Cara menghapus NPWP menjadi salah satu pertanyaan yang sering diajukan oleh banyak orang. NPWP atau yang merupakan kependekkan dari Nomor Pokok Wajib Pajak ini memang diperlukan.

Permohonan bisa dilakukan secara tertulis atau manual jika Anda ingin melakukan penghapusan. Nantinya, formulir yang sudah diisi bisa ditandatangani untuk kemudian diajukan pada Kantor Pajak terdekat.

Inilah Cara untuk Menghapus NPWP

Alasan penghapusan NPWP harus jelas. Dengan begitu, permohonan yang Anda ajukan akan disetujui oleh Kantor Pajak. Setiap warga Negara yang sudah memenuhi syarat memang harus memiliki Nomor Pokok ini.

Namun suatu saat jika kondisi memang sudah tidak memenuhi lagi, seseorang tersebut bisa melakukan penonaktifan. Penghapusan dilakukan dengan memenuhi beberapa langkah mudah di bawah ini.

1. Datang ke Kantor Pajak Pratama

Syarat menghapus NPWP secara manual bisa dilakukan dengan mendatangi kantor Pajak Pratama terdekat sesuai dengan domisili. Sebenarnya, pengajuan juga bisa dilakukan menggunakan jasa ekspedisi atau pos.

2. Mengisi Formulir yang disediakan

Wajib pajak yang ingin melakukan penghapusan kemudian harus mengisi formulir yang disediakan. Formulir harus diisi dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Jika tidak diisi dengan benar, kemungkinan permohonan akan dikembalikan.

3. Melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan

Cara menghapus NPWP yang benar juga harus mempersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang diperlukan. Semua dokumen harus dipersiapkan dengan baik terlebih dahulu.

4. Dokumen diperiksa

Jika dokumen yang Anda ajukan belum lengkap atau masih kurang, maka Kantor Pajak Pratama akan mengembalikan dokumen dan formulir melalui pos. Atau jika Anda datang secara langsung akan disampaikan secara langsung.

5. Dokumen Lengkap

Jika dokumen Anda sudah lengkap dan benar, Cara menghapus NPWP selantutnta adalah KPP akan melakukan pengecekan untuk kemudian melakukan penghapusan.

Sebenarnya, melakukan penghapusan juga bisa dilakukan dengan cara online. Anda bisa membuka aplikasi Dirjen Pajak di www.pajak.go.id. Nantinya, isilah formulir pada aplikasi e-regristration dan dokumen pendukung bisa dilakukan dengan upload soft copy.

Hal penting yang harus Anda ingat adalah semua data pendukung memang harus dipersiapkan dengan baik. Dengan begitu, proses pengajuan akan lebih mudah untuk dilakukan dan diterima oleh pihak KPP.

Kriteria untuk Penghapusan NPWP

Selain formulir penghapusan NPWP yang harus diisi dengan sebenar-benarnya, ada pula beberapa kriteria seseorang yang bisa melakukan penghapusan NPWP dalam Cara menghapus NPWP. Jika tidak masuk dalam kriteria tersebut, maka pengajuan kemudian akan dipertimbangkan.

Beberapa kriteria pihak yang bisa melakukan penonaktifan adalah sebagai berikut.

  1. Kondisi tidak dalam memiliki hutang pajak
  2. Tidak dalam pemeriksaan dalam hal pengujian kepatuhan dalam perpajakan serta pemeriksaan bukti permulaan. Seseorang yang melakukan penonaktifan juga tidak dalam tindakan pidana dalam bidang perpajakan.
  3. Cara penghapusan NPWP adalah untuk orang dalam kondisi tidak sedang dalam hal penyelesaian persetujuan bersama
  4. Semua NPWP cabang telah dihapus
  5. Tidak dalam berada pada kondisi penyelesaian kesepakatan harga transfer

Semua kriteria dan Cara menghapus NPWP di atas harus dipenuhi dengan baik ketika akan melakukan penghapusan NPWP. Ketika Anda justru sedang berada pada salah satu kondisi di atas, maka besar kemungkinan pengajuan yang dilakukan akan ditolak.

Ada pula beberapa kondisi lain yang memungkinkan terjadinya penolakan penghapusan. Kondisi-kondisi tersebut diantaranya adalah :

  1. Ketika dilangsungkan pemeriksaan ada rekomendasi dimana tidak melakukan penghapusan atau penonaktifan
  2. Ketika pemeriksaan atau proses verifikasi dilakukan, ada rekomendasi penghapusan namun berada dalam kondisi :
  3. Sedang dalam tanggungan hutang pajak
  4. Terdapat NPWP pada cabang lain yang belum dihapus ketika penghapusan dilakukan pada pusat
  5. Terjadinya proses hukum atau proses administrasi
  6. Setelah penolakan terjadi, maka wajib pajak harus melakukan beberapa hal di bawah ini
  7. Melakukan pelunasan terhadap hutang pajak
  8. Menyelesaikan proses hukum atau proses administrasi yang sedang menyangkut diri wajib pajak
  9. Semua NPWP cabang telah dihapus ketika permohonan penonaktifan dilakukan pada pusat.

Penerbitan keputusan oleh kantor pajak akan dilakukan 6 bulan sejak bukti penerimaan jika ini merupakan wajib pajak orang pribadi. Jika merupakan wajib pajak badan, pemeriksaan akan dilakukan dalam jangka 12 bulan sejak penerimaan surat.Mengurus penonaktifan NPWP bisa dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Hal paling penting adalah Anda sudah mempersiapkan dokumen pendukung dan mengisi formulir. Nah, sudah paham tentang cara menghapus NPWP bukan?

Layanan Justika untuk Membantu Masalah Terkait Penghapusan NPWP

Penghapusan NPWP penting untuk di lakukan guna tidak di salah gunakan banyak pihak di kemudian hari jika tidak digunakan lagi. Justika menyediakan tiga layanan yang bisa membantu kebingungan Anda seputar masalah bisnis khususnya pada penghapusan NPWP.

Konsultasi Chat

Konsultasi hukum kini lebih mudah dan terjangkau menggunakan layanan Konsultasi Chat dari Justika. Anda hanya perlu ketik permasalahan hukum yang ingin ditanyakan pada kolom chat. Langkah selanjutnya Anda bisa melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang tersedia. Kemudian  sistem akan segera mencarikan konsultan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda.

Konsultasi Via Telepon

Dengan Konsultasi via Telepon , Anda akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Mitra Konsultan Hukum secara mudah dan efektif melalui telepon selama 30 menit atau 60 menit (sesuai pilihan Anda), untuk berdiskusi lebih detail mengenai permasalahan hukum yang dialami.

Konsultasi Tatap Muka

Sementara melalui Konsultasi Tatap Muka Anda akan mendapatkan layanan untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Mitra Advokat Justika selama 2 jam (dapat lebih apabila Mitra Advokat bersedia). Selama pertemuan, Anda dapat bercerita, mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan mendalam, termasuk menunjukan dokumen-dokumen yang relevan.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.