Hukum dibuat untuk masyarakat lebih tertib, hukum ini terdapat di beragam sektor salah satunya dasar hukum pendirian koperasi. Meski koperasi bersistem kekeluargaan akan tetapi tetap memiliki dasar hukumnya maka dari itu simak terus artikel ini hingga selesai!

Koperasi merupakan badan pendukung perekonomian di Indonesia. Badan usaha ini beranggotakan sekumpulan masyarakat yang berkegiatan berlandaskan prinsip koperasinya serta sebagai roda penggerakan ekonomi rakyat.

Dalam sejarahnya ternyata badan usaha ekonomi rakyat ini telah ada sejak zaman kolonail yaitu tepatnya di tahun 1896. Hingga kini badan usaha ekonomi rakyat ini  masih berjalan dan tentunya semakin banyak bahkan hingga ratusan ribu di berbagai daerah di Indonesia.

Cara pendirian koperasi juga terbilang tidak sulit seperti di atur di undang-undang. Nah, selain itu penting bagi Anda juga untuk mengetahui prinsip dasar hukum pendiriannya agar ketika Anda ingin mendirikan badan usaha ekonomi rakyat ini tidak sampai melanggar hukum.

Dasar Hukum Pendirian Koperasi Berdasarkan Undang-undang

Semboyan gotong royong terwujud dengan adanya koperasi. Pasalnya semua anggota akan saling membantu satu sama lain untuk menggerakkan ekonominya masing-masing. Jadi semua anggota akan saling diuntungkan ketika mengikuti koperasi.

Terdapat beragam jenis jenis koperasi yang membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di Indonesia. Saat ini terdapat sekitar 4 jenis badan usaha ekonomi rakyat ini yaitu untuk produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan serba usaha.

Pendirian badan usaha ekonomi rakyat ini tidak bisa sembarangan harus sesuai dengan dasar hukum yang terlah tertuang di UU No. 25 1992 berisi tentang perkoperasian. Selain itu tertulis juga di PP No.4 1994 dan Peraturan Menteri No.1 tahun 2006.

Adapun syarat mendirikan koperasi yang perlu dipatuhi yaitu minimal anggotanya sekitar 20 orang. Dalam proses mendirikan badan usaha ekonomi rakyat ini tentu harus di awali terlebih dahulu di adakan rapat dan dihadiri oleh oleh pejabat yang membidanginya.

Setalah proses rapat selesai dan hasilnya telah didapatkan maka hasil rapat tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mengajukan akta pendirian koperasinya kepada notaris. Dari notaris baru aktanya diajukan ke pihak berwenang untuk dilakukan evaluasi.

Mengetahui struktur pembuatan akta dan juga contoh akta pendirian koperasi sangat penting agar pengajuan pendirian badan usaha ekonomi rakyat ini dapat terlaksana. Maka dari itu penting bagi Anda untuk memahaminya.

Setelah semua berkat pengajuan lengkap maka pejabat berwenang akan melakukan pengecekan untuk menentukan layak atau tidaknya usaha koperasinya tersebut. Hasil keputusannya biasanya akan didapatkan paling lambat sekitar 3 bulan.

Prinsip Dasar Berdirinya Koperasi yang Perlu Diketahui

Setiap badan usaha apa pun tentunya memiliki prinsip untuk dijadikan pedoman di masyarakat agar terciptanya lingkungan yang sejahtera baik secara sosial atau ekonomi. Nah, berbeda dengan badan usaha lain, koperasi memiliki beberapa prinsip seperti berikut ini.

1. Dasar Hukum Keanggotaan yang Bersifat Sukarela

Keanggotaan dari badan koperasinya ini bersifat sukarela sehingga tidak adanya paksaan untuk menjadi anggota badan usaha ekonomi rakyat ini. Setelah dasar pendirian koperasi diselesaikan, sifat keanggotaan dari badan usaha ini terbuka, tidak ada diskriminasi dan juga semua anggota setara.

2. Pengelolaan Dasar Secara Demokrasi

Pengelolaan dari badan usaha ekonomi rakyat ini dilakukan secara demokrasi, Jadi setiap keputusan atau ketentuan yang ada dihasilkan dari persetujuan semua anggota. Tentu dengan sistem demokrasi semua anggota koperasi akan sama-sama diuntungkan.

3. Pembagian SHU secara Adil

Pembagian SHU atau Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil dan juga sebanding. Berarti pembagian SHU akan dibagikan kepada setiap anggota menyesuaikan dengan pertimbangan jasa dan juga usahanya.

4. Menciptakan Kemandirian

Maksud kemandirian dalam pendirian koperasi di sini berarti koperasi memiliki prinsip berdiri sendiri tanpa bergantung kepada pihak luar. Dengan kemandirian ini tentunya bertujuan untuk masyarakat menjadi lebih mandiri baik secara ekonomi atau bahkan sosial.

5. Pembagian Balas Jasa

Pembagian bala jasa terbatas dengan modal artinya setiap anggota yang melakukan peminjaman tidak akan melebihi bunga di pasaran. Dengan adanya prinsip-prinsip di atas bertujuan untuk memperluas wawasan, solidaritas, dan satu tujuan.

Koperasi merupakan badan usaha ekonomi rakyat yang kehadirannya saat ini sangat membantu khususnya bagi ekonomi. Namun, pastikan ketika Anda ingin membangun usaha koperasi perhatikan dahulu dasar hukum pendirian koperasi.

Layanan Justika untuk Membantu Masalah Terkait Pendirian Koperasi

Pendirian koperasi harus mengikuti aturan hukum yang berlaku agar operasional dari koperasi bisa berjalan secara legal. Justika menyediakan tiga layanan yang bisa membantu kebingungan Anda seputar masalah bisnis khususnya pada pendirian koperasi.

Konsultasi Chat

Konsultasi hukum kini lebih mudah dan terjangkau menggunakan layanan Konsultasi Chat dari Justika. Anda hanya perlu ketik permasalahan hukum yang ingin ditanyakan pada kolom chat. Langkah selanjutnya Anda bisa melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang tersedia. Kemudian  sistem akan segera mencarikan konsultan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda.

Konsultasi Via Telepon

Dengan konsultasi via telepon , Anda akan mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Mitra Konsultan Hukum secara mudah dan efektif melalui telepon selama 30 menit atau 60 menit (sesuai pilihan Anda), untuk berdiskusi lebih detail mengenai permasalahan hukum yang dialami.

Konsultasi Tatap Muka

Sementara melalui konsultasi tatap muka Anda akan mendapatkan layanan untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan Mitra Advokat Justika selama 2 jam (dapat lebih apabila Mitra Advokat bersedia). Selama pertemuan, Anda dapat bercerita, mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan mendalam, termasuk menunjukan dokumen-dokumen yang relevan.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.