Aturan hukum pemalsuan nomor polisi kendaraan sebenarnya telah diatur sejak lama oleh pemerintah. Peraturan mengenai penggunaan dan penetapan nomor polisi dalam berkendara memang menjadi salah satu aspek penting dalam peraturan mode transportasi lalu lintas.

Akan tetapi belum banyak yang sadar bahwa aturan ini memang tersedia sejak lama dan banyak pihak yang masih cenderung menyepelekan hal tersebut. Ada beberapa alasan yang tentunya menjadikan beberapa pihak secara nekat memalsukan semua nomer tersebut.

Alasan pertama tentunya untuk menghindari jatuh tempo dari pajak. Aspek lain juga menunjukkan bahwa beberapa pihak secara nekat mengubah nomor polisi berkendara tersebut untuk menghindari leasing karena pembayaran kredit motor belum lunas.

Sanksi pemalsuan nomor polisi kendaraan apabila dilakukan sangat banyak menimbulkan berbagai macam hukuman kepada pelaku. Setidaknya beberapa oknum pelaku juga harus menghadapi tuntutan hukum apabila teridentifikasi menggunakan plat nomor palsu.

Kepolisian juga memiliki wewenang untuk mengecek keaslian nomor plat tersebut secara berkala. Sehingga secara tidak langsung memang memberikan salah satu indikasi bahwa semua pelaku pemalsuan nomor plat kendaraan tersebut akan diketahui dengan cepat.

Umumnya pihak kepolisian juga memiliki cara membedakan nomor polisi kendaraan asli atau palsu. Hasilnya banyak sekali beberapa oknum yang tertangkap secara langsung di lalu lintas apabila terindikasi menggunakan plat nomor secara palsu dan mengubahkan secara sengaja.

Indikasi tersebut selanjutnya akan dibawah ke ranah hukum untuk menguji dan memberikan pelanggaran terhadap pelanggaran tersebut. berikut ini adalah beberapa aspek hukum yang mengatur terkait pelanggaran transportasi berupa pemalsuan nomor polisi berkendara.

Aturan Hukum Pemalsuan Nomor Polisi Kendaraan diatur Dalam Undang-Undang KUHP

Aturan hukum yang pertama dan tentunya mengatur pelanggaran pemalsuan nomor plat berkendara adalah KUHP. Pelanggaran ini termasuk dalam kriteria KUHP sebab memiliki unsur pidana dengan jerat kasus hukum secara kurungan dan denda.

Aturan dalam undang-undang KUHP ini secara nyata memang memberikan salah indikasi pemalsuan apa saja yang bersifat penipuan untuk menghindari berbagai aspek seperti tagihan akan dijerat hukum. Dan hukuman yang sesuai undang-undang tersebut paling lama 6 tahun.

Pertimbangan selanjutnya mengapa undang-undang ini masuk dalam kategori KUHP adalah adanya indikasi bahwa pemalsuan tersebut dilakukan dengan yakin tanpa adanya tanggungan seperti seharusnya. Maka secara tidak langsung juga akan mengalami hukuman kurungan.

Semua jerat undang-undang dalam KUHP ini secara tidak langsung memang menjadi payung hukum yang kuat bagi pihak pengadilan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Pertimbangan untuk memalsukan dan merubah nomer plat memang satu kerugian besar.

Negara secara tidak langsung juga akan mendapatkan kerugian sebab kendaraan yang tidak membayar pajak dengan cara mengubah plat nomer maka akan mengurangi pemasukan. Oleh sebab itulah secara tidak langsung perlu ada payung hukum seperti KUHP ini.

Pemalsuan Nomer Berkendara Juga diatur Dalam Undang-Undang Lalu Lintas

Selain aspek hukum yang bisa dijerat melalui KUHP, nyatanya pada pelanggaran berupa kasus merubah nomor plat berkendara juga diatur dalam undang-undang lalu lintas. Peraturan dalam lalu lintas ini memang telah disediakan sejak awal untuk memberikan aturan yang jelas.

Pengguna yang dengan sengaja memalsukan nomor plat berkendara akan dikenakan beberapa sanksi. Sanksi pertama adalah kurungan selama 2 bulan atau lebih tergantung sejauh mana kesalahannya.

Selain itu juga ada denda yang dibebankan sebesar lima ratus ribu rupiah. Selain itu apabila ada indikasi merubah nomor plat dalam berkendara didalam STNK maka secara tidak langsung juga ada hukuman khusus.

Yakni pidana selama 2 bulan dan denda yang juga sebesar lima ratus ribu rupiah. Semua aturan hukum diatas secara tidak langsung memang menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Bagi Anda yang hendak ingin mengetahui indikasi nomer plat berkendara asli bisa menggunakan cek pemilik plat nomor kendaraan online. Dengan mengetahui secara pasti semua kejelasan cek pemilik asli maka secara tidak langsung akan diketahui apakah plat tersebut asli atau juga palsu.

Pertimbangan ini bisa menjadi indikasi awal apabila Anda hendak membeli motor atau mobil. Semua aturan hukum pemalsuan nomor polisi kendaraan diatas perlu diperhatikan secara detail dan tentunya perlu dipastikan pembaharuannya.

Beberapa Alasan Mengapa Plat Nomor Dipalsukan

Walaupun tahu ada sanksi pemalsuan nomor polisi kendaraan, tetap saja ada pemiliki kendaraan yang nekad memalsukannya. Dilansir dari berbagai sumber, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan pemalsuan plat nomor, seperti berikut ini.

Menghindari Kawasan Ganjil-Genap

Saat ini pemalsuan nomor polisi kendaraan semakin marak, karena tujuannya adalah untuk menghindari ganjil-genap. Aturan ganjil-genap di beberapa kawasan, menghambat mobilitas beberapa pengendara, sehingga Anda mengelabuinya dengan cara membuat plat nomor palsu.

Jadi pemilik kendaraan tersebut, membuat dua nomor polisi, yakni angka belakang ganjil dan juga genap. Hal ini jelas menyalahi hukum, karena selain melanggar aturan ganjil-genap tersebut pengendara juga telah melanggar undang – undang lalu lintas.

Kebutuhan Modifikasi

Ada juga pengendara mengubah nomor polisi kendaraannya karena kebutuhan modifikasi. Dalam aturan lalu lintas, nomor polisi kendaraan yang boleh digunakan, hanya nomor polisi yang dikeluarkan langsung oleh SAMSAT.

Jika menggunakan plat nomor yang lain, seperti hasil modifikasi, maka sudah bisa dikatakan melanggar aturan hukum pemalsuan nomor polisi kendaraan. Di zaman media sosial ini, banyak juga pengendara yang memamerkan plat modifikasi ke akun medsos mereka, untuk kebutuhan gaya – gayaan.

Menghindari Leasing dan Pajak

Alasan lain mengapa banyak orang memilih memalsukan nomor polisi kendaraannya adalah untuk menghindari leasing atau juga menghindari pembayaran pajak. Pada setiap plat biasanya ada masa berlaku pajak kendaraan.

Jika nomor polisi pajaknya sudah mati, pengendara memilih memalsukan nomor polisi tersebut agar terhindari dari tilang. Padahal, walaupun sudah dipalsukan polisi tetap bisa melacaknya. Sekarang ini sudah bisa cek pemilik plat nomor kendaraan online sehingga mudah mengetahui mana yang palsu dan asli.

Melakukan Tindakan Kriminal

Yang paling umum terjadi di Indonesia adalah pemalsuan nomor polisi kendaraan karena tindakan kriminal. Misalnya jika kendaraan tersebut hasil curian, pencuri mencoba memalsukan nomor polisi kendaraan, agar tidak bisa terdeteksi.

Tindakan ini jelas tergolong kejahatan, sehingga bisa dikenakan pasar berlapis, mulai dari pencurian, pemalsuan nomor polisi, dan pasal terkait lainnya. Penting untuk menggunakan nomor polisi asli agar aman dan nyaman di jalan raya.

Baca Juga: Bagaimana Aturan Pengawalan Polisi?

Justika Dapat Membantu Jika Anda Masih Bingung

Anda bisa berkonsultasi dengan mitra advokat andal dan profesional Justika. Anda bisa memanfaatkan layanan hukum Justika lainnya, seperti Layanan Konsultasi Chat, Konsultasi via Telepon dan Konsultasi Tatap Muka.

Lawyer yang bergabung di Justika merupakan lawyer pilihan yang melalui proses rekrutmen yang cukup ketat dengan pengalaman paling sedikit, yaitu 5 tahun berkarir sebagai advokat.

Kini, konsultasi chat dengan advokat berpengalaman hanya mulai dari Rp. 30.000 saja. Dengan harga tersebut Anda sudah bisa mendapatkan solusi permasalahan hukum Anda dengan cara menceritakan permasalahan yang dihadapi melalui kolom chat. Nantinya sistem akan mencari advokat guna membantu menyelesaikan permasalahan Anda.

Untuk permasalahan yang membutuhkan solusi lebih lanjut, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi telepon mulai dari Rp. 350.000 selama 30 menit atau Rp. 560.000 selama 60 menit.

Konsultasi tatap muka bisa dilakukan ketika Anda benar-benar membutuhkan saran secara langsung dari advokat terpercaya untuk kasus yang lebih rumit. Hanya dengan Rp. 2.200.000 saja, Anda sudah bisa bertemu secara langsung selama 2 jam untuk bertanya lebih dalam hingga menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan untuk membantu permasalahan Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.