Undang undang pembebasan lahan 2021 penting menjadi dasar bagi Anda yang tengah mengalami negoisasi terkait pembebasan tanah. Atau jika tidak mengalami kejadian tersebut maka secara tidak langsung pengetahuan mengenai mekanisme pembebasan lahan.

Pertimbangan untuk mendapatkan fasilitas dalam pembebasan lahan ini merupakan aspek yang seringkali menimbulkan masalah. Keberadaan tanah yang juga menjadi salah satu aspek tertentu terkait penghasilan beberapa orang harus diambil demi kepentingan umum.

Inilah yang seringkali masih menimbulkan masalah di lapangan pada praktiknya. Prosedur pembebasan lahan sendiri sebenarnya telah diatur oleh undang-undang dan tentunya hal ini demi memberikan rasa aman dan nyaman kedua belah pihak yang memiliki kepentingan.

Umumnya fungsi pembebasan lahan memang diperuntukkan untuk menjadi merealisasakan kepentingan umum. Hal ini juga berkaitan dengan percepatan pembangunan, sehingga lahan atau tanah yang ditunjuk sebagai proyek memang ada pembebasan sesuai undang-undang.

Penting untuk diketahui juga bahwa dalam proses yang dilakukan hingga saat ini. Pertimbangan untuk membebaskan lahan masih cenderung susah dan banyak menimbulkan konflik. 

Data yang terbaru juga mencatat bahwa persoalan pembebasan lahan termasuk yang tertinggi saat ini. Salah satu yang masih saja menimbulkan konflik adalah beberapa orang yang masih belum setuju tanahnya dijadikan lahan. 

Meski pembebasan lahan tersebut merupakan untuk kepentingan umum dan tentunya ada timbal balik pengganti yang telah disediakan. Bahkan semua pertimbangan untuk melakukan pembebasan lahan tersebut telah resmi diatur dalam undang-undang. 

Mulai dari syarat pembebasan lahan, prosedur, hingga ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah. Berikut ini adalah isi draft dari peraturan pembebasan lahan terbaru. 

Undang Undang Pembebasan Lahan 2021

Aspek pertama yang perlu diperhatikan adalah apa saja persyaratan yang harus dipenuhi jika hendak melakukan pembebasan lahan. Sebab persyaratan ini memiliki fungsi khusus yang telah diatur oleh undang-undang sebagai salah satu dasar kuat dalam melaksanakan pembebasan.

Aspek pertama yang dilakukan ialah dengan mensosialisasikan terkait rencana pengadaan lahan kepada masyarakat sekitar baik secara online atau bahkan offline. Pemberitahuan terkait rencana pengadaan tersebut dilakukan oleh instansi terkait dan pemerintah provinsi. 

Selanjutnya, selama proses sosialisasi berlangsung pihak instansi yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi melakukan pendataan pemilik lahan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data cocok untuk melakukan ganti rugi kepada semua pihak yang menjadi objek pembebasan.

Setelah itu pertimbangan selanjutnya yang juga penting untuk menjadi perhatian adalah melakukan musyawarah terkait data pemilik lahan yang akan menerima ganti rugi. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan semua pihak yang menjadi objek.

Cara menghitung ganti rugi pembebasan tanah juga telah diatur oleh undang-undang sehingga tidak ada kesalahpahaman. Semua pemilik tanah juga akan menerima target pembayaran secara cepat dan tentunya ada konsekuensi jika tidak ada ganti rugi sesuai kesepakatan.

Setelah mendapatkan kesepakatan antara pihak terkait dan semua objek pemilik tanah maka instansi melaporkan hasil kesepakatan tersebut kepada gubernur setempat. Izin dari gubernur telah didapatkan maka langkah selanjutnya adalah izin dari lembaga pertahanan.

Langkah Hukum Apabila Ganti Rugi Tidak Sesuai

Seringkali dalam pelaksanaan kesepakatan pembebasan lahan tersebut secara tidak langsung ada berbagai macam aspek yang perlu dipahami, khususnya dalam hal ganti rugi pemilik tanah yang masih memiliki hal yang belum sepenuhnya terpenuhi. 

Contoh lain yang bisa dijadikan pertimbangan adalah jika terjadi pengalihan tanah setelah terjadi kesepakatan, menurut aspek hukum instansilah yang memiliki wewenang untuk bertindak. Dan tentunya harus melalui prosedur perizinan hanya dari lembaga pertahanan.

Apabila hal tersebut terjadi setidaknya ada beberapa langkah hukum jika ganti rugi pembebasan lahan tidak sesuai. Menurut undang-undnag yang berlaku maka pihak yang tidak menerima nominal cukup dan sesuai setidaknya memiliki peluang untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Akan tetapi ada beberapa persyaratan yang harus ditentukan terlebih dahulu. Misalnya ketidak sepakatan mengenai ganti rugi bisa dilaporkan ke pengadilan dalam jangka waktu 14 hari setelah musyawarah hasil keputusan telah diambil.Selanjutnya maka pengadilan negeri akan melakukan identifikasi dan memberikan hasil berupa ganti rugi yang sepadan dalam waktu kurang lebih 30 hari. Undang undang pembebasan lahan 2021 telah mengatur semua aturan diatas dengan lengkap dan terperinci.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.