Pertanyaan Tentang Pembagian Harta Gono Gini

Saya merasa sudah tidak cocok dengan suami. Sering ribut dan berantem bahkan karena hal-hal kecil. Saya berencana untuk menggugat cerai ke Pengadilan. Namun, bisakah saya mengajukan gugat cerai sekaligus atau bersamaan dengan gugatan harta gono gini?

Ulasan Lengkap

Bicara soal perceraian bukanlah perkara yang sederhana. Sebab ada konsekuensi hukum yang turut menyertainya dan harus diselesaikan, seperti pembagian harta bersama atau yang lebih sering dikenal sebagai harta gono gini setelah perceraian.

Mengenal Jenis Harta dalam Perkawinan

Sebelum membahas lebih jauh seputar pembagian harta gono gini, sebaiknya kita mengenal dan memahami jenis-jenis harta dalam sebuah ikatan perkawinan. Merujuk pada Pasal 35 UU Perkawinan, harta dalam perkawinan terbagi menjadi 3 macam, antara lain:

  • Harta Bawaan

Harta yang diperoleh oleh kedua pihak, baik suami maupun istri dari sebelum perkawinan. Masing-masing punya hak sepenuhnya atas harta benda bawaannya.

  • Harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh melalui warisan atau hadiah dalam perkawinan. 

Hak terhadap harta benda ini sepenuhnya ada pada masing-masing suami atau istri.

  • Harta Bersama atau gono gini

Harta yang dihasilkan oleh pasangan suami-istri selama masa perkawinan. Perkawinan dalam hal ini merujuk pada perkawinan yang sah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tidak masalah apabila hanya salah satu pihak yang bekerja, selama harta benda itu diperoleh selama dalam masa perkawinan sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan, maka harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama, dan dibagi dua antara suami dan istri. Akan tetapi, jika ada perjanjian kawin yang memisahkan harta perolehan suami dan istri selama perkawinan, maka objek harta bersama ini menjadi hilang.

Bisakah Gugat Cerai dan Pembagian Harta Gono Gini Digabung?

Berdasarkan UU yang berlaku, pasangan suami istri yang beragama islam boleh mengajukan permohonan cerai disertai pembagian harta gono gini ke pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri. Dengan begitu proses persidangan bisa dilakukan bersama-sama.

Namun, pada praktiknya seringkali akan dilakukan sidang cerai terlebih dahulu. Hal ini agar proses cerai bisa berlangsung lebih cepat ketimbang kasus cerai yang digabung dengan gugatan harta bersama.

Lain halnya dengan pasangan yang bukan beragama islam. Seperti diatur dalam ketentuan Herziene Inlandsch Reglement (HIR) atau hukum acara perdata dan pidana, tidak bisa dilakukan penggabungan sidang cerai dan harta gono gini. Sebab proses persidangan akan diawali dengan sidang cerai, baru dilanjutkan dengan sidang gugatan harta gono gini di pengadilan negeri.

Adapun perihal penggabungan gugatan cerai dan harta bersama terdapat pada UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989. Beleid itu menyebutkan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Besaran Pembagian Harta Bersama atau Harta Gono Gini

Seperti telah disebutkan, dalam perceraian harta bawaan akan otomatis menjadi hak masing-masing suami atau istri jika tidak ada perjanjian perkawinan. Untuk besaran yang diperoleh masing-masing pihak maka bisa merujuk pada Pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 97 KHI. Menurut ketentuan hukum yang ada, harta bersama selama perkawinan akan dibagi dua sama rata bagi suami dan istri.

Tips Bagi Harta Gono Gini

Pembagian harta menjadi momen yang sangat krusial dan sering diperdebatkan pihak yang bercerai. Berikut tips pembagian harta gono gini yang bisa dipraktikkan.

1. Hitung Jumlah Harta secara Menyeluruh

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung harta yang dimiliki secara menyeluruh, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Hitung dengan seksama untuk mengetahui jumlah harta keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya, penghitungan jumlah harta harus dilakukan oleh kedua pihak yang bercerai ditambah pihak saksi. Saksi akan menjadi bukti kuat apabila di kemudian hari salah satu pihak menuntut pihak lain akibat adanya kecurangan dalam proses penghitungan harta.

2. Menjual Harta yang Dimiliki

Proses menghitung harta akan semakin mudah jika sudah dicairkan dalam bentuk uang tunai. Oleh karena itu sebaiknya harta yang dimiliki dijual terlebih dahulu untuk mengetahui berapa yang harus diberikan kepada pihak yang satu dan pihak yang lainnya. Apakah harta tersebut berupa rumah, apartemen, tanah, mobil atau perhiasan.

3. Membagi Harta Sama Rata

Langkah selanjutnya adalah membagikan harta ke dalam porsi yang sama untuk kedua belah pihak. Jika suami mendapatkan Rp 100 juta, istri pun harus mendapat jumlah yang sama. Namun perlu diketahui, kondisi ini berlaku jika pihak yang bercerai belum dianugerahi anak.

Ketika sudah dikaruniai anak, porsi pembagian harta harus dilakukan menurut ketetapan hukum yang berlaku. Salah satu pihak yang mendapat hak asuh anak berhak mendapat porsi yang lebih besar karena punya tanggung jawab besar untuk merawat dan membiayai anak tersebut.

4. Membagi Warisan kepada Anak

Sebagai langkah antisipasi konflik di masa depan, perlu juga dipertimbangkan pembagian harta kepada anak dengan jumlah yang sama rata. Artinya, masing-masing dari suami dan istri harus mengibahkan jumlah yang sama kepada anak. Pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan ketika anak sudah berusia 18 tahun ke atas. Apabila anak masih di bawah umur, pembagian harta dapat dilakukan dengan surat wasiat yang menyatakan jumlah yang berhak didapat anak dari kedua orang tuanya. Penyerahan warisan berlaku saat kedua orang tua anak tersebut sudah meninggal dunia.

Dalam perceraian persoalan harta dalam perkawinan menjadi persoalan yang akan cukup menyita waktu dan perhatian yang besar, di samping persoalan anak. Ada baiknya berkonsultasi dengan konsultan hukum dalam pembagian harta gono gini guna menghindari adanya konflik yang akan merugikan salah satu pihak di masa mendatang. Dengan pembagian harta yang didasarkan pada hukum yang berlaku, semua pihak akan merasa diperlakukan adil.

Memberikan kepercayaan penuh kepada pengacara untuk mengurus perceraian dan pembagian harga gono gini bisa menjadi pilihan Anda. Mungkin Anda bisa menangani persoalan hukum tersebut, namun tanpa pengetahuan hukum yang memadai, dapat membuat proses hukum tersebut tidak berjalan lancar. Artikel Berapa Estimasi Biaya Pengacara Harta Gono Gini? Ini akan membantu Anda mendapatkan informasi tentang pengacara harta gono gini.

Konsultasikan Perihal Pembagian Harta Gono Gini Dengan Justika

Dalam menyelesaikan persoalan perceraian, bukanlah perkara yang sederhana Anda harus cermati pembagian harta gono gini dengan pasangan Anda. Oleh karena itu diperlukan pihak ketiga yang dapat membantu mendalami dalam pembagian harta gono gini Anda lebih jauh, seperti pengacara yang andal dan profesional. Anda tidak perlu khawatir karena Justika menyediakan beragam layanan untuk membantu Anda.

Layanan Konsultasi Chat

Anda bisa mendapatkan layanan konsultasi hukum secara mudah dan dengan harga terjangkau hanya dengan Rp. 30.000 saja. Kunjungi laman ini, lalu ketik permasalahan hukum yang ingin ditanyakan di kolom chat. Selanjutnya, lakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang tersedia. Dalam waktu singkat, sistem secara otomatis akan mencarikan konsultan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda.

Layanan Konsultasi via Telepon

Jika diperlukan tindakan yang tidak dapat diakomodasi melalui fitur chat, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi via telepon dari Justika. Melalui layanan ini, Anda dapat berbicara dengan Mitra Konsultan Hukum secara mudah dan efektif melalui telepon selama 30 menit hanya dengan Rp. 350.000 atau Rp. 560.000 saja selama 60 menit (sesuai pilihan Anda), untuk berdiskusi lebih detail mengenai permasalahan hukum yang dialami.

Layanan Konsultasi Tatap Muka

Anda pun dapat berdiskusi dan berkonsultasi secara langsung dengan para Mitra Advokat Justika lewat layanan Konsultasi Tatap Muka. Diskusi akan berlangsung selama 2 jam hanya dengan Rp. 2.200.000 saja (dapat lebih apabila Mitra Advokat bersedia). Selama pertemuan, Anda dapat bercerita, mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan mendalam, termasuk menunjukan dokumen-dokumen yang relevan.

Baca Juga:


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah ini.