Untuk beberapa orang mungkin masih awam dengan istilah bekerja dengan status outsourcing. Padahal istilah ini sudah banyak digunakan oleh beberapa perusahaan. Dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai yang dimaksudkan dengan apa itu outsourcing dan beberapa hal lainnya.

Apa Itu Outsourcing?

Berdasarkan UU 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan, apa itu outsourcing merupakan penyerahan sebagian pekerjaan pada perusahaan yang lain atau subkon. Penyerahan tersebut dilakukan dengan perjanjian penyedia jasa pekerja dan perjanjian pemborongan pekerjaan.

Jika dilihat secara ringkasnya, outsourcing adalah karyawan yang statusnya bukan dari perusahaan pengguna, melainkan dari tenaga kerja pihak lain. Sehingga tenaga kerja tersebut berasal dari perusahaan pihak ketiga yang bekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu yang diminta oleh perusahaan lain.

Menurut pasal 64 UU 13/2003 mengenai Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa tenaga kerja outsourcing ini bisa digunakan untuk melakukan sebagian pekerjaan di perusahaan

Revisi di UU Cipta Kerja Outsourcing

Dalam UU Ketenagakerjaan, pekerjaan yang bisa dilakukan oleh outsourcing hanya jenis pekerjaan yang diluar kegiatan utama atau yang tidak berhubungan dengan proses produksinya kecuali jika untuk kegiatan penunjang.

Akan tetapi dalam Pasal 66 UU Cipta Kerja, tidak ada batasan pekerjaan seperti apa yang dilarang untuk dilakukan pekerja outsourcing. Dalam pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa pekerjaan outsourcing didasarkan pada adanya perjanjian PKWT dan PKWTT.

Dengan adanya revisi tersebut memungkinkan bagi perusahaan outsourcing untuk mempekerjakan pekerja dengan berbagai tugas. Termasuk untuk pekerja lepas dan pekerja paruh waktu.

Sistem Kerja Outsourcing

Pekerja alih daya ini merupakan pemanfaatan tenaga kerja di mana berasal dari pihak ketiga agar dapat menyelesaikan suatu pekerjaan di perusahaan. Karyawan ini bisa melakukan berbagai macam pekerjaan yang diperlukan.

Semakin bertambahnya waktu, maka sistem kerja ini juga mengalami perkembangan. Bahkan digadang-gadang pekerja alih daya sendiri juga mampu membantu menjaga perekonomian pasar bebas di skala global.

Sistem kerja alih daya ini juga diatur berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan dan sudah dijelaskan walaupun tidak spesifik. Sementara itu perekrutan dari pekerja ini dilakukan langsung dari perusahaan outsource.

Karena berbeda dengan pekerja tetap atau penuh waktu, maka untuk menjalankan pekerjaannya outsourcing hanya melakukan beberapa pekerjaan saja. Karyawan ini hanya diangkat untuk menyelesaikan tugas di luar pekerjaan inti perusahaan.

Walaupun demikian, masih ada banyak keuntungan yang bisa Anda dapatkan jika memilih pegawai alih daya. Seperti lebih menghemat biaya untuk memberikan sebuah pelatihan dalam bidang tertentu sesuai pekerjaannya.

Selain itu juga perusahaan dapat mengurangi beban perekrutan, sebab pegawai akan dipilih langsung oleh outsource. Bahkan pengusaha juga bisa lebih fokus pada pekerjaan inti bisnisnya, karena pekerjaan lainnya akan diurus outsourcing.

Perlindungan Hak Pekerja Outsourcing

Anda harus tahu apa saja yang jadi hak dari karyawan outsourcing, apakah pekerja mendapat sesuai peraturan atau tidak. Berikut beberapa hak karyawan alih daya sesuai undang-undang ketenagakerjaan.

1. Uang Lembur

Karyawan ini mempunyai hak atas uang lembur sesuai dengan aturan dalam keputusan menteri 2004. Di mana lembur juga merupakan waktu bekerja namun melebihi batas jam yang ditentukan dan upahnya harus dibayarkan.

Jadi jika Anda bekerja lebih dari 40 jam, maka bisa mendapatkan uang lembur untuk jumlah besarannya sendiri. Pastinya juga harus disesuaikan dengan aturan, jadi tidak ada yang dirugikan.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum hak pekerja outsourcing ini lebih jelas karena tercantum dalam Peraturan Menteri No 19 Tahun 2012. Di mana didalamnya juga berisi beberapa jenis hak, seperti mendapatkan perlakuan sama di tempat kerja.

3. Jaminan Sosial

Pasal 99 UU Ketenagakerjaan mengungkapkan jika tiap pekerja beserta keluarkan berhak mendapatkan jaminan sosial. Di mana pada pasal 100 menyatakan fasilitas kesejahteraan harus diberikan employer agar kesejahteraan pegawai dan keluarga meningkat.

Mengenai fasilitas yang diberikan tersebut juga dipertimbangkan dengan beberapa hal. Seperti kebutuhan dari pekerja serta kemampuan perusahaan untuk memberikan fasilitas tersebut agar karyawan dan keluarganya bisa sejahtera.

4. Pesangon

Untuk pesangon ini bisa didapatkan jika PKWTT permanen atau setidaknya dianggap sudah memenuhi perjanjian kerja dan hak pekerja outsourcing.

5. Bantuan Hukum

Sekarang sudah ada UU No.16 tahun 2011 mengenai bantuan hukum. Di mana memberikan jaminan hak konstitusional untuk tiap orang agar mendapat pengakuan jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil.

Kelebihan dan Kekurangan Outsourcing

Sebelum Anda memutuskan untuk menjadi pekerja outsourcing, maka ketahui terlebih dulu mengenai kelebihan serta kekurangan outsourcing.

1. Kelebihan Outsourcing

  • Kelebihan pertama adalah lebih mudah mendapat panggilan kerja, apalagi jika Anda sudah daftar dalam perusahaan outsourcing. Peluang dipanggil untuk wawancara lebih cepat karena saingannya tidak banyak dan kualitas bekerja bisa meningkat.
  • Perusahaan outsourcing ini juga sering menerima fresh graduate bergabung didalamnya. Disini sebelum bekerja atau ada panggilan kerja, Anda akan dilatih dan karena sistem penerimaannya mudah, maka lebih besar peluangnya.
  • Pelatihan yang diberikan kepada Anda tersebut bisa dipakai untuk menambah skill karena banyak hal dapat dipelajari. Umumnya perusahaan outsourcing dengan SOP untuk karyawannya ada banyak agar dapat mengikuti suatu pelatihan.

2. Kekurangan Outsourcing

  • Kekurangan yang pertama adalah tidak adanya jenjang karir yang jelas. Hal ini dikarenakan Anda harus menjalankan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati dimana tidak ada kesempatan untuk kenaikan karir.
  • Selanjutnya pekerja outsourcing juga tidak memiliki masa kerja yang jelas dan stabil. Bahkan ada yang cukup pendek dimana tidak bisa diperpanjang jika perusahaan sudah memutuskan kontraknya.
  • Adanya ketergantungan bagi perusahaan untuk menggunakan pekerja outsourcing.
  • Tenaga kerja outsourcing tidak disarankan untuk melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan teknis perusahaan atau kegiatan bisnis dikarenakan meningkatkan peluang informasi perusahaan yang bocor.

Aturan Upah Pekerja Outsourcing

Pembayaran gaji atau upah pada pekerja akan ditetapkan sesuai dengan perjanjian kerja. Hal ini juga sama dengan pekerja outsourcing.

Berdasarkan MK dalam putusan nomor 27/PUU-IX/2011 pekerja yang bekerja sebagai outsourcing sesuai dengan perjanjian kerja atau peraturan perusahaan tetap mendapatkan hak yang sama atas upah, syarat kerja, kesejahteraan hingga jika terjadi perselisihan kerja.

Biasanya perusahaan penyedia outsourcing dengan perusahaan penggunaanya akan menggunakan rumus: 1.8 x dari gaji pekerja outsourcing. Perusahaan penyedia pekerja outsourcing akan meminta 1.8 x gaji dari kesepakatan dengan pekerja.

Dalam UU Ketenagakerjaan tidak diatur dengan jelas mengenai perhitungan gaji pekerja outsourcing. Semuanya dikembalikan pada perusahaan penyedianya untuk menentukan gaji karyawannya.

Isi Perjanjian Kerja Outsourcing

Perjanjian kerja untuk pekerja outsourcing bisa didasarkan PKWT atau PKWTT. Untuk isinya bisa merujuk pada isi perjanjian PKWT yang setidaknya berisi mengenai:

  1. Nama perusahaan, alamat dan jenis usaha
  2. Nama pekerja, jenis kelamin, umur, dan alamat lengkap
  3. Tempat bekerja
  4. Jabatan atau jenis pekerjaan.
  5. Besaran dan cara pembayarannya
  6. Hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku.
  7. Mulai hingga jangka waktu berakhirnya kontrak
  8. Tempat dan tanggal PKWT atau PKWTT
  9. Tanda tangan kedua belah pihak.

Dasar hukum perjanjian kerja outsourcing tersebut bisa didasarkan atas PKWT atau PKWTT yang sesuai dengan Pasal 13 PP Nomor 35 tahun 2021.

Apakah Pekerja Outsourcing Berhak Atas Pesangon?

Sudah dikatakan mengenai apa itu outsourcing bisa didasarkan atas PKWT atau PKWTT. Oleh karena itu ketika ada pemutusan hubungan kerja, maka pekerja tersebut berhak untuk mendapatkan uang pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

sebuah hubungan kerja yang didasarkan dengan PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu). Didalamnya harus menuliskan persyaratan mengenai pengalihan perlindungan hak pekerja jika mengalami pergantian karyawan alih daya.

Pengalihan perlindungan tersebut adalah perusahaan alih daya baru nantinya akan memberikan perlindungan hak pekerja outsourcing di mana sebelumnya juga diberikan. Undang-undang juga tidak menyebutkan secara spesifik mengenai pemenuhan perlindungan upah.

Namun sudah dijelaskan jika memenuhi ketentuan tersebut setidaknya akan dilakukan sesuai aturan yang diberlakukan. Peraturan mengenai kesejahteraan tersebut diatur dalam undang-undang dimana didalamnya mencakup upah minimal, cuti, dan istirahat.

Sesuai dengan haknya, sebagai pekerja outsourcing pada dasarnya memang tidak mendapatkan pesangon dari perusahaan. Namun pekerja diberhentikan saat perjanjian kontrak sudah selesai, biasanya 2 tahun kerja dengan perpanjang satu kali.

Akan tetapi untuk pekerja outsourcing ini bisa mendapatkan hak untuk pesangon jika sudah memenuhi syarat PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu). Jadi Anda harus memenuhi syarat yang diberikan.

Untuk syarat yang wajib dipenuhi di mana pihak perusahaan akan menjadikan karyawan tetap sesuai perjanjian kerja berlaku. Hal untuk masalah pesangon ini diatur dalam Pasal 156 Ayat 1.

Di mana terdapat dalam sebuah undang-undang yang mengatakan jika terjadi pemutusan kerja, maka karyawan harus mendapatkan uang pesangon dari perusahaan. Itu sebagai bentuk dari penghargaan masa kerja serta mengganti hak.

Contoh Kontrak Kerja Outsourcing

Pada umumnya PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu) harus dibuat diatas kertas atau tertulis dengan bahasa Indonesia serta huruf latin. Jika tidak, maka akan dianggap menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Sementara itu pada pekerja outsourcing (alih daya) tidak dijelaskan secara rinci mengenai keharusan dalam membuat perjanjian tertulis. Namun secara ideal memang perusahaan sebaiknya tetap membuatnya surat kontrak kerja.

Sama seperti PKWT, untuk pekerja ini juga harus didaftarkan dalam instansi setempat di mana bertanggung jawab dalam ketenagakerjaan. Di mana maksimal tiga puluh hari sejak surat perjanjian ditandatangani.

Apabila tidak didaftarkan, maka instansi yang bertanggung jawab terhadap ketenagakerjaan ini di provinsi bisa mencabut izin operasional seperti yang tercantum dalam contoh kontrak kerja karyawan outsourcing. Ini didasarkan pada rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab setempat.

Dalam undang-undang, pihak perusahaan memang dilarang membuat surat PKWT untuk jenis pekerjaan di mana sifatnya tetap. Misalnya saja Anda tidak bisa membuat surat kontrak untuk tim business development.

Sebab bidang tersebut mempunyai posisi jabatan tetap dalam sebuah perusahaan. Surat perjanjian tersebut juga menunjukkan hak pekerja outsourcing agar tidak mengalami kerugian selama bekerja dalam sebuah perusahaan.

Mengenai durasi surat perjanjian kontrak ini maksimal adalah 2 tahun dan hanya diperbolehkan diperpanjang selama sekali durasi satu tahun. Akan tetapi cukup banyak perusahaan lupa mengenai masa berakhirnya kontrak ini dan tidak membuka kembali contoh kontrak kerja karyawan outsourcing. Tidak jarang pihak tersebut melakukan perpanjang setelah batas waktu seharusnya habis.

Demikian adalah artikel mengenai apa itu outsourcing yang perlu Anda ketahui.

Baca juga: Perbedaan Outsourcing dan Kontrak yang Harus Anda Ketahui


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.