Mengenai aturan pemotongan masa tahanan kepada para narapidana di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan undang-undang tentang pemasyarakatan dituliskan jika narapidana punya hak mendapat remisi (pengurangan masa pidana).

Remisi sendiri diberikan kepada mereka yang memenuhi beberapa syarat sesuai keputusan perundang-undangan. Ada beberapa jenis remisi yang diberikan kepada narapidana dan juga anak, yakni umum dan khusus.

Disini umum ialah potongan yang diberikan di hari peringatan kemerdekaan republik Indonesia yakni 17 Agustus. Sementara untuk jenis khusus diberikan ketika di hari besar keagamaan dari narapidana itu sendiri.

Tentunya dengan ketentuan jika dalam satu tahun ada lebih dari satu hari besar. Otomatis napi harus memilih salah satu dimana yang paling dimuliakan, jadi memang hanya mendapatkan satu kali.

Bukan hanya itu saja jenis-jenis remisi lain untuk napi dan anak seperti kemanusiaan, susulan, serta tambahan. Di Indonesia, ketika hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus akan memberikan remisi umum pada napi.

Tentunya para napi yang mendapatkan remisi tersebut harus memenuhi syarat wajib sesuai peraturannya. Misalnya berkelakuan baik dimana tidak mengikuti program pembinaan dari lapas atau tidak menjalani masa hukuman disiplin.

Untuk masa hukuman pendisiplinannya juga minimal dalam waktu 6 bulan terakhir sejak tanggal diberikannya remisi tersebut. Jadi memang tidak begitu saja diberikan kepada para napi saat hari kemerdekaan Indonesia.

Aturan Pemberian Remisi Secara Umum

Bukan hanya syarat tersebut saja yang harus dipenuhi oleh para nara pidana jika mau mendapatkan potongan masa tahanan. Pemberian diskon tersebut juga didasarkan sesuai dengan tindak pidana dari napi.

Seperti pada napi seorang terorisme, maka harus memenuhi syarat mendapatkan remisi sesuai peraturan undang-undang. Pertama ialah mau bekerja sama dengan para pihak penegak hukum agar membongkar tidak pidana yang telah dilakukan.

Kemudian yang kedua ialah sudah ikut program deradikalisasi, dimana hal itu diadakan pihak lapas atau instansi terkait. Untuk syarat ketiga harus melakukan ikrar secara tertulis.

Ikrar tersebut berisi kesetiaan pada NKRI untuk warga negara Indonesia, sementara warga negara asing menyetujui tidak mengulangi hal serupa (terorisme). Selain itu untuk narapidana tindak korupsi juga harus memenuhi syaratnya.

Pertama juga harus mau bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu bongkar semua pidana yang dilakukan. Cara pengajuan remisi juga harus bayar denda serta uang pengganti sesuai keputusan dari pengadilan.

Sementara untuk napi yang mendapatkan hukuman paling sedikit 5 tahun karena narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika. Serta napi dengan kejahatan HAM, keamanan negara, atau kejahatan lainnya bisa mendapat remisi.

Tentunya mereka harus mau bekerja sama dengan penegak hukum agar membongkar semua perilaku pidananya. Semua napi memang harus memenuhi syarat wajib dari UU dan ditambah aturan lain sesuai tindak pidananya.

Aturan Pemotongan Masa Tahanan yang Perlu Dipahami

Remisi ini sendiri sesuai undang-undang 99 tahun 2012 diskon masa tahanan juga diberikan pada narapidana dan anak-pidana. Dimana tindak pidana mereka bukan merupakan teroris, narkotika, atau kejahatan berat lain.

Tentunya aturan tersebut diberlakukan jika napi atau anak pidana mendapatkan putusan masa pidana paling lama satu tahun serta berusia lebih dari 70 tahun. Selain itu juga punya riwayat sakit berkepanjangan.

Mengenai mekanisme pemberian remisi sendiri juga harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Besaran diskon masa penahanan umum dimana diberikan pada napi juga sudah diatur keputusan presiden tahun 1999 no 174.

Di tahun pertama, remisi tersebut diberikan selama satu bulan untuk napi dan anak pidana dimana sudah melakukan kurungan 6 hingga 12 bulan. Selain itu juga diberikan dua bulan pemotongan.

Dimana syaratnya harus sudah menjalani masa kurungan selama 12 bulan atau lebih. Di tahun kedua akan mendapatkan remisi selama 3 bulan dan begitu juga tahun ketiga, mendapat 4 bulan pemotongan.

Sementara di tahun keempat dan kelimanya, napi dan anak pidana akan mendapat diskon kurungan 5 bulan. Tahun keenam dan selanjutnya akan mendapat remisi 6 bulan di setiap tahunnya.

Mengenai pemotongan masa kurungan umum ini memang sudah diatur dalam undang-undang, jadi Anda harus memahaminya. Mempelajari aturan dan syarat pemberian diskon tahanan penting untuk dilakukan. Dalam beberapa kasus, pemerian potongan masa kurungan ini memang bisa memberikan efek jera, seperti pada tindak korupsi. Namun mengetahui aturan pemotongan masa tahanan bisa membuat Anda lebih paham mengenai hukum.

Justika Dapat Membantu Jika Anda Masih Bingung

Anda bisa berkonsultasi dengan mitra advokat andal dan profesional Justika. Anda bisa memanfaatkan layanan hukum Justika lainnya, seperti Layanan Konsultasi Chat,Konsultasi via Telepon dan Konsultasi Tatap Muka.

Lawyer yang bergabung di Justika merupakan lawyer pilihan yang melalui proses rekrutmen yang cukup ketat dengan pengalaman paling sedikit, yaitu 5 tahun berkarir sebagai advokat.

Kini, konsultasi chat dengan advokat berpengalaman hanya mulai dari Rp. 30.000 saja. Dengan harga tersebut Anda sudah bisa mendapatkan solusi permasalahan hukum Anda dengan cara menceritakan permasalahan yang dihadapi melalui kolom chat. Nantinya sistem akan mencari advokat guna membantu menyelesaikan permasalahan Anda.

hukum pidana istri selingkuh

Untuk permasalahan yang membutuhkan solusi lebih lanjut, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi telepon mulai dari Rp. 350.000 selama 30 menit atau Rp. 560.000 selama 60 menit. 

hukum pidana istri selingkuh

Konsultasi tatap muka bisa dilakukan ketika Anda benar-benar membutuhkan saran secara langsung dari advokat terpercaya untuk kasus yang lebih rumit. Hanya dengan Rp. 2.200.000 saja, Anda sudah bisa bertemu secara langsung selama 2 jam untuk bertanya lebih dalam hingga menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan untuk membantu permasalahan Anda.

hukum pidana istri selingkuh

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.