Undang-Undang pencucian uang di Indonesia memang dapat mencegah koruptor untuk melarikan uang ke luar negeri. Karena, banyak pelaku koruptor yang melakukan tindakan money laundering ke perusahaan luar negeri agar tindakannya tidak terlacak Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK.

Dengan melakukan pencucian uang, maka aktor intelektual dibalik tindakan korupsi ini tidak dapat ditangkap karena minimnya barang bukti. Oleh karena itu, dengan adanya undang-undang khusus ini menjadi payung hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana pencucian uang.

Memang, selama ini masih banyak terduga pelaku money washing yang bebas berkeliaran. Bahkan, modus operandinya juga tidak dapat dibongkar oleh pihak berwajib. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya undang-undang khusus ini dapat memberantas kasus pencucian uang di Indonesia.

Pentingnya Undang-Undang Pencucian Uang untuk Diterapkan di Indonesia

Tentunya, kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang di Indonesia masih cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah juga mulai memberlakukan undang-undang khusus untuk tindak pidana dalam pencucian uang.

Undang-undang khusus ini sangat penting bagi kemajuan bangsa. Pertama, undang-undang ini dirasa dapat menekan angka korupsi di Indonesia. Memang, ada banyak jenis tindak pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku.

Hal tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu modus untuk mengelabui polisi. Sehingga, praktik money washing atau money laundry ini berjalan dengan sukses. Selain itu, adanya undang-undang yang mengatur tentang tindak pencucian uang ini juga bertujuan untuk menyelamatkan aset Negara.

Namun, Negara berhak menyita hasil tindak korupsi serta pencucian uang para terdakwa yang telah diputus pada pengadilan. Oleh karena itu, adanya undang-undang yang mengatur tentang pencucian uang ini dapat menambal kerugian Negara dari segi materil.

Selain itu, undang-udang khusus ini juga berfungsi untuk meminimalisir terjadinya tindakan pidana pencucian uang. Oleh karena itu, Anda harus tahu apa isi dari undang-undang yang mengatur tentang tindak pencucian uang.

Isi dari Undang-Undang Pencucian Uang Beserta Sanksi Pidananya

Tindak pidana pencucian uang ini adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta seseorang yang didapat dengan melakukan tindak korupsi atau tindakan melawan hukum lainnya.

Salah satu undang-undang yang mengatur tindak pidana pada pencucian uang adalah UU No. 8 Tahun 2010. Undang-Undang ini mengatur setiap orang berhak mendapat hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang.

Jadi, setiap orang yang berupaya atau memiliki niat menyembunyikan bagaimana juga menyamarkan harta yang didapat dengan melawan hukum, maka pihak berwenang dapat menjerat terduga pelaku dengan UU No. 8 Tahun 2010.

Memang, ancaman pidana bagi terduga pelaku tindak pencucian uang atau TPPU ini cukup berat. Terduga pelaku diancam kurungan badan maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, terduga pelaku juga dikenakan sanksi tindak pidana pencucian uang berupa membayar denda maksimal 2 miliar rupiah.

Meskipun ancaman hukuman untuk pelaku tindak pidana pada pencucian uang ini cukup memberatkan. Namun, masih banyak orang yang dengan sengaja melakukan praktek money laundry. Oleh karena itu, kenali ciri-ciri terduga pelaku yang sedang melakukan tindakan pencucian uang.

Ciri-Ciri Seseorang yang Melakukan Tindak Pidana pada Pencucian Uang

Memang, seorang terduga yang melakukan pelanggaran hukum tentang undang-undang pencucian uang ini cukup sulit untuk dianalisis. Namun, modus operandi dari terduga pelaku tindak TPPU ini sangat sukar untuk dibongkar.

Sehingga, pelaku selalu lolos dari jeratan hukum karena minimnya alat bukti. Untuk itu, Anda harus tahu ciri-ciri terduga pelaku TPPU. Ciri pertama, seorang terduga pelaku menggunakan nama orang lain untuk menyimpan harta simpanan.

Hal ini bertujuan untuk menghindari bea pajak. Ciri kedua, tahapan pencucian uang ini dari penggelapan aset. Sehingga, terduga pelaku memiliki harta cukup banyak. Namun, yang tercatat pada PPATK tidak sebanding dengan nilai aset yang dimiliki.

Ciri ketiga, terduga pelaku biasanya menggunakan perusahaan “bodong” untuk melakukan pencucian uang. Biasanya, uang hasil tindak korupsi dan hal kriminal lainnya akan dibawa ke luar negeri agar tidak dapat terdeteksi oleh instansi berwenang, seperti KPK dan polisi.

Hingga kini, ada banyak contoh kasus tindak pencucian uang yang terjadi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk memberantas tindak pencucian uang.

Salah satunya adalah penetapan UU No. 8 Tahun 2010. Undang-Undang pencucian uang ini berupaya untuk memberantas dan menyelamatkan uang Negara dari tersangka kasus korupsi dan TPPU.

Diskusikan Dengan Justika Mengenai Masalah Pencucian Uang

Pencucian uang merupakan tindakan kriminal yang dapat dijatuhi hukuman pidana di Indonesia. Untuk itu, Justika siap membantu menjawab pertanyaan hingga permasalahan Anda yang berhubungan dengan masalah pencucian uang melalui beberapa layanan berikut ini:

Layanan Konsultasi Chat

Konsultasi hukum kini lebih mudah dan terjangkau menggunakan layanan konsultasi chat dari Justika. Kunjungi laman ini, kemudian ketik permasalahan hukum yang ingin ditanyakan pada kolom chat. Langkah selanjutnya Anda bisa melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang tersedia. Kemudian  sistem akan segera mencarikan konsultan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda.

Layanan Konsultasi via Telepon

Apabila fitur chat tidak mengakomodir kebutuhan, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi via telepon dari Justika. Dengan layanan ini, Anda bisa mengobrol dengan Mitra Konsultan Hukum secara mudah dan efektif melalui telepon selama 30 atau 60 menit (sesuai pilihan Anda), untuk berdiskusi lebih detail mengenai permasalahan hukum yang dialami.

Layanan Konsultasi Tatap Muka

Selain telepon dan chat, Anda juga dapat berdiskusi dan berkonsultasi secara langsung dengan para Mitra Advokat Justika mengenai langkah hukum rekayasa laporan keuangan lewat layanan Konsultasi Tatap Muka. Lama diskusi sekitar 2 jam (dapat lebih apabila Mitra Advokat bersedia). Selama pertemuan, Anda dapat bercerita, mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan mendalam, termasuk menunjukan dokumen-dokumen yang relevan.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.