Membahas tentang bantuan hukum, ternyata ada dasar UU bantuan hukum yang mendasari segala hal yang berkaitan dengan orang yang meminta mendapat Legal Aid. Hanya saja, masalahnya ada di ketidaksadaran kita tentang hal ini sehingga sering kali diabaikan.

Sebagai sebuah negara hukum, maka segala sesuatu di Indonesia akan berlandaskan hukum. Mulai dari aktivitas sehari-hari ada batasannya dengan diberikan hukum, hingga kejahatan juga akan dihakimi. Dan membahas soal penghakiman ini juga sering terdapat kendala.

Ketika seseorang dibawa ke pengadilan, maka orang tersebut juga membutuhkan bantuan. Tidak semua mengerti soal hukum, sehingga dengan adanya advokat atau pengacara itu, hukuman yang diterima menjadi lebih adil, dan ada syarat memperoleh bantuan hukum.

Jadi, ketika seseorang dihakimi dan tidak adil, pengacara ini yang akan menyebutkan keputusan itu dan menjelaskan apa yang seharusnya diberikan. Dan di sini juga UU tentang bantuan hukum akan berlaku. Lalu, apa maksudnya dan apa saja ketentuan UU tersebut?

Penjelasan Tentang UU Bantuan Hukum dan Apa yang Didapatkan?

UU tentang bantuan hukum ini sudah mulai berlaku sejak tahun 2011, bisa dilihat dari nama UU yang digunakan yaitu UU Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dan hingga kini, sudah lebih dari 100 ribu orang tidak mampu yang telah menerima bantuan hukum ini.

Namun, hingga saat ini masih belum banyak yang paham tentang apa maksudnya bantuan hukum ini. Jadi, bantuan hukum ini memiliki definisi yaitu sebagai hak konstitusional yang bisa didapatkan warga negara yang difasilitasi langsung oleh negara agar ada keadilan sosial.

Karena hingga saat ini, biaya untuk membayar advokat tergolong tidak bisa dijangkau oleh sebagian besar orang. Dan juga rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat tentang hukum, membuat mereka butuh pendamping sesuai dengan Undang-Undang.

Bantuan hukum ini juga merupakan bantuan jasa suntuk warga negara sebagai bentuk implementasi negara hukum Indonesia. Semua orang berhak mendapatkan keadilan dan bersifat sama di mata hukum. Tidak peduli merupakan golongan kaya tau miskin.

Jika kita bayangkan di suatu perkara kasus, seseorang yang kaya bisa saja menyewa advokat terbaiknya, sementara di sisi lain orang miskin bertindak tanpa pendamping. Meskipun yang tanpa pendamping ini yang seharusnya benar, akan sangat sulit untuk menanganinya.

Sehingga disini kegunaan dari pemberi bantuan itu. Mereka akan mempelajari pendanaan, larangan, hingga hal-hal relevan lainnya agar nanti bisa diimplementasikan saat persidangan. Jadi, keadilan tersebut juga akan tercapai tanpa memandang status di kursi pengadilan.

Beberapa Pasal Penting UU Bantuan Hukum

Karena disini sifatnya Anda membutuhkan ilmu baru tentang hukum, maka akan sulit jika harus mempelajari semuanya. Jadi, kami telah merangkum sedikit banyak informasi penting tentang bantuan hukum ini dan dapat memperdalam ilmu hukum Anda, seperti:

1. Pasal 3

Dalam pasal 3 di UU tentang bantuan hukum, penyelenggaraan ini adalah untuk menjamin semua orang mendapat akses keadilan sesuai dengan konsep NKRI sehingga kegiatan pengadilan ini menjadi efektif, efektif, dan tanggung jawab.

2. Pasal 6

Dalam pasal 6 juga membahas beberapa poin penting. Dijelaskan bahwa bantuan hukum ini diselenggarakan oleh menteri dan dijalankan oleh pemberi bawahan hukum. Tetapi semua sesuai standar bantuan hukum yang berlaku.

3. Pasal 9

Untuk bisa mendapatkan bantuan hukum, peminta bantuan wajib menulis surat sesuai dengan contoh surat permohonan bantuan hukum dengan menuliskan informasi dan data diri yang lengkap agar nantinya bisa dipelajari instansi terkait.

4. Pasal 12

Pasal 12 dalam bab V juga menjelaskan poin menarik dimana terdapat kode etik advokat. Sehingga informasi dan dokumen harus dipastikan dulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini,

5. Pasal 20

Bantuan hukum ini sifatnya adalah gratis, sehingga dalam pasal 20 ini ditegaskan lagi bahwa pemberi bantuan tidak boleh meminta bayaran. Jika tidak, ada pidana penjara paling lama 1 tahun atau diganti dengan dengan dengan nominal hingga 50 juta.

Sebagai sebuah negara hukum, maka semuanya harus berlandaskan hukum dan keadilan. Jadi, dalam kursi pengadilan juga tidak ada status karena advokat juga bisa disediakan secara gratis. Karena ada UU bantuan hukum agar keadilan dapat tercapai di semua sektor.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.