Sanksi perusahaan membayar gaji di bawah umr sudah ditetapkan dalam undang – undang Cipta Kerja. Hal ini dibuat untuk mendisiplinkan pengusaha yang sering bertindak sewenang – wenang dalam membuat sistem pengupahan.

Ketika para pekerja tidak dibayar dengan upah semestinya atau upah standar umr, hal ini menunjukkan ada ketikdakadilan dalam sistem kerja tersebut. Oleh sebab itu, para pekerja bisa menempuh langkah hukum karena hak mereka tidak terpenuhi.

Tidak ada alasan bagi perusahaan untuk membayar upah di bawah umr, karena sudah menjadi kewajiban perusahan membayar gaji sesuai ketentuan udang – undang. Sanksi perusahaan membayar gaji di bawah umr sangat berat, termasuk bisa dipidana penjara.

Di dalam Perjanjian Kerja, perusahaan tidak boleh memaksa karyawan mendapatkan gaji lebih rendah dari umr. Bukan perusahaan yang menentukan besarnya gaji, melainkan para pekerja, apakah mau menerimanya atau tidak.

Sanksi Perusahaan Membayar Gaji di Bawah UMR yang Telah Ditetapkan

Sanksi hukum terkait pemberian gaji di bawah umr sudah diatur dalam undang – undang Cipta Kerja, sehingga undang – undang ini diharapkan mampu memberikan keadilan bagi para pekerja. Sanksi hukum ini tentu sangat berguna mengingat masih banyak perusahaan melakukan kecurangan dalam sistem pengupahan.

Padahal banyak perusahaan sudah mendapatkan pendapatan tinggi serta keuangan yang stabil. Tetapi tetap memberikan upah di bawah umr kepada karyawannya. Banyak juga pekerja yang tidak paham tentang haknya sebagai karyawan.

Masih banyak yang mempertanyakan bolehkah perusahaan membayar gaji di bawah umr?. Ketidaktahuan pekerja dimanfaatkan perusahaan untuk mendapatkan untung sebesar – besarnya. Sistem pengupahan harus dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Walaupun sistem pengupahan dibuat berdasarkan perjanjian atau kesepakatan pekerja dan perusahaan, hal ini dapat diubah jika ternyata tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang. Jika perusahaan ternyata melanggar ketentuan tersebut, ada dua jenis sanksi perusahaan membayar gaji di bawah umr, diantarnya sebagai berikut.

Sanksi Pidana Penjara

Dinar Titus Jogaswitani selaku Dikertur Kemenaker kepada Kompas menyebutkan bahwa perusahaan yang melanggar ketentuan dan memberi upah di bawah umr, bisa diberi sanksi pidana minimal penjara 1 tahun dan maksimal 4 tahun.

Sanksi perusahaan membayar gaji di bawah umr tersebut sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Jadi ketika perusahaan melakukan ketidakadilan dalam pemberian upah, maka bisa diproses dengan undang – undang tersebut.

Sanksi Denda

Selain sanksi pidana penjara, perusahaan juga masih bisa dikenai sanksi denda, yakni  minimal 100 juta rupiah dan maksimal 400 juta rupiah. oleh sebab itu aturan ini sangat penting dipahami setiap pengusaha.

Jika Anda merupakan korban yang mendapatkan di bawah minimum atau di bawah umr, maka bisa segera melaporkannya. Gaji di bawah umr, lapor ke mana? pelaporan dapat dilakukan ke Dinas Ketenagakerjaan di setiap wilayah di Indonesia.

Bagaimana Jika Pekerja Sudah Menyepakati Upah di Bawah UMR?

Sistem pengupahan di dalam perusahaan dibuat berdasarkan perjanjian atau kesepakatan antara pekerja dan perusahaan. Biasanya perjanjian ini dilakukan saat melakukan tanda tangan kontrak kerja. Namun bagaimana jika gaji yang sudah disepakati ternyata di bawah umr?

Banyak perusahaan yang tidak paham sanksi perusahaan membayar gaji di bawah umr. Sehingga kasus seperti pemberian upah yang kurang layak tersebut kerap terjadi. Ketidaktahuan pekerja juga kerap menjadi penyebabnya.

Walaupun sifat perjanjian kerja dilindungi oleh hukum, tetapi jika kasusnya upah yang diterima oleh pekerja di bawah umr, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Undang – undang telah mengatur bahwa pengupahan harus dilakukan sesuai ketentuan undang – undang.

Sanksi perusahaan membayar gaji di bawah umr akan diberlakukan jika karyawan melakukan pelaporan terkait pelanggaran tersebut. jadi penting bagi setiap pekerja untuk berani melaporkan segala bentuk ketidakadilan tersebut.

Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh gubernur di setiap provinsi sebagai jaringan pengaman. Jaringan pengaman maksudnya upah minimum dibuat untuk mendongkrak daya beli dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, ada sanksi perusahaan membayar gaji di bawah umr karena perusahaan tidak diperbolehkan membayar gaji di bawah ketentuan tersebut. Upah minium yang dimaksud termasuk di dalamnya upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten.

Bagi Anda pemilik usaha, pastikan untuk membuat sistem pengupahan yang sesuai dengan ketentuan undang – undang. Terbaru, udang – undang Cipta Kerja juga telah mengatur perihal sistem pengupahan tersebut.

Jika tidak ingin terkena sanksi perusahaan membayar gaji di bawah umr, sebaiknya pastikan karyawan mendapatkan upah yang layak.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.