Bagi Anda yang ingin menjalankan bisnis penebangan atau perdagangan kayu, sebaiknya kenali apa itu SVLK terlebih dahulu. Menjalankan usaha dengan material dasar kayu di Indonesia tentu membutuhkan izin, demi mencegah berbagai kemungkinan terjadinya penebangan liar.

Seperti kita tau, bahwa saat ini jumlah hutan di Indonesia semakin menipis setiap tahunnya. Salah satu faktor menyebabkan hal ini terjadi adalah, karena banyaknya perusahaan melakukan penebangan kayu secara illegal, bahkan tidak melakukan penanaman kembali.

Jika hal ini terus terjadi secara terus menerus, maka lama kelamaan populasi hutan di Indonesia akan terus menurun. Maka dari itu pemerintah mengharuskan bagi perusahaan untuk mengurus Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, segera kenali hal yang wajib diketahui dari apa itu SVLK.

Mengurus berbagai perizinan agar menjalankan usaha secara legal, menjadi salah satu faktor penting wajib Anda lakukan. Jalani kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan dianjurkan oleh pemerintah, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan Anda bisa menjalani usaha dengan aman.

Apa Itu SVLK

SVLK adalah singkatan yang berasal dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, merupakan izin khusus didapat dari pemerintah, sebagai penanda bahwa kayu Anda perdagangkan bersifat legal, juga memastikan bahwa kayu yang dijual terjamin kualitasnya terutama bagi konsumen luar negeri.

Bentuk legalitas seperti ini memang wajib dimiliki oleh perusahaan, yang bergerak di bidang berkaitan dengan kehutanan. SVLK juga bisa digunakan sebagai sistem pelacakan, disusun secara multistakeholders bagi kayu yang diperdagangkan secara luas di Indonesia.

Kini Anda sudah mulai memahami apa itu SVLK bukan, sebelum memulai usaha, akan lebih baik jika Anda memiliki izin tersebut. Jangan nekat untuk memulai usaha tanpa memiliki izin, karena nantinya tidak hanya berdampak pada usaha Anda saja, namun juga lingkungan sekitar.

Dikembangkannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu juga bertujuan, agar peraturan pemerintah Indonesia tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Memastikan legalitas sumber kayu berasal, sehingga tidak ada lagi penebangan liar dan penjualan kayu secara illegal.

Indonesia menjadi salah satu Negara yang aktif dalam mengekspor kayu ke pasar global, sehingga bentuk perizinan seperti ini menjadi kewajiban bagi semua pengusaha.

Tujuan SVLK

Setidaknya kini Anda sudah memiliki gambaran apa itu SVLK, namun tidak akan lengkap jika Anda belum mengetahui tujuan diberlakukannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Salah satu tujuan diberlakukannya perizinan tersebut, membuat alat verifikasi legalitas kredibel dan efisien.

Sebelum adanya SVLK, sulit bagi pemerintah Indonesia untuk mengendalikan pembalakan liar yang sudah terjadi sejak dulu. Kayu memang menjadi sumber daya alam, dan sering digunakan oleh manusia sejak dulu, namun kini kegunaannya beralih menjadi kepentingan bisnis.

Persoalan penebangan liar akan sulit terkendali, jika tidak ada ketentuan mengaturnya. Tujuan selanjutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hutan tidak hanya berguna bagi tumbuhan dan hewan yang tinggal di dalam habitatnya.

Namun masyarakat Indonesia masih banyak yang membutuhkan hutan, sebagai salah satu bahan yang dibutuhkan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kota, tanpa mengenali apa itu SVLK, Anda tidak akan tahu tujuan dari perizinan ini.

Dengan pembalakan liar tidak terkendali, maka masyarakat tertentu akan kesulitan dalam menghidupi kesehariannya. Tujuan lainnya meningkatkan daya saing produk kayu dan kehutanan di Indonesia, agar kualitas produk yang Indonesia miliki lebih dikenal dan menonjol.

Manfaat SVLK

Jika membahas topik berkaitan dengan hutan, salah satu masalah tidak pernah lepas adalah aktivitas penebangan liar masih umum terjadi. Pemerintah Indonesia sedang berusaha menghentikan masalah tersebut, dengan mencari solusi yang tepat mengatasinya.

Salah satu manfaat dengan Anda mengenali apa itu SVLK, pembaca akan mengetahui manfaat apa saja akan didapat dari diberlakukannya perizinan ini. Salah satu manfaatnya yaitu solusi atas persoalan penebangan liar, agar semua pihak yang terbukti melanggar bisa mendapat sanksi.

Untuk memberikan efek jera juga kesadaran diri bagi perseorangan atau perusahaan, yang melakukan penebangan liar, Sistem Verifikasi Legalitas Kayu memang cukup efektif. Selain itu sekarang Indonesia juga memiliki sistem legalitas kayu yang jelas, dan berlaku bagi semua pihak.

Manfaat dari perizinan ini juga dapat memperbaiki administrasi tata usaha kayu hutan menjadi lebih efektif, berbeda halnya sebelum perizinan diterapkan. Selain itu risiko biaya ekonomi tinggi dapat ditekan, terutama pembebasan pelaku industri dalam pemeriksaan tertentu.

Mengapa di Perlukan SVLK

Mungkin Anda masih akan bertanya, mengapa penting untuk mengetahui apa itu SVLK serta seberapa penting perizinan ini dimiliki. Salah satu alasan mengapa legalitas ini dibutuhkan yaitu, karena hampir semua pihak mengelola usaha berkaitan dengan hutan sudah memilikinya.

Mulai dari stakeholders, penebang, eksportir mebel hingga UKM diwajibkan memiliki legalitas ini, agar masalah dialami oleh banyak hutan di Indonesia segera teratasi. Dengan memiliki bentuk legalitas ini, Anda tidak hanya menaati hukum namun juga menjaga sumber daya alam.

Selain itu hanya kayu dengan sertifikat legal, yang bisa diekspor ke luar negeri. Sehingga bagi Anda yang masih nekat menjual kayu illegal, bukan tidak mungkin jika suatu saat nanti Anda bisa mendapat sanksi atau denda, karena sudah diatur oleh pemerintah Indonesia.

Jika sudah memiliki izin legal dalam menjalankan usaha, maka Anda tidak perlu diperiksa oleh pihak berwajib. Cukup banyak informasi kami berikan mengenai apa itu SVLK, namun masih banyak hal bisa Anda ketahui melalui informasi berikut ini dan akan kami bahas bersama.

Prinsip SVLK

Perlu diketahui bahwa Sistem Verifikasi Legalitas Kayu memiliki prinsip-prinsip tertentu, dalam menjalankan legalitas bagi semua pengelola usaha kayu dan kehutanan di Indonesia. Kami rasa Anda juga wajib mengetahui informasi satu ini, agar wawasan Anda akan SVLK bertambah luas.

Prinsip pertama dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu adalah Governance, berarti tata kelola usaha hutan menjadi lebih baik. Kemudian prinsip kedua adalah Representatives, berarti pihak pengembangan sistem dan pemantauan bisa terwakilkan dengan adanya perizinan ini.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu merupakan soft approach, maksudnya adalah pendekatan secara halus atas tata kelola pemerintahan yang dapat diperbaiki dari penebangan dan perdagangan kayu secara liar, maka dari itu penting mengenal apa itu SVLK.

Prinsip ketiga dari SVLK adalah Transparent, dimana perizinan ini sifatnya terbuka, diketahui oleh semua pihak baik pemerintah maupun perusahaan dan masyarakat. Sehingga semua pihak tahu isi dari perizinan ini, karena tidak hanya berkaitan dengan pemerintah saja namun masyarakat.

SVLK juga merupakan hard approach, ada dasar hukum mengatur bagaimana denda atau sanksi akan didapatkan oleh pihak melakukan pelanggaran. Pemerintah tentu akan memberikan penindakan tegas, bagi pihak manapun yang tidak mengikuti ketentuan hukum.

Syarat Pengajuan SVLK

Setelah mengenal apa itu SVLK, mungkin pembaca akan bertanya-tanya, apa saja syarat wajib dimiliki oleh pihak yang ingin mengajukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Salah satu syarat wajib dimiliki oleh perusahaan, dalam mengajukan SVLK yaitu legalitas perusahaan.

Jika perusahaan tidak memiliki legalitas, maka mereka juga tidak dapat meneruskan pengajuan perizinan ini. Beberapa dokumen legalitas perusahaan perlu disiapkan adalah, SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan), NPWP, SKDP (Surat Keterangan Domisili Perusahaan) dan lainnya.

Saat Anda mengajukan perizinan SVLK, nantinya akan ada 25 perusahaan telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa perusahaan tersebut bergerak sebagai penilai atau lembaga sertifikasi, dan tentunya telah terakreditasi oleh KAN.

Memang terkesan agak sulit dalam mengurus pengajuan ini, selain itu waktu yang dibutuhkan tidak sebentar. Sehingga Anda harus sabar dan tidak bisa terburu-buru, dalam mengurusnya. Kini Anda sudah paham bukan, apa itu SVLK dan syarat apa saja yang perlu disiapkan.

Prosedur Mengajukan SVLK

Bagi pembaca yang berniat mengajukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, namun masih bingung dengan tahapan perlu dilakukan. Berikut kami akan memberi prosedur, yang menjelaskan tahap demi tahap yang bisa Anda lakukan.

Pengajuan Permohonan

Untuk pengajuan permohonan, Anda perlu mengirimkan Aplikasi Sistem Sertifikasi juga kuisioner Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, yang telah diisi lalu diserahkan kepada PT Sucofindo. Perlu diketahui bahwa PT Sucofindo, merupakan salah satu lembaga sertifikasi penilai.

Pemeriksaan Dokumen

Setelah mengajukan permohonan, tentu Anda akan menyerahkan pula beberapa dokumen diminta, seperti dokumen legalitas perusahaan, peraturan perusahaan hingga akta perusahaan.

Jika dokumen diperiksa sudah sesuai dan lengkap, maka bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tim audit yang memeriksa dokumen berasal dari PT Sucofindo, maka dari itu kami sangat menyarankan anda, agar lebih mengenal apa itu SVLK, agar proses pengajuan bisa lebih mudah.

Publikasi Pra Audit

Tahap berikutnya adalah publikasi pra audit, pada prosedur ini PT Sucofindo akan membuat rencana penilaian lapangan legalitas kayu, yang diumumkan pada website LVLK, KLHK dan Pemantau Independen.

Penilaian Lapangan

Dengan mengenal apa itu SVLK dan prosedur pengajuannya, Anda juga akan mengetahui bahwa akan dilakukan penilaian lapangan setelah publikasi pra audit.

Dilakukan oleh tim PT Sucofindo pada lokasi industri anda, bersama pihak perwakilan perusahaan, yang dikuasakan oleh manajemen perusahaan dengan Surat Tugas.

Keputusan Sertifikasi

Lanjut ke tahap terakhir yaitu keputusan sertifikasi, jika semua norma penilaian sesuai dengan Standar Verifikasi Legalitas Kayu terpenuhi, maka unit manajemen dikatakan lulus. Namun jika ada kekurangan dokumen atau data, maka diberikan waktu untuk menyampaikan kekurangan.

Penentuan keputusan lulus atau tidaknya suatu perusahaan, dilakukan melalui pengambilan keputusan yang didasarkan oleh laporan auditor maksimal 21 hari sejak pertemuan penutupan.

Aturan SVLK Terbaru

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu memiliki berbagai aturan, yang membahas segala hal berkaitan dengan perizinan tersebut. Tidak akan lengkap rasanya, jika Anda hanya mengetahui apa itu SVLK melalui pengertiannya saja, tanpa mengetahui aturan yang berlaku.

Salah satu aturan yang membahas mengenai SVLK adalah, Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. 21/PHPL/PPHH/HPL.3/12/2016.

Melalui surat edaran tersebut, Anda akan mengetahui aturan berlaku seputar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Eksportir Non Produsen. Adapun Surat Edaran Sekretaris Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

No. 2/SET/KV/7/2016 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifika. Aturan yang tertera didalamnya cukup jelas untuk mengetahui apa itu SVLK, dan tentunya pelaksanaan dalam pengelolaan hutan.

Baca Juga: Cara Mengurus Izin Usaha Perkebunan Sawit

Siapa yang dapat Mengajukan SVLK

Memang tidak semua perusahaan atau pengelola usaha, yang bisa mengajukan SVLK. Sebab hanya perusahaan dalam industri tertentu, yang bergerak di bidang kayu dan kehutanan. Melalui informasi mengenai apa itu SVLK, kami akan membahas siapa saja yang dapat mengajukan SVLK.

Salah satu pihak wajib mengajukan adalah Pemilik Hutan Rakyat, dimana hutan rakyat adalah lahan dikelola oleh masyarakat, dan sumber daya alam didalamnya memang lebih diperuntukkan untuk masyarakat sekitar, dan terkadang juga dibangun diatas tanah Negara.

Pihak selanjutnya yang wajib memiliki SVLK yaitu pemilik atas Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), hutan yang isinya memang akan dimanfaatkan untuk usaha, tentu wajib mengajukan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, karena hasil kayu tersebut akan diperdagangkan.

Adapula jenis hutan desa, hutan tanaman rakyat atau hutan masyarakat, meskipun hutan dan isinya tidak dimanfaatkan untuk keuntungan semata, namun tetap saja membutuhkan izin dari pemerintah untuk mengelolanya.

Bagaimana Penegakan Hukum dalam SVLK

Anda juga perlu mengenali apa itu SVLK, melalui bagaimana penegakan hukum yang diadakan di Indonesia. Adapun dasar hukum yang berlaku, tertera pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menjelaskan tentang perlindungan konservasi alam.

Melalui UU tersebut, Anda bisa mengetahui fungsi lindung, fungsi produksi dan fungsi konservasi agar dapat tercapai dengan sempurna. Lalu tertera pada UU No. 18 Pasal 82’2013, mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Tertera jelas didalam undang-undang tersebut, bahwa pihak yang melanggar atau terbukti melakukan penebangan liar di kawasan hutan tanpa memiliki izin, maka bisa dikenakan ancaman pidana penjara, paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun.

Juga berhak dijatuhi pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah), kini Anda bisa melihat bahwa tindakan tersebut mampu mendapat hukuman berat. Setelah mengenal apa itu SVLK melalui penegakan hukumnya, adapula dasar hukum lain yang membahas hal sama.

Yaitu pada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 jo. No.3 2008 mengenai Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Pihak yang ingin mengelola atau memanfaatkan hutan, wajib melihat melihat dasar hukum tersebut.

Baca Juga: Pengertian Akta Jual Beli serta Proses Pembuatannya

Biaya Pengurusan SVLK

Memang sudah menjadi kewajiban bagi pembaca, yang mengelola atau memanfaatkan isi hutan untuk mengetahui prosedur serta syarat dalam mengajukan SVLK. Bagi pembaca yang penasaran berapa biaya mengurus SVLK, simak informasi berikut ini.

Biaya dalam mengurus Sistem Verifikasi Legalitas Kayu bisa mencapai Rp 10 juta, hanya untuk pendampingan saja. Sedangkan Anda perlu mengeluarkan biaya Rp 25 juta hingga Rp 40 juta, untuk pengurusan di lembaga survei.

Namun tinggi rendahnya biaya tersebut juga tergantung dari lembaga survei yang dipilih, ada lembaga dari Indonesia maupun luar negeri. Namun sebelum menyiapkan biaya pengurusan, sebaiknya Anda kenali dengan baik apa itu SVLK.

Biaya yang dikeluarkan dalam mengurus Sistem Verifikasi Legalitas Kayu memang terbilang cukup mahal, terlebih lagi bagi pemilik usaha mikro kecil menengah. Belum lagi biaya lain-lain, seperti pengurusan dokumen, nomor identitas kepabeanan dan lainnya.

Jika Anda tidak punya waktu untuk mengurus Sistem Verifikasi Legalitas Kayu sendiri, maka bisa meminta bantuan dari biro jasa pengurusan. Dengan menggunakan jasa mereka, maka proses pengurusan memang lebih praktis, hanya saja biaya yang dikeluarkan lebih tinggi lagi.

Untuk hal ini, tentu saja tergantung dari pilihan yang Anda tentukan. Setelah cukup banyak mengenal informasi mengenai apa itu SVLK, Anda sudah bisa mengurus sertifikasi ini bukan.

Bagaimana Jika SVLK Dicabut

Memang sempat beredar kabar bahwa aturan mengenai SPVLK akan dicabut, padahal bentuk legalitas tersebut berdampak positif bagi industri mebel Indonesia dan bidang industri lain yang terkait, namun tidak perlu khawatir, sebab pencabutan SPVLK telah dihapuskan.

Sehingga kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu tetap berlaku, karena pertumbuhan industri kayu dan perhutanan di Indonesia sangat berpengaruh dengan adanya SPVLK. Setelah mengenal apa itu SVLK, tentu Anda tahu bukan apa saja manfaat dari diberlakukannya SPVLK.

Dan tentu akan ada perubahan besar yang berdampak negatif, bagi industri kayu dan kehutanan jika benar terjadi penghapusan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu ini. Pencabutan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu, juga bisa mengancam perlindungan atas industri kecil dan menengah.

Selain itu jika pencabutan SVLK benar terjadi, maka perkembangan pasar Indonesia di luar negeri bisa terancam. Kualitas kayu Indonesia memang terkenal bagus dan berkualitas, maka dari itu kita memiliki banyak pasar di luar negeri karena permintaannya juga terbilang tinggi.

Sehingga jika Sistem Verifikasi Legalitas Kayu benar dicabut, maka akan terjadi penurunan pemasukan, dan tidak hanya merugikan penggerak usaha saja namun juga pemerintah. Cukup banyak informasi yang kami sajikan mengenai apa itu SVLK, dan semoga bermanfaat untuk anda.

Konsultasikan Permasalahan Bisnis Dengan Justika

Saat ini Anda dapat berkonsultasi dengan Mitra Advokat terkait permasalahan bisnis, dimana saja. Dengan menggunakan Layanan Bisnis Justika, Anda dapat berkonsultasi tanpa harus mendatangi Kantor Advokat.

Kenapa Justika? Justika merupakan platform konsultasi hukum terbaik dan terpercaya yang ada di Indonesia, dengan Mitra Advokat yang tergabung memiliki pengalaman lebih dari 5 (Lima) tahun. Khususnya dalam bidang bisnis, maka permasalahan Anda dapat dibantu dan diselesaikan secara profesional.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.