Salah satu pengetahuan dasar yang wajib dimiliki sebagai warga negara adalah cara melaporkan perangkat desa yang korupsi. Perbuatan itu merugikan masyarakat sehingga kita memiliki hak untuk melaporkan. Tetapi jangan takut, ada perlindungan untuk Anda.

Korupsi seiring berjalannya waktu juga semakin sering terjadi. Selain karena dirasa sangat menguntungkan bagi pelaku, tetapi ada faktor lain yang menjadi latar belakang koruptor melancarkan aksinya tersebut. Padahal sudah jelas akan ada hukuman yang menanti.

Orang yang melakukan korupsi ini sadar bahwa tidak banyak yang tahu bagaimana cara melaporkan mereka. Edukasi yang masih jarang membuat para koruptor seakan leluasa dan tanpa kesulitan. Kita bisa lihat dari berbagai contoh korupsi di lingkungan masyarakat.

Jadi, dengan edukasi yang cukup juga, diharapkan tindakan korupsi semakin jarang terjadi. Kita sebagai masyarakat wajib tahu bagaimana cara untuk melaporkan suatu tindakan yang merugikan, termasuk korupsi. Sehingga kasus korupsi di Indonesia semakin menurun.

Cara Melaporkan Perangkat Desa yang Korupsi

Perilaku korupsi yang dilakukan di lingkungan desa sulit untuk diberantas jika semua orang yang sadar akan perbuatan itu hanya diam, tanpa melakukan praktek pelaporan. Jika terus dibiarkan juga, mereka akan semakin leluasa dalam melakukan perbuatan tersebut.

Kita juga yang akan mengalami kerugian sehingga KPK pernah menegaskan bahwa seluruh komponen bangsa, terutama masyarakat, memiliki peran penting untuk membantu berantas korupsi. Tata cara pelaporannya juga tidak bisa dilakukan secara asal, caranya adalah:

  1. Laporkan Perangkat Desa dengan Form Pengaduan

Yang pertama adalah dengan mengisi seluruh form pengaduan yang sudah tersedia di situs KPK jika melihat adanya indikasi pelanggaran UU Tindak Pidana Korupsi. Kirim ke email pengaduan@kpk.go.id, situs pengaduan resmi dari komisi ini.

  1. Lampirkan Identitas Pelapor

Cara melaporkan selanjutnya adalah dengan kirimkan juga identitas Anda seperti nama dan alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, hingga identitas yang akan dibutuhkan nantinya.

  1. Tulis Kronologi Korupsi Perangkat Desa

Selanjutnya Anda akan diminta untuk menceritakan kronologi soal tindakan korupsi yang dilakukan perangkat desa itu. Kronologi ini juga berkaitan dengan jenis jenis korupsi sehingga cari tahu juga tata bahasa yang mudah dimengerti.

Kronologi akan semakin mudah diterima jika memiliki paparan waktu yang jelas. Seperti kapan saja mereka melakukan korupsi itu. Kronologi juga dijelaskan sesuai dengan prosedur, jangan membuat tertuduh merasa dicemari nama baiknya.

  1. Kirimkan Bukti Korupsi Perangkat Desa yang Dimiliki

Tidak wajar jika hanya melaporkan tindakan korupsi secara asal. KPK tentu saja butuh bukti yang kuat untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Bukti yang dimaksud ini bisa seperti bukti penyetoran atau transfer, laporan audit investigasi, dan lain-lain.

Hukuman korupsi di Indonesia juga diukur seberapa kuatnya bukti dan jenis kasus. Bukti juga tidak boleh dibuat secara sembarang, biasanya bukti akan dipadukan dengan kronologi. Maka dari itu, Anda harus mengumpulkan semuanya dulu.

  1. Statemen dari Saksi

Cara melaporkan perangkat desa yang korupsi ini juga membutuhkan saksi yang tahu perbuatan merugikan dari perangkat desa. Sehingga sebisa mungkin Anda cari siapa yang akan menjadi saksi kuat untuk menyampaikan laporan Anda.

Saksi sering kali dianggap sebagai elemen paling penting saat mau melaporkan perangkat desa yang dicurigai melakukan korupsi. Saksi bisa langsung dari perangkat desa yang lain, atau korban. Akan semakin kuat jika ada bukti fisik yang dibawa.

  1. Tunggu Hingga Pengaduan Dipublikasikan

Anda akan tahu kalau laporan Anda pada akhirnya diterima atau tidak dengan hasil bukti surat penggeledahan KPK ke pelaku korupsi. Penegak hukum akan langsung turun tangan untuk melakukan penyidikan dan membutuhkan Anda sebagai saksi.

  1. Mendapat Perlindungan dari KPK

Selain karena ketidaktahuan untuk melaporkan perbuatan itu, satu alasan lagi mengapa orang tidak mau melaporkan tindakan korupsi adalah karena takut akan risikonya. Sering kali para pejabat atau perangkat desa membahayakan pelapor.

Tetapi dari KPK sendiri, mereka menjamin keamanan dari pelapor. Perlindungan bagi pelapor perangkat desa yang korupsi ini masuk ke dalam peraturan pemerintah no. 71 tahun 2000 dimana KPK akan melindungi semua identitas pelapor dan keluarga.

Korupsi masih sering terjadi karena kebiasaan masyarakat yang cenderung membiarkan. Di satu sisi, mereka tidak berani melaporkan tindakan itu karena risikonya. Di sisi lain, masih banyak yang tidak tahu cara melaporkan perangkat desa yang korupsi.

Justika Dapat Membantu Jika Anda Masih Bingung

Anda bisa berkonsultasi dengan mitra advokat andal dan profesional Justika. Anda bisa memanfaatkan layanan hukum Justika lainnya, seperti Layanan Konsultasi Chat,Konsultasi via Telepon dan Konsultasi Tatap Muka.

Lawyer yang bergabung di Justika merupakan lawyer pilihan yang melalui proses rekrutmen yang cukup ketat dengan pengalaman paling sedikit, yaitu 5 tahun berkarir sebagai advokat.

Kini, konsultasi chat dengan advokat berpengalaman hanya mulai dari Rp. 30.000 saja. Dengan harga tersebut Anda sudah bisa mendapatkan solusi permasalahan hukum Anda dengan cara menceritakan permasalahan yang dihadapi melalui kolom chat. Nantinya sistem akan mencari advokat guna membantu menyelesaikan permasalahan Anda.

hukum pidana istri selingkuh

Untuk permasalahan yang membutuhkan solusi lebih lanjut, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi telepon mulai dari Rp. 350.000 selama 30 menit atau Rp. 560.000 selama 60 menit. 

hukum pidana istri selingkuh

Konsultasi tatap muka bisa dilakukan ketika Anda benar-benar membutuhkan saran secara langsung dari advokat terpercaya untuk kasus yang lebih rumit. Hanya dengan Rp. 2.200.000 saja, Anda sudah bisa bertemu secara langsung selama 2 jam untuk bertanya lebih dalam hingga menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan untuk membantu permasalahan Anda.

hukum pidana istri selingkuh

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.