Prosedur pembebasan lahan penting dipahami sebagai satu alat untuk meninjau sejauh mana proses pelaksanaan pembebasan tanah yang sesuai dengan undang-undang. Hal ini penting dilakukan sehingga semua proses dalam pembebasannya sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Secara tidak langsung penting juga untuk dipahami bahwa kapasitas untuk meraih hasil maksimal dalam pembebasan lahan perlu menyesuaikan hukum yang berlaku. Apalagi untuk prosedur yang berlaku pembebasan lahan kapasitas undang-undangnya terus berubah.

Inilah yang menyebabkan munculnya undang undang pembebasan lahan 2021 terjadi dan berkembang melalui berbagai kebijakan lain. Semua hal tersebut tentunya untuk memberikan proses yang lebih baik dalam pembebasan lahan untuk kepentingan yang jauh lebih besar.

Pentingnya Prosedur Dalam Aspek Pembebasan Lahan

Mengapa perlu diadakan undang-undang secara khusus tersebut? Sebab secara umum pada praktiknya dilapangan masih ada banyak sekali pertentangan yang berlaku dari masyarakat. Apalagi beberapa pihak yang tanahnya menjadi objek seringkali belum merasa puas.

Salah satu ketidak puasan tersebut berasal dari ganti rugi yang kurang sesuai. Meski ketetapan dalam cara menghitung ganti rugi pembebasan tanah telah diatur juga secara resmi. 

Akan tetapi masih ada saja pihak atau oknum yang masih kurang setuju dengan kebijakan tersebut. Pertimbangan lebih lanjutnya yang bisa menjadi perhatian penting dalam bagaimana kapasitas untuk meraih hasil pembebasan lahan terbaik. 

Sudah seharusnya melalui berbagai macam prosedur yang cukup penting dan tentunya sesuai undang-undang yang terbaru. Berikut ini adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan terkait aspek berupa prosedur dalam melakukan pembebasan tanah.

Prosedur Pembebasan Lahan Secara Umum 

Untuk procedural secara umum maka secara tidak langsung ada berbagai hal yang sebenarnya telah diatur oleh undang-undang, dibawah ini adalah aspek tersebut.

  1. Aspek pertama ialah melakukan sosialisasi secara umum kepada pihak yang akan dikenakan pembebasan lahan. Dalam hal ini adalah beberapa instansi secara langsung atau juga tidak langsung melakukan berbagai sosialisasi baik online atau juga offline.

Syarat pembebasan lahan tentunya ialah lokasi tersebut memang digunakan untuk kepentingan umum. Sehingga secara tidak langsung aspek untuk sosialisasi memang dilakukan untuk memaparkan kepentingan umum tersebut.

Hal ini bertujuan agar semua pihak bisa memahami maksud dan tujuan diadakannya pembebasan tersebut. Terutama untuk kepentingan proyek yang akan dijadikan salah satu produk kepentingan umum.

  1. Aspek kedua yang perlu diperhatikan adalah bahwa kapasitas pola sosialisasi ini bertujuan untuk mendapatkan data yang cukup falid. Data ini selanjutnya menjadi prosedur penting sebab ada angka yang cukup pasti untuk melakukan pembebasan.
  2. Setelah data terkumpul dengan lengkap dan baik, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan konsultasi kepada pihak yang mempunyai lahan. Konsultasi ini dimaksudkan untuk mendapatkan kesepakatan secara real dan tentunya transparan.
  3. Aspek selanjutnya jika konsultasi menghasilkan kesepakatan yang baik maka pihak instansi akan melakukan lobi kepada gubernur setempat. Izin dari gubernur menjadi prosedur yang diperlukan sehingga proses pembebasan telah diketahui secara terbuka.
  4. Aspek terakhir yang penting untuk diperhatikan adalah izin yang telah didapatkan oleh gubernur, maka pihak instansi meminta izin pengadaan tanah kepada pihak pertahanan. Sebagai aparat keamanan pihak pertahanan juga dilibatkan secara menyeluruh.

Mengapa aspek pertahanan sangat penting, sebab dalam prosedur pembebasan lahan sebenarnya ada saja beberapa hal terkait pengalihan lahan. Maka secara tidak langsung tanggung jawab pengalihan tanah tersebut hanya bisa dilakukan oleh pihak keamanan.

Akan tetapi dengan catatan, proses pengalihan tanah tersebut secara tidak langsung juga memberikan andil yang cukup kuat khususnya dalam ganti rugi. Khusus untuk ganti rugi dalam bidang pengalihan maka angkanya disesuaikan dengan pengumuman awal.

Semua prosedur tersebut secara tidak langsung juga menjadi aspek yang cukup penting untuk dipahami. Apabila terjadi penyalahgunaan wewenang, missal dalam aspek ganti rugi maka wajib melakukan langkah hukum jika ganti rugi pembebasan lahan tidak sesuai.

Apalagi jika semua aspek diatas telah dijalankan sesuai dengan rambu-rambu yang tertulis dalam undang-undang. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kapasitas prosedur tersebut harus diperhatikan dengan baik.Pertimbangan untuk memahami prosedur pembebasan lahan tersebut secara tidak langsung bisa terus berubah, sehingga perlu ada ketelitian dalam pelaksanaannya.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.