Ada banyak contoh kasus tindak pencucian uang yang cukup menyedot perhatian masyarakat Indonesia. Karena, kasus pencucian uang ini tidak hanya menjerat satu dua orang saja. Melainkan hampir setiap hari masyarakat disuguhkan dengan kasus money laundry.

Beberapa terduga pelaku ini adalah para tokoh masyarakat hingga pejabat. Pelaku melakukan praktik pencucian uang dari hasil korupsi hingga tindak penipuan. Tujuannya tentu saja agar uang hasil tindak kriminal tidak dapat diusut atau bahkan ditelusuri oleh penyidik.

Sehingga, para terduga pelaku selalu lolos dari sanksi tindak pidana pencucian uang. Sebab, penyidik tidak dapat membuktikan bahwa terduga pelaku ini melakukan praktek money laundry. Sehingga pelaku tidak dapat dijerat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Oleh karena itu, Anda harus belajar dari beberapa contoh kasus yang pernah viral di Indonesia agar tidak melakukan tindak pencucian uang. Karena tindak pencucian uang ini merugikan Negara hingga triliunan rupiah.

Pencucian Uang yang Menghebohkan Indonesia

Mengingat kasus pencucian uang di Indonesia cukup banyak, maka ada beberapa contoh yang cukup menghebohkan. Namun, seorang terduga pelaku TPPU ini adalah pejabat yang memiliki citra cukup baik di kalangan masyarakat.

Akan tetapi, terduga pelaku ini justru terjerumus pada permasalahan pencucian uang. Hal tersebut tentu memunculkan citra jelek di masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, berikut ini beberapa pejabat yang tersandung tindak pidana pencucian uang. Diantaranya adalah sebagai berikut ini :

1. Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Dirut PT Jiwasraya

PT Jiwasraya merupakan salah satu perusahaan asuransi yang dikelola oleh BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Ada banyak nasabah yang memilih untuk mendaftar ke PT Jiwa Saraya.

Namun ternyata, beberapa petinggi dari PT Jiwasraya ini melakukan pelanggaran TPPU. Total kerugian Negara ini mencapai 16 triliun rupiah. Selain itu, klaim asuransi dari nasabah juga tidak dapat dipenuhi.

Akibatnya, PT Jiwasraya dianggap gagal bayar terhadap klaim polis dari nasabah. Beberapa pejabat dari asuransi Jiwasraya juga didakwa dengan undang-undang pencucian uang. Sehingga, tersangka diancam hukuman diatas 10 tahun penjara.

2. Kasus Pencucian Uang Hasil Korupsi Blanko E-KTP

Contoh kasus tindak pencucian uang yang menghebohkan Indonesia adalah pengadaan blanko E-KTP. Memang, pemerintah mewajibkan penduduk untuk menggunakan KTP Elektronik.

Kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menggelembungkan harga blanko E-KTP. Akibatnya, Negara mengalami kerugian hingga 2.314 triliun rupiah. Hal tersebut mengganggu stabilitas ekonomi Negara.

Ada beberapa pejabat yang telah terbukti melanggar unsur-unsur tindak pidana pencucian uang juga turut dihukum sesuai undang-undang yang berlaku.

Pelajaran yang dapat Diambil dari Contoh Kasus Tindak Pencucian Uang

Memang, ada banyak kasus TPPU yang terjadi di Indonesia. Sehingga, masyarakat harus paham apa saja hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari berbagai contoh kasus money laundry. Pelajaran ini dipercaya dapat mencegah terjadinya pelanggaran money laundry.

Pelajaran pertama, Anda dapat mengetahui tahapan pencucian uang yang dilakukan oleh terduga pelaku. Tetapi, seseorang yang sedang melakukan pencucian uang ini dapat diketahui dari ciri-cirinya. Sehingga, Anda harus tahu ciri-ciri dari seseorang yang melakukan money laundry.

Pelajaran kedua, Anda harus paham seberapa besar hukuman bagi pelaku utama pencucian uang yang telah diatur oleh undang-undang. Sehingga, pelaku TPPU harus berpikir ulang terkait tindakan yang dilakukan.

Sebab, terduga pelaku akan diancam kurungan hingga 15 tahun hingga denda maksimal 2 miliar rupiah. Oleh karena itu, Anda juga dilarang melakukan pelanggaran TPPU. Mengingat, hukuman dari pelanggaran TPPU ini cukup berat.

Pelajaran ketiga, Anda dapat mengetahui modus dan jenis tindak pencucian uang yang dari para pelaku. Karena, beberapa pelaku menggunakan beragam jenis dan modus operandi yang menyulitkan penyidik untuk mencari barang bukti agar tersangka bisa dijerat dengan UU TPPU.

Pelajaran keempat, Anda bisa mempelajari tata cara pencegahan untuk kasus pencucian uang. Mengingat, dalam undang-undang yang berlaku ini juga mengatur tentang langkah-langkah preventif agar penyidik dapat menyelamatkan uang Negara.

Indonesia memang menjadi salah satu Negara dengan kasus pencucian uang tertinggi. Sebagai langkah pencegahan, maka pemerintah mengesahkan undang-undang khusus untuk mencegah kasus pencucian uang. Anda dapat berkaca dari contoh kasus tindak pencucian uang yang sempat viral di Indonesia.

Baca juga: SIUP dan TDP Tak Berlaku Lagi, Benarkah?

Tanyakan Pada Justika Seputar Kasus Pencucian Uang

Tindak pencucian uang termasuk dalam tindak pidana sehingga pelakunya bisa dikenai hukuman yang berat sesuai dengan aturan atau pasal yang berlaku di Indonesia. Justika siap membantu Anda yang mungkin mengalamai masalah berkaitan dengan tindak kasus pencucian uang,

Demi mendalami posisi Anda lebih jauh, ada baiknya Anda berdiskusi serta berkonsultasi dengan ahli di bidang hukum, yakni Advokat. Perlu diketahui juga bahwa mitra advokat Justika dipilih dari seleksi yang cukup ketat dengan pengalaman minimal 5 tahun.

Layanan Konsultasi Chat

Kini, konsultasi chat dengan advokat berpengalaman hanya mulai dari Rp 30.000 saja. Dengan harga tersebut Anda sudah bisa mendapatkan solusi permasalahan hukum Anda dengan cara menceritakan permasalahan yang dihadapi melalui kolom chat. Nantinya sistem akan mencari advokat guna membantu menyelesaikan permasalahan Anda.

Layanan Konsultasi via Telepon

Untuk permasalahan yang membutuhkan solusi lebih lanjut, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi telepon mulai dari Rp 350.000 selama 30 menit atau Rp 560.000 selama 60 menit.

Layanan Konsultasi Tatap Muka

Konsultasi tatap muka bisa dilakukan ketika Anda benar-benar membutuhkan saran secara langsung dari advokat terpercaya untuk kasus yang lebih rumit. Hanya dengan Rp 2.200.000 saja, Anda sudah bisa bertemu secara langsung selama 2 jam untuk bertanya lebih dalam hingga menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan untuk membantu permasalahan Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.