Proses pengaduan PNS bermasalah sudah bukan menjadi hal baru belakangan ini. Terutama dengan banyaknya kasus aparatur sipil negara melakukan pelanggaran. Tentu yang merugikan sekaligus bagi masyarakat atau negara.

Saat ini Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah membuat aturan tersendiri. Bisa dipakai oleh masyarakat sipil yang merasa dirugikan oleh ASN. Baik yang sifatnya terbilang berat maupun berskala lebih ringan.

Sekarang Anda dapat menggunakan suatu aplikasi yang dibuat khusus oleh BKN. Cara memakainya cukup sederhana, tapi proses penyampaian pelanggaran harus jelas. Tujuannya agar laporan dapat segera ditanggapi.

Apalagi jika merupakan pelanggaran berat dan bisa muncul aturan pemecatan PNS. Ada beberapa pelanggaran yang membuat PNS bisa terkena laporan. Cara pengaduan juga harus dilaksanakan seharusnya sehingga cepat berhasil.

Mudahnya Melakukan Pengaduan PNS Bermasalah

Untuk mempermudah masyarakat menjalankan cara mengadukan pegawai negeri sipil bermasalah, BKN telah membangun Whistle Blowing System. Tidak lain berupa aplikasi yang dapat menerima laporan tentang pengaduan pelanggaran.

Dalam urusan manajemen ASN, terdapat beragam hal yang harus sesuai dengan implementasi badan negara. Contohnya mengenai norma, standar, prosedur sampai kriteria. Berlaku bagi ASN, calon ASN maupun staf bidang lainnya.

Aplikasi buatan BKN ini secara luas akan menjadi media bagi para pelapor. Terutama yang sedang menemukan suatu pelanggaran atau penyimpangan dari aparatur sipil negara. Pastinya kerugiannya besar sehingga perlu pengaduan.

Untuk sektor kerahasiaan, tentu terjamin dengan baik. Tidak perlu takut apabila ada pihak pejabat negara mengetahui pelapor. Tetap dijaga rahasia identitas Anda dan bisa bebas melaporkan segala macam penyelewengan.

Aplikasi ini sebenarnya dibuat juga demi tujuan menambah partisipasi pemberantasan KKN dalam instansi negara. Termasuk juga meningkatkan Reformasi Birokrasi sehingga aplikasi ini bisa juga dipakai pegawai.

Meski tidak jarang menjadi penyebab PNS dipecat, tapi penting bagi kemajuan PNS. Nantinya Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian juga dapat bekerja maksimal. Terutama agar instansi dapat bekerja maksimal.

Pelanggaran PNS yang Bisa Diadukan

Bila Anda ingin segera menjalankan pengaduan PNS bermasalah, harus memperhatikan mengenai jenis pelanggaran. Total terdapat 9 jenis pelanggaran bisa dilaporkan. Baik dengan skala berat maupun ringan.

Misalnya pelanggaran berupa menyimpang dari tugas serta fungsi aslinya. Hal ini termasuk mengenai benturan kepentingan dari aparatur sipil negara. Termasuk menyalahi jabatan agar mendapat untung pribadi.

Kecurangan atau fraud telah menjadi salah satu alasan besar mengapa cara mengadukan pegawai negeri sipil bermasalah dijalankan. Mengambil keuntungan pribadi dengan merugikan negara dan masyarakat sangatlah buruk.

Selain itu apabila terdeteksi menerima gratifikasi, bisa juga segera dilaporkan. Gratifikasi umumnya berupa barang atau sesuatu yang menyenangkan bagi ASN. Maka dari itu seringkali sulit ditolak.

Padahal sama sekali tidak boleh diterima sebagai staf negara. Gratifikasi sama buruknya dengan korupsi, nepotisme sampai kolusi. Sama halnya dengan pelanggaran SOP yang menyebabkan kerugian barang atau aset negara

Di sini hukuman berbeda dengan sanksi PNS bolos kerja atau kondisi lain yang bersifat ringan. Pelanggarannya cukup berat, contoh lainnya melanggar etika norma. Termasuk melanggar hukum Undang-Undang Negara.

Pengajuan Pengaduan Pelanggaran Pegawai Negeri Sipil

Saat Anda akan membuat pengaduan ASN bermasalah, pastikan dilengkapi dengan unsur yang benar. Tujuannya agar bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Misalnya pelanggarannya termasuk dari contoh di atas.

Selain itu Anda juga harus melaporkan dimana pelanggaran tersebut terjadi. Umumnya di daerah tempat Anda tinggal saat ini. Bisa saat mengurus suatu dokumen atau berkas tapi ada indikasi kecurangan.

Cara mengadukan pegawai negeri sipil bermasalah tersebut juga harus memiliki masa kapan terjadinya. Hari, tanggal, bulan dan tahun harus diberi secara lengkap. Jika perlu tambahkan juga jam kejadian.

Tidak kalah pentingnya, pihak yang melakukan pelanggaran atau penyelewengan juga harus diberikan datanya. Paling tidak nama beserta jabatan, tetap harus diberi tahu meski jumlah terlapor cukup banyak.

Selain nama, perbuatan yang dilakukan juga ditambahkan dalam form pengaduan. Apakah berhubungan dengan instansi kenegaraan atau masalah moral. Misalnya cara melaporkan PNS yang selingkuh atau berzina.

Bila masalah yang muncul lebih buruk dan mengancam jiwa atau negara, mungkin laporan bisa menuju pengadilan tinggi negara. Terlebih jika pengaduan PNS bermasalah juga berkaitan dengan masalah atau tokoh besar.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.