Langkah hukum jika NIK digunakan orang lain tentunya banyak diatur dalam beberapa pasal undang-undang negara. Pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan nomer induk ini sebagai tindak lanjut untuk mengatasi penggunaan hak atas orang lain.

Saat ini pola penggunaan NIK sebagai salah satu aspek penting dalam dunia administrasi. Penggunaan NIK untuk segala jenis kebutuhan administrasi tentunya akan membuat kapasitas keamanan akan lebih baik dan tentunya mampu memberikan fungsi nyata.

Terlebih lagi sebagai salah satu bentuk perlindungan yang cukup kuat maka secara tidak langsung NIK memang dibuat se unik mungkin. Sehingga nomer induk setiap orang akan berbeda dan tentunya tidak sama dalam segi pemberian angka.

Penggunaan nomer induk ini juga akan berguna untuk kepentingan administrasi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Bahkan berlaku seumur hidup seseorang dari kecil hingga mencapai masa tua, meski berpindah status dan keluarga nomer NIK juga akan tetap sama.

Hal ini penting dan dirasa perlu untuk dilakukan, mengingat pertimbangan untuk melakukan berbagai hal terkait administrasi juga akan berlaku seumur hidup. Mulai dari pendaftaran Akte, pembuatan kartu tabungan, hingga data mengenai proses vaksinasi.

Semua aspek tersebut tentunya menjadi salah satu penentu dasar dari adanya nomer induk kependudukan. Akan tetapi perkembangan di lapangan tidak seperti yang dibayangkan, ada banyak sekali kasus yang muncul di lapangan dan tentunya membahayakan pemilik NIK.

Oleh sebab itulah maka pemerintah melalui undang-undang menyediakan hukum menggunakan NIK orang lain. Bahkan pasal yang mengatur mengenai undang-undang tersebut dibuat sekuat mungkin untuk mencegah penggunaan NIK secara sembarangan.

Langkah Hukum Jika NIK Digunakan Orang Lain dengan Melaporkan Kepada OJK

Hal utama yang penting untuk dilakukan adalah dengan mengadukan keluhan kepada pihak OJK. Sebagai otoritas tertinggi dalam dunia jasa keuangan maka laporan terhadap OJK menempati urutan terbaik dalam skala yang lebih luas, dan tentunya juga tepat sasaran.

Lembaga atau perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan tentunya akan beroperasi sesuai izin yang diberikan oleh OJK. Tanpa adanya izin tertulis dan resmi dari OJK maka secara tidak langsung operasional dari lembaga tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Oleh sebab itulah maka aspek mengenai pertimbangan untuk melaporkan kepentingan tersebut pada pihak OJK merupakan langkah yang sangat tepat. Umumnya kasus ini memang melibatkan perusahaan besar dalam bidang pembiayaan. 

Sehingga secara tidak langsung melalui undang-undang pemerintah menyediakan langkah hukum saat NIK disalahgunakan perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan secara tidak langsung memang memiliki hubungan erat dengan OJK.

Dengan melakukan laporan terhadap OJK maka secara tidak langsung akan ada tindakan pengecekan kepada instansi atau perusahaan tersebut. Apabila memang benar terbukti maka secara tidak langsung kekuatan Anda untuk masuk pada ranah hukum akan semakin kuat.

Melaporkan Kepada Pihak Pengadilan dan Kepolisian

Langkah selanjutnya yang menjadi salah satu pertimbangan untuk menindak lanjuti pihak yang menggunakan NIK secara sembarangan adalah dengan memprosesnya kepada pihak pengadilan dan kepolisian. Apalagi ada bukti yang cukup kongkrit dari pihak OJK.

Misalnya dalam hal penyalahgunaan NIK seringkali dilakukan oleh pinjol atau yang sering disebut sebagai pinjaman online. Maraknya kasus pinjaman online ini secara tidak langsung memang telah meresahkan masyarakat, khususnya untuk penggunaan NIK.

Untuk menyikapi hal tersebut maka pemerintah melalui undang-undang juga telah menyediakan langkah hukum jika dijadikan emergency contact pinjol secara sepihak. Sebab penggunaan kontak melalui NIK ini menjadi aspek yang seringkali digunakan.

Melalui pengadilan dan kepolisian maka secara tidak langsung proses akan lebih dieksekusi dengan cepat. Akan tetapi penting juga untuk dipahami bahwa kapasitas pelapor juga harus menyiapkan bukti lain berupa pelanggaran hukum secara perdata.

Dengan aspek bukti secara perdata maka pihak pengadilan akan lebih mudah untuk memproses masalah tersebut. Sehingga secara tindak lanjut juga ada beberapa aspek yang tentunya perlu untuk pengusutan dilapangan, maka hal ini tentu menjadi ranah dari pihak kepolisian. Perlu diketahui juga bahwa penyelesaian secara perdata berarti mengajukan gugatan ganti secara perdata atas perbuatan melawan hukum (yang dapat dilakukan setelah keluarnya putusan pengadilan) sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.

Dengan adanya pihak kepolisian juga diharapkan akan membuat proses pembebasan lahan tersebut berlangsung dengan baik. Sebab ada beberapa kasus yang tercatat mengenai adanya indikasi gangguan dari beberapa pihak dalam proses pembebasan tanah.Semua aspek diatas tentunya harus diperhatikan dengan baik. Penggunaan dasar dari langkah hukum jika NIK digunakan orang lain tentunya juga akan memberikan pengaruh lebih kepada instansi lain secara menyeluruh.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.