Terdapat aturan hukum pungli yang berlaku dengan tujuan membatasi kegiatan itu karena sangat meresahkan. Dulu sebelum pungli semakin marak dilakukan, belum ada pasal yang berlaku. Tetapi kini, hukum pungutan liat perlu untuk ditingkatkan lagi agar lebih efektif.

Pungli atau pungutan liat merupakan kondisi saat ada yang meminta sesuatu yang bukan apa seharusnya, dan itu lebih ke paksaan, pemerasan, hingga penipuan. Kasus seperti ini banyak terjadi di sektor publik yang kurang pengawasan, atau malah dilakukan oknum tertentu.

Kerugian tentu saja akan dirasakan oleh korban pemerasan, contohnya seperti di daerah pelabuhan, maka supir truk besar akan menerima pemalakan dari oknum disana dengan mengatakan kalau itu adalah retribusi wajib, atau sebagai uang keamanan daerah sana.

Tetapi malah lebih sering oknum itu yang melakukan tindakan yang membuat tidak aman. Masalah administrasi dan izin harus lebih ditingkatkan di sektor strategis agar tidak lagi ada kasus pemalakan yang merugikan. Kini, sudah ada beberapa pasal khusus atasi pungli.

Asal Usul Hingga Terbentuknya Aturan Hukum Pungli

Sebelum kasus pungli semakin merajalela seperti sekarang, beberapa tahun kebelakang mungkin tidak ada yang menemui masalah pemalakan ini. Tetapi kini, pungli sudah menjadi tren di semua sektor dan publik sendiri sangat resah dengan kehadiran para oknum itu.

Pungli sendiri bisa terjadi karena berbagai alasan, mulai dari masalah mental dan kebutuhan diri. Terkadang karena mental yang tidak ingin merasa sulit tetapi kebutuhan akan barang yang juga besar, dan ini harus kita atasi dengan cara melaporkan pungli di tempat wisata.

Mereka ingin mudah untuk memenuhi kebutuhan diri, dan mengambil hak orang lain atau memeras menjadi cara mereka. Terkadang di sektor layanan publik sendiri juga terjadi kasus yang serupa, Ada oknum yang menggunakan jabatan yang dimiliki untuk bertindak asal.

Mereka menyalahgunakan wewenang yang didapatkan dengan melakukan pemerasan yang tidak ada kaitannya dengan tugas maupun posisinya. Sistem pengawasan sendiri perlu jadi target peningkatan karena sesuatu yang lemah selalu memberi peluang hal buruk masuk.

Pada dasarnya, pungli ini bisa terjadi dimana saja dan kapan saja. Aturan hukum pungli yang semulanya kita rasa kuat pada kenyataannya tidak cukup melawan para pelaku pungutan liar, bahkan tidak segan dalam menunjukkan tindakan dia tersebut di depan banyak orang.

Dari sini juga kita bisa menyadari kalau rendahnya edukasi dan faktor kulutral yang besar membuat kebutuhan hidup yang besar, tetapi ingin mendapatkannya dengan mudah. Kontrol diri sendiri agar jauh dari tindakan dan fokus untuk membentuk SDM yang berkualitas.

Apa Saja Peraturan Tentang Pungli yang Berlaku Saat Ini?

Anda mungkin menyadari kalau kami mengatakan pungli belum cukup diatasi dengan aturan hukum yang dimiliki sekarang. Pada dasarnya, aspek teknikal seperti pengawasan adalah yang paling penting jika tidak ingin terjadinya pungli. Sistem kontrol jadi yang paling efektif.

Saat ini, pungutan liat masih termasuk ke dalam korupsi, yang artinya bisa memberikan Anda gambaran soal apa perbedaan retribusi dan pungli di tempat wisata. Aturan hukum pungutan liar atau pungli masuk ke pasal 368 KUHP terhadap kegiatan yang menguntungkan diri sendiri lewat kekerasan.

Dalam pasal ini dijelaskan kalau kegiatan mengancam untuk mendapatkan sesuatu dapat dikenakan pidana penjara selama 9 tahun. Tetapi dalam pasal 415 KUHP, pungli dikaitkan ke para oknum atau pejabat negeri yang menggelapkan dana dan jabatan yang dimiliki.

Di pasal 415 KUHP menjelaskan kalau surat hingga uang atas dasar menolong orang lain, itu tidak selamanya dibenarkan jika penerima yang memaksanya. Sering kali kita meminta bantuan dari oknum pegawai negeri, tetapi pada saat dibantu malah meminta bayaran.

Jika menemui oknum seperti itu, maka lapor saja dan mereka bisa dipenjara selama 7 tahun. Tetapi jika berhubungan dengan jabatan, maka pidana 6 bulan sudah menanti. Namun jika sudah masuk sampai ranah kekuasaan, maka hukuman yang mungkin adalah 6 tahun.Pungutan liat tentu saja kita semua tahu sangat meresahkan. Kegiatan ini hanya membuat para korban rugi, sementara pemalak biasanya akan menggunakan uang itu untuk sesuatu yang tidak berguna. Jadi, pahami aturan hukum pungli dan jika tahu, langsung laporkan!

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.