Undang-undang ketenagakerjaan kehadirannya sangat penting, karena mengatur segala hal terkait bidang – bidang pekerjaan, seperti tenaga kerja, waktu kerja, dan masih banyak lagi. Undang – undang ini dibuat untuk memastikan hak para pekerja terpenuhi.

Di masa perbudakan atau masa penjajahan, para pekerja sering sekali kehilangan haknya. Dengan kata lain, mereka dipekerjakan semena – mena oleh pemilik perusahaan, dan tidak diberikan upah yang memadai. Sering juga terjadi pelanggaran hak asasi manusia ketika proses bekerja tersebut.

Hal tersebut membuat penerapan undang-undang ketenagakerjaan menjadi penting. Pemerintah harus memastikan setiap pekerja mendapatkan perlindungan serta haknya masing – masing. Ekspolitasi tenaga kerja tidak dapat dibiarkan terjadi di masa modern.

Tentu di dalamnya hak perusahaan dan karyawan dalam uu ketenagakerjaan juga diatur, karena perusahaan juga memastikan para pekerjanya bertanggung jawab atas pekerjaannya. Undang – undang ini dibuat untuk membuat produksi tetap meningkat.

Sejarah Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia

Setelah masa penjajahan Belanda, buruh membuat kesepakatan dengan majikan terkait upah yang mereka terima selama bekerja di tempat majikan tersebut. Dalam hal ini sudah dibuat tegas dan jelas terkait perjanjian buruh atau tenaga kerja dengan majikan.

Undang-undang ketenagakerjaan pada saat tersebut hanya mengatur soal waktu kerja, serta wewenang majikan memberi upah kepada pekerjanya. Pandangan saat itu adalah buruh butuh pekerjaan, sehingga majikan berhak menentukan jumlah upah yang diterima pekerja.

Kemudian, menjelang tahun 1950-an, para pekerja atau buruh mulai melakukan pemogokan kerja. Hal ini karena kurangnya perhatian yang mereka dapatkan, dan hak – hak mereka juga sering tersisihkan. Saat itu kondisi politik di Indonesia juga sedang tidak menentu, sehingga buruh semakin terabaikan.

Di masa Orde Baru, hak – hak buruh semakin dirampas, terutama karena pemerintah membuat Undang-undang ketenagakerjaan yang kental dengan militerisme. Salah satu korbannya adalah Marsinah yang kasusnya masih misteri hingga saat ini.

Masa reformasi titik balik hak – hak tenaga kerja mulai diperhatikan. Banyak serikat buruh dan LSM mulai bersuara lantang, untuk menjunjung hak para pekerja. Di masa reformasi tersebut UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan akhirnya diluncurkan.

Di masa sekarang, Undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku tetap UU nomor 13 tahun 2003 tersebut, hanya saja sudah dihadirkan juga Undang – Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Undang – Undang Ciptaker ini masih menjadi polemic di tengah masyarakat.

Tujuan Umum Aturan Mengenai Ketenagakerjaan

Dasar hukum ketenagakerjaan tentu saja untuk memastikan hak setiap pekerja terpenuhi, sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Undang – undang perihal ketenagakerjaan ini dibuat untuk tiga tujuan utama.

Salah satu tujuan utama diterapkannya undang-undang ketenagakerjaan adalah untuk memberdayakan seluruh tenaga kerja tersebut dan mendayagunakannya secara optimal. Undang – undang ini juga memastikan para pekerja dilakukan secara manusiawi.

Di zaman penjajahan atau perbukan, para buru kerap mendapat kerja paksa dan perlakukan yang melanggar nilai – nilai kemanusiaan. Undang undang ini dibuat untuk mencegah eksploitasi terhadap para pekerja di setiap bidang.

Tujuan lain hadirnya undang-undang ketenagakerjaan tersebut adalah membuat pemerataan kesempatan kerja terwujud. UU ini memastikan masyarakat berhak mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai bidangnya, serta perusahaan dapat menyerap tenaga kerja yang dibutuhkan.

Hal ini juga bisa membuat kebutuhan terkait pembangunan nasional dan daerah terlaksanakan dengan baik. Seperti kita ketahui bahwa kesempatan kerja di Indonesia masih sangat kecil, karena tingkat pengangguran masih sangat tinggi.

Undang-undang ketenagakerjaan juga bertujuan memberikan perlindungan penuh pada para pekerja, sehingga hak – haknya dapat terpenuhi dengan baik. Penerapan UU ini secara maksimal dapat menciptakan terwujudnya kesejahteraan bagi para pekerja.

Ketika ada buruh yang diperlakukan tidak adil oleh perusahaan, maka bisa segera diproses secara hukum. UU ketenagakerjaan ini dibuat agar berpihak pada para pekerja, karena sering sekali para pekerja yang menjadi korban di dunia kerja.

Tujuan lain diterapkannya undang-undang ketenagakerjaan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh atau pekerja beserta keluarganya. UU ini dibuat untuk membuka lapangan kerja semakin luas, sehingga pengangguran berhak mendapatkan pekerjaan.

Perihal pengupahan dan waktu libur juga diatur di dalamnya, sehingga para pekerja masih memiliki waktu dengan keluarganya.

Undang-undang ini memang masih perlu ditegakkan secara maksimal di semua aspek pekerjaan. Kerena ketika undang-undang ketenagakerjaan digunakan dengan baik, kesejahteraan kerja pasti tercapai.

Konsultasikan Masalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Melalui Justika

Undang-undang Ketenagakerjaan menjadi patokan aturan yang berhubungan dengan tenaga kerja, sehingga juga perlu diterapkan di setiap perushaaan. Untuk itu, Anda bisa berkonsultasi dengan advokat terpercaya yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dengan seleksi yang ketat di Justika guna mendapatkan solusi atas permasalahan Anda melalui beberapa layanan berbayar berikut:

Konsultasi via Chat

Kini, konsultasi chat dengan advokat berpengalaman hanya mulai dari Rp 30.000 saja. Dengan harga tersebut Anda sudah bisa mendapatkan solusi permasalahan hukum Anda dengan cara menceritakan permasalahan yang dihadapi melalui kolom chat. Nantinya sistem akan mencari advokat guna membantu menyelesaikan permasalahan Anda.

Konsultasi via Telepon

Untuk permasalahan yang membutuhkan solusi lebih lanjut, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi telepon mulai dari Rp 350.000 selama 30 menit atau Rp 560.000 selama 60 menit.

Konsultasi via Tatap Muka

Konsultasi tatap muka bisa dilakukan ketika Anda benar-benar membutuhkan saran secara langsung dari advokat terpercaya untuk kasus yang lebih rumit. Hanya dengan Rp 2.200.000 saja, Anda sudah bisa bertemu secara langsung selama 2 jam untuk bertanya lebih dalam hingga menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan untuk membantu permasalahan Anda.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.