Legalitas dalam sebuah perusahaan menjadi hal yang sangat penting dikarenakan akan berhubungan dengan keberlanjutan dan kemudahan perusahaan tersebut dalam melaksanakan dan mengembangkan usahanya. Oleh karenanya, dalam artikel ini akan dibahas lebih lanjut mengenai bentuk bentuk legalitas perusahaan yang perlu Anda ketahui.

Apa Itu Legalitas Perusahaan

Legalitas perusahaan menjadi hal yang penting dikarenakan legalitas merupakan jati diri yang mengesahkan atau melegalkan suatu perusahaan sehingga bisa diakui oleh masyarakat. Bisa dikatakan bahwa legalitas sebuah perusahaan perlu sah berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku dimana perusahaan tersebut dilindungi dengan berbagai dokumen yang sah dimata hukum.

Dasar Hukum Legalitas Perusahaan

Salah satu bukti bahwa sebuah badan usaha atau perusahaan sudah melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan badan usahanya adalah adanya TDP atau Tanda Daftar Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 mengenai Wajib Daftar Perusahaan,  perusahaan wajib untuk didaftarkan pada daftar perusahaan. Pendaftaran TDP wajib untuk siapapun yang memiliki badan usaha atau bisa diwakilkan melalui surat kuasa yang sah.

Sehingga bisa dikatakan bahwa legalitas perusahaan agar bisa tetap beroperasi menjadi hal yang penting dan perlu dilakukan.

Bentuk-bentuk Legalitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan

Bentuk bentuk legalitas perusahaan yang pertama adalah nama perusahaan. Nama perusahaan adalah sebuah identitas diri yang digunakan oleh perusahaan guna menjalankan usahanya.

Nama perusahaan tersebut ada pada bentuk badan usaha, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dikenal oleh masyarakat, dan bisa digunakan untuk membedakan perusahaan tersebut dengan perusahaan lain.

A. Cara Pemberian Nama Perusahaan

Cara pemberian nama perusahaan bisa dilakukan dengan beberapa cara berikut;

  • Berdasarkan jenis usaha yang dilakukan
  • Berdasarkan tujuan didirikan perusahaan tersebut
  • Berdasarkan nama pribadi pengusaha

B. Asas Pemberian Nama Perusahaan

Kemudian, di Indonesia sendiri ada beberapa asas pemberian nama perusahaan yaitu:

  • Pembauran bentuk perusahaan menggunakan nama pribadi
  • Pembauran nama perusahaan dengan nama pribadi
  • Larangan menggunakan nama perusahaan orang lain
  • Larangan menggunakan merek orang lain
  • Larangan menggunakan nama perusahaan yang menyesatkan.

Untuk nama perusahaan, dilarang menggunakan nama perusahaan yang sudah ada walaupun ada sedikit perbedaan. Misalnya perusahaan PT. Alumni kemudian muncul perusahaan baru dengan nama PT. Alumini. Hal tersebut tidak diperbolehkan karena akan membingungkan masyarakat.

2. Merek

Merek merupakan alat yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi sebuah perusahaan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai Merek, merek adalah tanda dalam bentuk gambar, susunan warna, kata, nama, huruf, angka, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Syarat sebuah merek bisa dikatakan sebagai merek adalah memenuhi syarat mutlak adanya daya pembeda yang cukup. Maksudnya adalah tanya yang dipakai tersebut memiliki kekuatan untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi perusahaan tersebut dengan perusahaan lain.

3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

SIUP adalah surat izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada pengusaha guna melakukan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap perusahaan, persekutuan atau perusahaan perorangan yang melakukan kegiatan usaha.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009, ada 4 jenis SIUP yang dibedakan berdasarkan jumlah modal yang diberikan yaitu:

  1. SIUP Mikro, modal yang diberikan tidak lebih dari Rp50 juta
  2. SIUP Kecil, modal yang diberikan tidak lebih dari Rp50 - Rp500 juta
  3. SIUP Menengah, modal yang diberikan tidak lebih dari Rp500 - Rp10 miliar
  4. SIUP Besar, modal yang diberikan tidak lebih dari Rp10 miliar

Namun SIUP sendiri hanya bisa digunakan pada perusahaan atau bidang usaha perdagangan dan jasa. Sehingga jika bidang usaha tersebut dalam bentuk lain, maka menggunakan izin usaha yang berbeda.

SIUP juga berlaku selamanya atau tidak memiliki waktu kadaluarsa sehingga Anda tidak perlu melakukan perpanjangan kembali setelah mendapatkan SIUP. Selengkapnya mengenai SIUP bisa Anda lihat pada artikel Mengenal SIUP, Manfaat serta Prosedur Pembuatannya.

4. Izin Usaha Industri (IUI)

Bentuk bentuk legalitas perusahaan yang terakhir adalah surat izin usaha industri atau juga bisa disebut dengan SIUI. SIUI ini merupakan izin usaha operasional yang diberikan pada badan usaha untuk melakukan kegiatannya di bidang industri yang mengolah bahan baku menjadi produk dengan komposisi dan juga spesifikasi baru.

Perusahaan yang memiliki modal antara Rp5 hingga Rp200 juta wajib untuk memiliki SIUI sebagai bentuk pemenuhan legalitas perusahaan.

Bagi perusahaan adanya surat izin ini akan membantu untuk melebarkan bisnis dan juga mencari mitra bisnis.

Manfaat Legalitas Perusahaan

Dari beberapa bentuk bentuk legalitas perusahaan tersebut, ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum

Adanya legalitas tersebut akan membantu perusahaan agar bisa terhindar dari tindakan penertiban atau pembongkaran pihak berwajib, sehingga perusahaan juga akan lebih aman dalam menjalankan kegiatan usahanya karena sudah legal.

2. Sarana Promosi

Secara tidak langsung dengan mengurus beberapa bentuk bentuk legalitas perusahaan tersebut, maka perusahaan juga telah melakukan beberapa promosi pada pihak daerah atau negara.

3. Bukti Kepatuhan Terhadap Hukum

Perusahaan yang sudah mengurus legalitas sebuah badan usahanya, berarti bisa dikatakan patuh terhadap hukum atau aturan yang berlaku di Indonesia.

4. Mempermudah Mendapatkan Suatu Proyek

Biasanya dalam sebuah tender atau proyek, salah satu syaratnya adalah memiliki dokumen hukum yang menunjukkan legalitas perusahaan tersebut. Sehingga akan lebih bagus untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar.

5. Mempermudah Pengembangan Usaha

Untuk mengembangkan sebuah usaha, tidak bisa hanya dilakukan dengan mendapatkan proyek atau tender saja. Sudah pasti membutuhkan dana juga. Oleh karenanya perusahaan yang sudah memiliki legalitas akan lebih mudah untuk mengajukan pinjaman pada bank guna pengembangan usahanya.

Kapan Legalitas Perusahaan Mesti Diurus

Akan lebih baik jika sebuah perusahaan yang baru berdiri sesegera mungkin mengurus legalitas sebuah perusahaan. Tujuannya agar perusahaan tersebut nantinya bisa lebih mudah dalam menjalankan bisnisnya. Terlebih lagi, adanya legalitas juga membantu perusahaan agar lebih aman ketika menjalankan usahanya.

Layanan Justika Untuk Membantu Mempermudah Pengurusan Dokumen Bisnis!

Saat ini Anda dapat membuat dokumen dengan Mitra Advokat terkait Template Perjanjian Bisnis, terutama perihal perjanjian bagi hasil. Dengan menggunakan Layanan All Template Bisnis Justika, Anda dapat berkonsultasi tanpa harus mendatangi Kantor Advokat.

Kenapa Justika? Justika merupakan platform konsultasi hukum terbaik dan terpercaya yang ada di Indonesia, dengan Mitra Advokat yang tergabung memiliki pengalaman lebih dari 5 (Lima) tahun. Khususnya dalam bidang bisnis, maka permasalahan Anda dapat dibantu dan diselesaikan secara profesional.


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman Justika.