu kepada yang berhubungan darah dalam garis vertikal.

Sifat Hukum Waris Perdata

Sistem hukum waris perdata sangat kental akan kekeluargaan karena berpangkal kepada garis keturunan. Namun selain sistem, dalam penerapannya hukum waris perdata juga memiliki sifat yang berbeda dengan hukum waris lainnya. Sifat tersebut antara lain adalah :

1. Sifat Perseorangan

Sifat perseorangan ini adalah mereka yang bukan kelompok ahli waris, yaitu individu atau perorangan. Mereka menjadi ahli waris tetapi bukan tergolong dalam kelompok suku maupun keluarga.

2. Sifat Bilateral

Sifat bilateral adalah sifat yang merujuk pada ahli waris dapat mewarisi 2 pihak. Jadi tidak hanya berhak mewarisi dari ayahnya, tetapi juga dari ibunya.
Hukum waris perdata bersifat bilateral juga berlaku pada saudara laki – laki mewarisi dari saudara laki ataupun perempuannya. Baik itu saudara sekandung ataupun saudara tiri.

3. Sifat Penderajatan

mengarah pada ahli waris di mana derajatnya lebih dekat pada pewaris. Oleh sebab itu dapat menutupi peluang ahli waris yang derajatnya lebih jauh.
Oleh sebab itu, penderajatan ini dikenal akan ungkapan siapa keluarga sedarah paling dekat, maka warisannya bisa dia dapatkan, sifat ini sesuai hukum- hukum waris perdata dengan Sistem Ab Intestato.

Bolehkah Meminta Harta Warisan Saat Pemilik Harta Warisan Masih Hidup?

Dalam membagi harta peninggalan ayah dan ibu atau pemilik harta warisan sebelum meninggal, terdapat pada Burgerlijk Wetboek (BW). Tidak lain dalam Pasal 830 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sudah dijelaskan juga syarat dan ketentuan mengenai hal tersebut.

Dimana dalam kitab Undang Undang tersebut dijelaskan adanya syarat bahwa ahli waris bisa memperoleh harta apabila pewarisnya meninggal dunia. Kalaupun dalam masalah kesehatan seperti koma panjang atau dianggap mendekati kematian, masih belum diperbolehkan.

Tidak ada satu alasan sekalipun yang membuat Anda bisa meminta harta ketika ayah ibu masih hidup. Selain dianggap menyalahi hukum, dianggap tidak sopan. Pasti pihak keluarga lainnya juga tidak setuju. Kalaupun ingin membantu mengatur warisan mungkin bisa menyewakan pihak ahli hukum seperti pengacara.

Hak Waris Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Perdata

Berdasarkan kutipan dari misaelandpartners.com, menyebutkan bahwa kedudukan hak waris anak di luar nikah menurut hukum perdata memiliki tiga tingkatan. Pertama anak sah, luar kawin yang diakui hingga tidak diakui secara regulasi negara.

Adapun warisan dari ayah bahwa anak di luar nikah mendapat 1/3 bagian, di mana hasil warisan tersebut diandaikan sah. Ada problema tertentu ketika tidak diakui secara keluarga dan negara.

Jika mendapatkannya dari pihak ibu maka berhak sebab tertaut pada hubungan perdata, di mana pada kasusnya sering terjadi pada kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu ada perubahan yang tercatat.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa bisa dicatat sebagai ahli waris, bahkan mendapat keduanya jika berhasil mendapat tes DNA positif. Hal tersebut dikuatkan jika diakui oleh ayah dengan bukti yang sah secara teknologi terkait.

Hak waris dari anak di luar nikah atas hukum perdata kali ini perlu dicatat secara nyata, disertai implementasi aktif untuk mewujudkan keadilan secara hukum. Bagian waris juga sudah diatur pada pasal 863 KUHPerdata sehingga wajib untuk diketahui.

Langkah Hukum Perdata Jika Ahli Waris Dihalang Halangi

Umumnya sebelum menggunakan aturan hukum kalau pemegang hak waris dihalangi, bisa mengambil cara kekeluargaan. Tidak lain dengan menghadirkan semua pihak yang sedang bertikai atau konflik karena harta peninggalan.

Tapi jika tidak dapat menyelesaikan masalah, maka keputusan selanjutnya yaitu mengambil jalan Perdata. Anda bisa menuju ke kantor Pengadilan Agama untuk mengurus masalahnya.

Dalam Pasal 834 KUHPerdata, dijelaskan bahwa gugatan sangat diwajibkan. Terutama demi memperjuangkan bagian harta yang akan diterima. Baik oleh sesama penerima maupun pihak yang mencoba melakukan kejahatan.

Meski sesama keluarga sekalipun tetap ada risiko salah satu pihak ingin menerima lebih banyak bahkan semuanya. Harus diatasi dengan gugatan berdasarkan hukum. Bahkan jika anak tunggal melawan keluarga dekatnya.

Justika Untuk Membantu Permasalahan Pembagian Hak Waris Dalam Islam dengan Adil!

Anda dapat memastikan harta untuk pihak-pihak yang menerima waris sesuai dengan hukum Waris Perdata yang berlaku dengan mempelajari mengaturan harta yang benar. Untuk ini, Justika mengadakan layanan atau fitur online yang mampu memudahkan perhitungan pembagan waris dengan tiga layanan Justika, yaitu

Layanan Analisis Hak Waris

Layanan ini dapat menjamin Anda saran hukum yang bermakna dari konsultan hukum yang berpengalaman dengan konsultasi dan pengecekan detail hak waris.

Langkah-langkah menggunakan Layanan Analisis Hak Waris:

  1. Sebelum memulai konsultasi, pastikan kondisi waris Anda telah diisi untuk dianalisis oleh konsultan.
  2. Pilih jadwal konsultasi sudah sesuai dengan kebutuhan
  3. Dapat link chat untuk konsultasi dan segera membahas hak waris

Kalkulator Waris Islam

Anda dapat menggunakan layanan Kalkulator Waris Islam untuk menghitung pembagian waris dengan transparan, akurat, dan tentunya sesuai dengan syariat dan UU yang berlaku di Indonesia. Namun, Anda dapat melakukan ini dengan hanya mengisi form di dalamnya.

Sistem perhitungan Kalkutaro Waris Islam di Justika tentunya berdasarkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diterapkan sebagai dasar hukum umum yang berlaku di pengadilan agama.

Selain itu, terdapat fitur lainnya dimana Anda dapat berkonsultasi dengan para ahli dalam bidang waris dengan konsultan hukum maupun ustadz secara online.

Konsultasi via Chat

Untuk kasus perhitungan waris yang lebih kompleks dan memiliki banyak pertimbangan di dalamnya, Justika menyediakan Anda layanan Konsultasi via Chat. Selebihnya, Justika menyediakan fitur Konsultasi via Chat, serta dapat mempermudahkan

Dengan begitu, Anda dapat berkonsultasi lebih jauh terlebih dahulu dengan advokat yang terpercaya guna mengetahui besaran pembagian harta warisan, serta menindaklanjuti tata cara pembagian waris.

Langkah-Langkah konsultasi melalui chat terkait perhitungan pembagian waris:

  1. Masuk ke dalam layanan Konsultasi dengan Chat justika.com
  2. Ceritakan permasalahan waris Anda dalam kolom chat
  3. Berdasarkan instruksi yang ada, lakukanlah pembayaran
  4. Namun, dalam waktu 5 menit sistem akan segera mencarikan konsultan hukum waris yang sesuai dengan permasalahan perhitungan pembagian waris Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.