Mengenali tentang aturan hukum hak cipta di internet tergolong penting bagi orang sekarang. Terutama karena setiap user smartphone pasti sudah memakai internet. Termasuk dalam aktivitas sehari-hari seperti komersial.

Banyak sekali orang menjual produk palsu maupun mengambil cipta tanpa izin. Tentu kalau tidak ketahuan mungkin tenang saja untuk melaksanakan aktivitas. Tapi kalau sampai diketahui pemiliknya, bersiap dikenai hukum.

Selain itu masalah seperti ini tergolong lebih banyak karena platform internet. Terutama berkaitan dengan media sosial atau platform terbaik. Tidak heran jika wajib paham betul mengenai masalah yang perlu diatasi.

Di samping itu kita juga diwajibkan paham cara menghindari pelanggaran hak cipta. Tidak boleh sampai melakukan kegiatan yang disebut sebagai suatu kejahatan. Apalagi sampai merugikan pihak lain karena kondisi tersebut.

Apa Itu Hak Cipta?

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh DJKI definisi umum hak cipta adalah bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, karya seni dan sastra yang didalamnya mencakup pula program komputer.

Sedangkan menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak ekslusif yang dimiliki pencipta timbul secara otomatis, berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan berhasil diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang Undang Hak Cipta

UU hak cipta banyak sekali mengalami perubahan, berikut kami uraikan perubahan perundang-undangan tentang Hak Cipta:

  1. Hak cipta sebelumnya diatur dalam UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, kemudian UU No.7 Tahun 1987 tentang Perubahan UU No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
  2. UU Nomor 12 tahun 1987 tentang Perubahan UU Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1987 tentang Perubahan UU 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.
  3. Kemudian dicabut dan diubah dengan UU No.19 tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan UU Hak Cipta Terbaru saat ini adalah UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dasar Hukum Utama Hak Cipta

Sesuai dengan penjelasan diatas bahwa peraturan perundang-undangan hak cipta, beberapa kali mengalami perubahan yang hingga saat ini dasar hukum utama Hak Cipta tertuang dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam UU tersebut secara umum mengatur hak cipta sebagai berikut:

  • Perlindungan mengenai Hak Cipta dilakukan dengan waktu yang lebih panjang, perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
  • Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
  • Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan hakekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat)
  • Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
  • Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
  • Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat
  • Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.

Macam Macam Hak Cipta yang Di Lindungi Hukum

Dengan banyaknya contoh pelanggaran hak cipta yang disengaja maupun tidak terjadi di sekitar kita. Oleh sebab itu, perlu diketahui apa saja aturan mengenai ciptaan yang mendapatkan hak cipta. Berikut beberapa ciptaan yang dilindungi oleh aturan UU No 19 Tahun 2002 Pasal 12:

1. Buku, Software, Pamflet, dan Hasil Karya Tulis Lainnya

Jika Anda memiliki sebuah karya tulis dan sudah diterbitkan ke umum, maka otomatis Anda adalah pemegang hak cipta dari karya tersebut. Selain buku, pamflet, perangkat lunak komputer, dan berbagai hasil karya tulis lain juga masuk perlindungan.

2. Ceramah, Kuliah, Pidato, dan Ciptaan Sejenis

Selain karya tulis, pelaku yang melakukan penjiplakan atas ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis juga akan menerima hukuman pelanggaran hukum terkait UU Hak Cipta.

Lama hukuman penjara bagi orang yang dengan sengaja melanggar hak cipta adalah sesuai dengan seberapa besar pelanggaran dilakukan. Bisa dihukum dengan hukuman minimal maupun maksimal.

3. Alat Peraga Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Alat-alat peraga yang dibuat khusus untuk pendidikan, pembelajaran, atau perkembangan ilmu pengetahuan juga menjadi salah satu ciptaan dilindungi hukum. Oleh sebab itu, tidak boleh sembarangan memperbanyak, maupun menjiplaknya.

Akan tetapi, apabila digunakan untuk kebutuhan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan, bukan komersil, maka diperbolehkan. Dengan izin yang jelas dan peruntukan sesuai aturan.

4. Lagu, Musik, Drama, Tari, Koreografi dan Ciptaan Sejenisnya

Para pelaku yang menjiplak atau meniru sebuah lagu dan musik, baik dengan teks atau tanpa teks juga akan terjerat hukum. Ada aturan khusus mengenai seberapa banyak bar musik dan lirik yang dianggap masuk penjiplakan.

Selain itu, tarian, koreografi, drama, drama musikal, pewayangan, atau pantomim juga termasuk ke dalam ciptaan bidang seni yang dilindungi. Termasuk juga berbagai seni rupa, arsitektur, fotografi, sinematografi, dan karya seni lainnya.Indonesia memiliki aturan jelas mengenai hukuman bagi penjiplak, peniru, atau pembajak. Lama hukuman penjara bagi orang yang dengan sengaja melanggar hak cipta adalah disesuaikan besarnya kejahatan dan kerugian dari korban.

Tujuan Dari Hak Cipta

Tujuan dari diberlakukannya perlindungan hak cipta secara umum untuk melindungi hak-hak atas suatu karya yang dibuat melalui proses penciptaan.  Hak-hak tersebut diantaranya hak eksklusif, hak ekonomi dan hak moral untuk penciptanya. Berikut ini penjelasannya.

1. Hak Eksklusif

Tujuan perlindungan hak cipta untuk hak eksklusif yaitu untuk memberikan perlindungan hukum atas karya yang diciptakan, dalam hal ini pembuat atau pemilik karya haknya dilindungi untuk mengendalikan mekanisme kepemilikan dan distribusi atas karyanya.

2. Hak Moral

Tujuan perlindungan hak moral akan berhubungan dengan pemberian apresiasi atau penghormatan terhadap suatu karya yang dibuat oleh penciptanya. Apresiasi ini berupa dukungan moral dan perlindungan terhadap ide sang pembuat karya.

3. Hak Ekonomi

Perlindungan hak cipta terakhir yaitu hak ekonomi, tujuan dalam perlindungan hak ekonomi berkaitan dengan apresiasi dan perlindungan karya berupa materi.

Kasus Hak Cipta Di Indonesia

Sebagai gambaran berikut kami telah mengulas beberapa kasus hak cipta yang pernah terjadi di Indonesia.

1. Pembajakan DVD Software di Jakarta

Kasus pelanggaran hak cipta pertama terjadi di Jakarta, tepatnya terjadi kasus pembajakan DVD software yang terjual bebas di Mall Ambasador dan Ratu Plaza. Kasus ini diawali dengan adanya laporan dari BSA (Business Software Association) pada kantor DJKI yang mengetahui bahwa adanya penjualan DVD software bajakan di Mall tersebut.

Kemudian Penyidik PPNS DJKI yang dipimpin oleh IR.  Johno Supriyanto, M.Hum dan Salmon Pardede, SH., M.Si melakukan penindakan terhadap penjual DVD bajakan tersebut, dan berhasil menyita sebanyak 10.000 keping DVD bajakan.

2. Pembajak Perangkat Lunak

Kasus pelanggaran hak cipta lain terjadi pada tahun 2012 lalu, situs file sharing terbesar yaitu Megaupload dianggap telah mendukung kegiatan pembajakan. Dalam situs tersebut terdapat banyak sekali perangkat lunak illegal, yang dibagikan secara gratis.

Kasus Megaupload ini tentunya sudah melanggar ketentuan UU tentang Hak Cipta di Indonesia, sehingga pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut.

Langkah Hukum Jika Hak Cipta Di Akui Orang Lain

Panduan mengenai langkah hukum jika hak cipta di akui orang lain belum banyak dipahami orang. Tidak heran jika kemudian menyerahkan begitu saja. Padahal sudah sudah payah membuat konten atau karya.

Hal ini sangat merugikan karena dibutuhkan modal uang dan tenaga untuk membuatnya. Belum lagi jika sudah berlatih sepanjang tahun. Meski begitu mahal dilanggar paten kita oleh orang tidak bertanggung jawab.

Terlebih untuk cara melanggar paten tersebut bisa dibilang mudah dilakukan. Terutama karena terdapat alat seperti media sosial dan platform sejenis. Kemudian cara melanggar hukum menjadi mudah dan bisa sangat merugikan.

Berikut ini kami jelaskan bagaimana langkah hukum jika hak cipta di akui orang lain.

Langkah Hukum Jika Hak Cipta Di Akui Orang Lain Lewat Gugatan

Gugatan yang dimaksud disini adalah permintaan ganti rugi pada pihak pelanggar. Tentunya bisa dilakukan langsung oleh orang yang dirugikan. Baik pemilik cipta, keluarga, ahli waris atau pemegang aset terkait.

Langkah tersebut dapat dilakukan berdasarkan Pasal 96 UU Hak Cipta. Tapi sebelumnya harus ada bukti jelas. Terutama berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan masalah tersebut.

Misalnya dengan sengaja orang tersebut menjual belikan karya kita tanpa izin. Ditambah lagi dengan jumlahnya sangat tinggi sehingga kerugiannya begitu besar. Maka dari itu tidak dapat kita biarkan begitu saja.

Mengambil langkah hukumberupa ganti rugi tergolong hak ekonomi pencipta. Tidak heran memiliki kekuatan besar. Kalau ada pelanggar, bersiap memberi ganti rugi besar.

Biasanya permasalahan seperti ini juga dapat menyebabkan hak moral pemilik cipta menjadi menurun. Tidak heran diperbolehkan untuk membatalkan paten. Terutama kalau tidak ingin terdapat masalah lagi karena karyanya.

Tapi jika merasa sangat dirugikan, langkah-langkah hukum yang dirasa perlu harus dijalankan. Tidak lain dengan gugatan lewat pengadilan. Anda disini bisa menggunakan Pasal 97 yang lengkap.

Nantinya pihak penggugat dapat memasukkan gugatan tersebut lewat Pengadilan Negeri. Bisa sesuai domisili supaya tidak kesulitan mencari pengadilan. Terutama supaya lebih dekat dan tidak keluar terlalu banyak biaya.

Harus diketahui gugatan ini dapat dilakukan untuk aturan hukum hak cipta di internet. Jadi, bukan hanya sekedar karya bersifat nyata. Soal besaran ganti rugi, akan dihitung oleh Pengadilan sesuai aturan.

Pengaduan Pidana dan Hukum Lembaga Arbitrase

Pilihan langkah hukum jika hak cipta di akui orang lain selanjutnya adalah pengaduan pidana. Laporan semacam ini bisa dilakukan langsung ke pihak Kepolisian. Tentunya yang mengurus langsung mengenai UU cipta.

Ketentuan pengaduan pidana bisa diatur langsung pada Pasal 112. Selain itu bisa menggunakan juga sampai Pasal 120 tergantung dengan kondisinya. Setiap pelanggaran akan digolongkan dengan penggunaan pasal berbeda.

Melihat Pasal tersebut, artinya langkah hukum yang dilakukan adalah resmi. Bisa masuk dalam delik aduan polisi. Tapi pengaduan pidana hanya bisa diberikan oleh pemegang cipta.

Nantinya pihak Kepolisian akan membantu lebih lanjut mengenai langkah yang perlu dilakukan. Terutama dengan prosedur yang tepat berdasarkan SOP mereka. Pada proses penyelidikan, pelanggar akan dimintai keterangan.

Sementara itu jika ingin mencoba melakukan penuntutan atau gugatan tentang hak cipta yang diambil oleh orang lain dengan lembaga arbitrase, sama mudahnya. Tapi ini berkaitan dengan sengketa. Misalnya orang lain menganggap memiliki cipta.

Langkah ini bisa dibilang merupakan prosedur paling sederhana karena berdasarkan pada perjanjian. Jadi, tidak perlu melewati prosedur hukum lebih berat. Bahkan tidak perlu ganti rugi jika mau menarik pelanggarannya.

Bila dalam kondisi terlalu ekstrem Anda terima, tidak ada salahnya mencari pendampingan advokat. Apalagi sampai penggunaan karya melewati batas. Langkah hukum jika hak cipta di akui orang lain siap dipakai.

Lama Hukuman Penjara Bagi Orang yang Sengaja Melanggar Hak Cipta

asih banyak pelaku penjiplakan dan pembajakan yang abai terhadap kejahatan mereka dan terus melakukannya demi keuntungan pribadi. Seringkali hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai hukuman apa akan didapatkan jika melakukan kejahatan tersebut.

Padahal negara sudah mengatur dengan jelas lama hukuman penjara bagi orang yang dengan sengaja melanggar hak cipta adalah mulai dari 1 bulan hingga 7 tahun. Ini dituangkan dalam Pasal 72 Undang-undang Hak Cipta didukung UU No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Sebenarnya, hukuman berat dengan denda minimal Rp1 juta maksimal Rp5 miliar sudah menanti pelaku penjiplak maupun pembajak. Akan tetapi, kejahatan ini masih sangat tinggi di Indonesia.

Mulai dari penjiplakan karya tulis, pembajakan buku, karya ilmiah, lagu, gambar, video, software, dan ciptaan lainnya, tetap sangat marak. Hal ini tidak lepas dari besarnya keuntungan dan minimnya penegakan hukum.

Bahkan banyak juga pelaku yang tidak mengetahui bahwa mereka telah melakukan pelanggaran sebab tidak mengerti dengan aturan hukum berlaku. Selain itu, kebanyakan korban juga masih enggan melakukan pelaporan dan menjalani proses hukum.

Cara Menyelesaikan Sengketa Hak Cipta

Cara menyelesaikan sengketa hak cipta sudah diatur dalam UU, cara-cara tersebut dapat melalui sengketa, arbitrase dan Pengadilan. Berikut penjelasannya.

Cara Menyelesaikan Sengketa Hak Cipta Melalui Alternatif Sengketa

Penyelesaian selanjutnya adalah dengan alternatif sengketa atau berbeda pendapat. Diman prosedurnya akan ditempuh kurang lebih selama 14 hari. Kemudian, hasil dari pertuan itu ditulis melalui sebuah surat perjanjian.

Dengan duduk bersama seperti ini kedua belah pihak akan mengutarakan berbagai argumen. Jika, kondisinya belum bisa mencapai kata sepakat maka, akan berlanjut dengan mengundang penasehat ahli hingga mediator.

Proses negosiasi diantara keduanya tetap berlangsung, hanya saja ada satu orang tambahan lagi yang menjadi penengah, mengutarakan keinginan dan sanggahan dari keduanya. Waktu yang diberikan juga sama yaitu 14 hari.

Penunjukkan mediator ini juga dibatasi dalam kuran waktu kurang lebih 7 hari. Jika, sudah mencapai kata sepakat maka, hasilnya harus dibawa untuk didaftarkan ke pengadilan umum.

Setidaknya paling lambat 30 hari sejak tanda tangan dicantumkan. Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian masalah melalui langkah ini juga 30 hari. Perlu diketahui juga jika mediator wajib menjaga rahasia.

Jika, tanpa sengaja membocorkan hasil dari pertemuan sampai kesepakatan tersebut. Bisa dibawa ke meja hijau dan mendapatkan hukuman sesuai ketentuan UU yang berlaku. Jadi, jangan sampai salah memilih.

Cara Menyelesaikan Sengketa Hak Cipta Melalui Arbitrase

Penyelesaian konflik ini dilakukan karena, dalam pertemuan keduanya tidak mendapatkan hasil secara nyata. Bahkan, sempat ada mediator tetap saja menemukan jalan buntu, maka badan arbitrase menjadi langkah selanjutnya.

Perlu diketahui bahwa, badan ini hanya membicarakan dan menjadi penengah. Agar kasus dapat diselesaikan dengan mudah, biasanya akan ada bukti dan rekaman. Karena, salah satu diantaranya pasti tidak mengalah.

Dalam prosesnya merupakan sebuah perjanjian antara dua belah pihak. Kesepakatan ini juga dihasilkan dari perundingan panjang. Dalam kasus sengketa hak cipta memang cukup unik. ambil saja contoh musik.

Dimana satu grup band memang tidak melakukan pelanggaran, karena inspirasinya datang dan mengalir seperti itu. Terkadang nada dan kunci bisa hampir sama,di awal atau tengah dan akhir.

Oleh karena itu, dalam penyelesaian masalahnya harus didukung orang ahli, dimana kepekaannya terhadap musik sangat teruji. Beberapa orang menyebutkan kemiripan 70% sudah dianggap plagiat atau melanggar hak cipta.

Kesepakatan yang dilakukan di badan arbitrase biasanya mempunyai masa berlaku hingga selamanya. Kecuali, kalau ada kesepakatan yang baru, dimana perjanjian itu tidak akan berlaku secara otomatis.

Jika dalam perjanjian ini tetap saja tidak memunculkan kesepakatan, maka arbitrase ad-hoc. Penyelesaiannya harus dilanjutkan ke persidangan. Disinilah akhir dari pertikaian hak cipta dan biasanya akan selesai dengan berbagai tuntutan.

Menyelesaikan Sengketa Tentang Hak Cipta di Pengadilan

Langkah terakhir adalah penyelesaian konflik melalui pengadilan. Dalam hal ini, hakim akan mengundang orang ahli yang bisa menilai apakah terbukti bersalah atau tidak. Jika, memang terbukti bersalah ada sanksi.

Perlu diketahui untuk menyelesaikan permasalahan di persidangan hanya dapat dilakukan di Niaga saja, lainnya tidak bisa. Oleh karena itu, saat mendaftarkan kasus tersebut jangan sampai salah agar terhindar dari penolakan.

Untuk hukumannya sendiri tergolong cukup berat, sesuai Undang-Undang yang berlaku maka terpidana akan menjalani penjara setidaknya selama 2 tahun. Bisa juga membayar denda Rp300 juta.

Tidak cukup sampai disitu saja, hukuman moral biasanya juga akan melekat di dalam dirinya hingga waktu yang tidak ditentukan. Jika, memunculkan karya bisa saja pendengar merasa kurang nyaman.

Selain itu karyanya juga tidak akan laku dipasaran, oleh karena itu usahakan untuk menghindarinya. Cara menyelesaikan sengketa hak cipta bisa dilakukan dengan tiga langkah yaitu alternatif sengketa, arbitrase dan pengadilan.

Apakah Hak Cipta Dapat di Wariskan?

Apakah hak cipta dapat di wariskan? pemilik hak cipta atau copyright juga boleh memberikan izin kepada orang lain tanpa mengurangi batasan yang sudah diatur oleh Undang-undang. Jadi, orang yang memiliki copyright bukan hanya pencipta aslinya saja.

Namun, juga penerima dari pencipta aslinya maupun dari orang lain yang sudah memiliki kewenangan atas karya tersebut. Tentunya harus sesuai prosedur pengalihan hak cipta yang berlaku.

Setiap pemilik karya mempunyai dua kewenangan atas hasil ciptaannya, yaitu eksklusif berupa moral (moral rights) serta ekonomi (economic rights). Ekonomi yang dimaksud yaitu untuk memperbanyak, mengumumkan, mengalihkan serta mereproduksi karya.

Ekonomi ini disebut juga dengan eksploitasi karena adanya jangka waktu tertentu untuk memperoleh manfaat pengalihan karya tersebut. Sedangkan untuk moral tetap melekat kepada penciptanya.

Selama pembuat karya masih hidup, moral ini tidak dapat dialihkan maupun dihilangkan dengan alasan apapun. Terkait apakah hak cipta dapat di wariskan, jawabannya adalah bisa. Caranya melalui pengalihan, bisa seluruh maupun hanya sebagian.

Istilah lainnya dari pengalihan ini yaitu transfer. Pencipta biasanya melepas karyanya karena berbagai macam alasan, salah satunya pewarisan. Jadi, pewarisan merupakan salah satu dari banyaknya bentuk bentuk pengalihan hak cipta.

Alasan lainnya sebagai bentuk hibah, wasiat, perjanjian tertulis, wakaf dan hal-hal lain yang diperkenankan oleh aturan perundang-undangan. Proses pengalihan copyright harus tertulis dan jelas, boleh tanpa atau menggunakan akta notaris.

Berhubungan dengan dua hak yang dimiliki oleh pencipta. Apakah hak cipta dapat di wariskan keduanya atau hanya salah satunya saja? Jadi, pengalihan hanya pada ekonominya saja, sedangkan moral tidak.

Kepada Siapa Sajakah Hak Cipta Dapat Diwariskan?

Ada beberapa pihak yang dapat mewarisi copyright ini. Jadi, tidak sembarangan orang bisa mendapatkan warisan begitu saja. Apakah hak cipta dapat di wariskan hanya ketika pemilik karya masih hidup? Jawabannya tidak.

Copyright bisa juga diwariskan kepada pemilik yang sudah meninggal dunia. Penerima warisan adalah pihak yang sudah mendapatkan wasiat sebelum pencipta meninggal dunia. Bisa secara langsung diungkapkan oleh pemilik karyanya maupun secara tertulis.

Dalam pewarisan ini diperlukan surat pengalihan sebagai pernyataan resmi bahwa copyright berpindah tangan. Walaupun penerima warisan mendapatkan kewenangan tersebut, tidak akan berlaku jika melawan aturan hukum. Pembatasan dilakukan dengan tujuan supaya pemilik tidak semena-mena dalam penggunaannya. Bagaimana jika tidak ada surat wasiat sebelum meninggal dunia?

Apakah hak cipta dapat di wariskan? Kepada siapa? Karyanya menjadi milik keluarga sedarah, istri atau suami yang hidupnya terlama. Jika tidak ada, menjadi milik negara yang nantinya akan digunakan untuk melunasi hutang pemilik karya tersebut.

Jika ada pihak lain pelanggar copyright karya dengan sengaja dan tanpa adanya persetujuan dari pemiliknya dengan tujuan komersial, ahli waris diperkenankan melakukan gugatan. Jadi, tidak hanya pencipta aslinya saja yang boleh menggugat pelanggar tersebut.

Ada dua jenis sanksi pidana yang akan diberikan kepada pelanggar tersebut yaitu berupa ancaman penjara atau denda sejumlah tertentu sesuai tindakan. Tindakan bisa dikatakan melanggar copyright jika melawan hak khusus yang dimiliki oleh pencipta maupun pemegangnya.

Sebenarnya copyright tidak membutuhkan pendaftaran karena bersifat otomatis. Namun, sangat disarankan untuk melakukan pendaftaran terhadap karya tersebut sebagai antisipasi terjadinya sengketa di kemudian hari. Kini terjawab sudah pertanyaan apakah hak cipta dapat di wariskan.

Apakah Hak Cipta Dapat Di Alihkan?

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa hak cipta dapat dialihkan dan salah satu cara pengalihan hak cipta yaitu diwariskan. Bentuk bentuk pengalihan hak cipta ada berbagai macam. Pengalihan ini dilakukan oleh penciptanya dengan beragam tujuan. Salah satunya untuk mendapatkan royalty dari pihak lain atas karya yang dimiliki.

Hal ini merupakan kewenangan dari pemilik karya. Dalam pengalihan dibutuhkan dokumen tertulis untuk mengikat hukum. Batas waktu pindah tangan hak cipta atau copyright menyesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Bentuk Bentuk Pengalihan Hak Cipta yang Biasa Dilakukan

Hak cipta dapat dialihkan melalui berbagai macam rupa. Hal ini karena copyright dianggap sebagai sebuah benda yang bergerak, sehingga bisa dialihkan kepemilikannya kepada pihak lainnya. Beragam rupa tersebut meliputi:

Pewarisan

Metode pengalihan pertama yaitu pewarisan. Terdapat tiga unsur penting dalam pewarisan copyright, yaitu pencipta yang sudah meninggal dunia, karya yang ditinggalkan serta ahli waris.

Hibah

Copyright dapat dialihkan oleh seseorang berupa hibah. Jadi, karya tersebut diberikan secara suka rela kepada orang lain sebagai penerima copyright. Bisa ketika masih hidup, maupun sudah meninggal dunia.

Wakaf

Bentuk bentuk pengalihan hak cipta selanjutnya berupa wakaf. Pemilik karya dapat mengalihkan copyright tersebut berupa wakaf. Pembatalan wakaf tidak bisa dilakukan jika sudah diikrarkan.

Wakaf merupakan tindakan menyerahkan sebagian atau seluruh benda yang dimiliki untuk kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umat sesuai syariat. Bisa dalam kurun waktu tertentu atau selamanya.

Wasiat

Bentuk bentuk pengalihan hak cipta satu ini tidak bisa dipisahkan dengan hukum waris. Dalam hal ini wasiat merupakan kehendak dari pencipta ketika masih hidup mengenai karya yang dimiliknya sesudah meninggal dunia.

Cara Pengalihan Hak Cipta

Pengalihan copyright bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu secara offline dan online. Jika Anda ingin mengurusnya secara offline, dapat langsung menuju Kanwil Depkumham atau Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM. Lokasinya ada di setiap ibu kota provinsi.

Sebagai contoh Anda tinggal di wilayah Jawa Timur. Berarti pengurusan prosedur pengalihan hak cipta hanya bisa dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM lokasi Surabaya.

Tentu saja dengan membawa dokumen persyaratan yang sudah ditentukan. Syarat permohonan pendaftarannya meliputi nama, alamat serta kewarganegaraan dari pencipta maupun pemegangnya, judul karya.

Lokasi dan waktu karya pertama kali diumumkan, uraian singkat mengenai karya tersebut serta contohnya. Dokumen yang diperlukan pada prosedur pengalihan hak cipta akan berbeda antara atas nama perusahaan dengan perorangan.

Secara umum dokumen yang dibutuhkan berupa surat kuasa bermaterai 6000 yang sudah ditandatangani, NPWP, surat pengalihan hak dari pencipta kepada pemegangnya, fotokopi KTP pemohon dan pencipta, surat pernyataan bahwa karya tersebut asli serta contoh karya.

Setiap dokumen sudah ada formatnya, begitu juga surat pengalihan. Ada banyak contoh surat pengalihan hak cipta yang bisa di akses melalui berbagai situs pencarian. Untuk perusahaan ditambah dengan akta perusahaan.

Tata Cara Pengalihan Hak Cipta Secara Online Melalui Situs Resmi

Tidak hanya secara offline, Anda juga bisa mengurusnya via online. Melakukan pengurusan dilakukan prosedur pengalihan hak cipta dengan cara mengakses website resmi Ditjen HKI pusat Prosedur lebih lengkapnya sebagai yaitu:

Pendaftaran Akun

Sebelum mendaftarkan hak cipta, Anda perlu daftar akun terlebih dahulu pada situs resmi milik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Setelah masuk ke situs tersebut, isi data diri sesuai dengan yang diminta.

Jika sudah, akan ada verifikasi email masuk sebagai tanda bahwa akun sudah diaktifkan. Kemudian Anda bisa login menggunakan akun yang sudah terdaftar tersebut dan prosedur pengalihan hak cipta dapat dimulai.

Mengunggah Berkas

Isi data-data atau identitas yang diperlukan, lalu pencipta harus mengunggah berkas-berkas penting seperti surat pernyataan, surat pengalihan hak cipta, NPWP perorangan, scan KTP pemohon dan pencipta serta contoh karya.

Mengenai prosedur pengalihan hak cipta contoh karya sudah ada ketentuannya berdasarkan jenis. Jika pendaftar adalah perusahaan, NPWP yang digunakan miliki perusahaan. Ditambah dengan dokumen salinan resmi akta pendirian badan hukum.

Pembayaran

Dalam pengurusan copyright terdapat sejumlah biaya yang dibutuhkan. Untuk besar biaya menyesuaikan dengan jenis karya. Anda bisa melihat detail biaya yang dibutuhkan melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Verifikasi dan Persetujuan

Setelah pembayaran sudah berhasil dilakukan, prosedur pengalihan hak cipta selanjutnya Dirjen Kekayaan Intelektual akan melakukan verifikasi terhadap karya yang sudah didaftarkan. Jika lolos dalam tahapan verifikasi, karya akan disetujui.

Sertifikat Terbit

Jika sudah disetujui, akan muncul status diterima pada bagian daftar ciptaan. Anda bisa mengunduh sertifikat yang sudah terbit tersebut. Penting untuk Anda ketahui bahwa pendaftaran copyright ini bisa mencapai hingga satu bulan atau lebih.

Hal ini karena proses verifikasinya menyeluruh serta detail. Apapun bentuk bentuk pengalihan hak cipta, masa berlaku hingga 50 tahun sesudah pencipta meninggal dunia.

Cara lainnya yaitu memakai jasa konsultan pengalihan copyright. Metode ini paling praktis karena tidak hanya menghemat waktu saja, tapi juga tenaga. Namun, Anda harus mengeluarkan biaya lebih besar jika dibandingkan dengan mengurusnya sendiri.

Tanyakan Tanpa Ragu Terkait Hak Cipta, Kepada Justika!

Anda bisa berkonsultasi perihal hak cipta dengan mitra advokat andal dan profesional Justika. Anda bisa memanfaatkan layanan hukum Justika lainnya, seperti Layanan Konsultasi Chat, Konsultasi via Telepon dan Konsultasi Tatap Muka.

Lawyer yang bergabung di Justika merupakan lawyer pilihan yang melalui proses rekrutmen yang cukup ketat dengan pengalaman paling sedikit, yaitu 5 tahun berkarir sebagai advokat.

Kini, Konsultasi Chat dengan advokat berpengalaman hanya mulai dari Rp. 30.000 saja. Dengan harga tersebut Anda sudah bisa mendapatkan solusi permasalahan hukum Anda dengan cara menceritakan permasalahan yang dihadapi melalui kolom chat. Nantinya sistem akan mencari advokat guna membantu menyelesaikan permasalahan Anda.

Untuk permasalahan yang membutuhkan solusi lebih lanjut, Anda bisa memanfaatkan layanan Konsultasi via Telepon mulai dari Rp. 350.000 selama 30 menit atau Rp. 560.000 selama 60 menit.

Sementara melalui Konsultasi Tatap Muka, dapat dilakukan ketika Anda benar-benar membutuhkan saran secara langsung dari advokat terpercaya untuk kasus yang lebih rumit. Hanya dengan Rp. 2.200.000 saja, Anda sudah bisa bertemu secara langsung selama 2 jam untuk bertanya lebih dalam hingga menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan untuk membantu permasalahan Anda.


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.