Tidak sedikit perceraian pernikahan campuran yang terjadi saat ini. Sudah tentu masing-masing pasangan mendapatkan kerugian ketika perceraian itu terjadi. Karenanya Anda tidak boleh sembarangan dalam memilih pasangan.

Terlebih lagi jika memiliki pasangan yang berstatus WNA. Selain syarat perkawinan campuran yang cukup rumit, ternyata proses perceraian pernikahan campuran ini juga tidak kalah rumit untuk dipenuhi. Ada banyak poin penting yang harus Anda persiapkan.

Terlebih lagi jika Anda dan pasangan berdomisili di luar negeri. Tentu saja ada regulasi tambahan yang harus dilakukan ketika Anda hendak melakukannya. Lantas bagaimana proses perceraian nikah campuran bagi mereka yang berdomisili di luar negeri tersebut?

Perceraian Pernikahan Campuran yang Tinggal di Luar Negeri

Jika Anda berstatus WNI dan tinggal di luar negeri bersama pasangan, maka gugatan cerai bisa dilakukan di tempat melangsungkan pernikahan atau bisa juga langsung ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

Jadi kalau Anda menikah di kota Semarang dan tinggal di Belanda, gugatan cerai bisa dilakukan di Pengadilan Agama kota Semarang ataupun Jakarta Pusat. Proses pendaftaran gugatan perceraian pernikahan campuran juga bisa dilakukan secara online.

Gugatannya tidak harus menggunakan bahasa Belanda atau Bahasa Inggris, cukup menggunakan Bahasa Indonesia saja. Namun tentu saja ada poin penting lain yang harus dipersiapkan ketika Anda hendak melakukan gugatan tersebut.

1. Alat Bukti Perceraian

Hal pertama yang harus Anda siapkan adalah alat bukti perceraian. Keberadaan alat bukti perceraian ini sangat vital dalam segala jenis perceraian, termasuk perceraian pernikahan campuran. Tentu saja alat bukti ini harus mengikuti ketentuan yang sudah diatur oleh hukum perdata.

Ada beberapa jenis alat bukti perceraian yang bisa Anda ajukan yakni saksi, bukti tertulis, pengakuan, bukti saksi, sumpah dan persangkaan. Namun pastikan kalau alat bukti tersebut sudah sesuai dengan permasalahan hukumnya.

Selain alat bukti perceraian, Anda juga harus menyiapkan beberapa dokumen berikut untuk memfasilitasi proses perceraian pernikahan campuran.

  1. Surat gugatan cerai
  2. Buku nikah (asli dan salinan)
  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  4. Kartu Keluarga (KK).

Jika semua persyaratan tersebut sudah disiapkan, maka secara otomatis pengajuan gugatan perceraian pernikahan campuran bisa dilakukan.

2. Pemeliharaan Anak

Selain alat bukti perceraian, Anda juga harus mempertimbangkan hak pemeliharaan anak. Sebenarnya aspek satu ini sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang mengenai hak hak pernikahan campuran di Indonesia.

Dalam pasal 86 ayat 1, Pengadilan Agama menyatakan kalau gugatan pemeliharaan anak, nafkah dan harta bersama bisa dilakukan bersamaan dengan gugatan cerai atau diajukan setelah gugatan cerai selesai diproses oleh pihak pengadilan.

Terkait hak waris dalam perkawinan campuran juga diatur dengan detail oleh pemerintah. Artinya setiap regulasi yang ada sudah dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah agar tidak merugikan pihak manapun.

3. Terkait Nafkah dan Hak Asuh Anak

Ketika Anda bertanya bolehkah pernikahan campuran menurut hukum, kami katakan pemerintah sangat memperbolehkannya. Hal ini diatur dengan jelas di dalam undang-undang. Hanya saja akan muncul banyak resiko ketika Anda mengalami perceraian pernikahan campuran yang sedang kita bahas ini.

Salah satu resiko yang mungkin muncul adalah nafkah. Terlebih lagi nafkah untuk anak. Di dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dijelaskan kalau ibu dan bapak memiliki kewajiban yang sama dalam memelihara dan mendidik anaknya setelah perceraian terjadi.

Jika kemudian terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pengadilan akan memberikan putusannya. Hal ini kemudian masuk ke dalam ranah penguasaan anak. Dalam konteks ini, hubungan orang tua dengan anak sama sekali tidak putus meskipun terjadi perceraian pernikahan campuran.

4. Peran Ayah dan Ibu Setelah Perceraian

Setelah perceraian terjadi, ayah merupakan sosok yang bertanggung jawab penuh dalam kebutuhan biaya pendidikan dan pemeliharaan anak-anaknya. Namun toleransi tetap diberikan bilamana ayah memberikan pernyataan ketidaksanggupan.

Hal ini bisa dipicu oleh banyak hal dari mulai kebangkrutan, sakit, dan lain sebagainya. Dalam kondisi tersebut, maka ibu juga diberikan beban biaya yang sama dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya.Di sisi lain, Undang-undang menyatakan kalau anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah usia mereka lebih dari 12 tahun, barulah kemudian anak diberikan hak untuk memutuskan hendak ikut dengan ayah atau ibunya pasca perceraian pernikahan campuran ini terjadi.


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.