Menjalankan undang undang pengumpulan dana harus selalu dilakukan oleh para penyelenggara. Semua proses penyelenggaraan bantuan wajib melalui izin pemerintah. Jika tanpa adanya izin resmi, maka dianggap ilegal.

Bukan hanya itu, tapi melanggar hukum sehingga terkena ancaman pidana. Kita tidak boleh sembarangan mengurus karena perlu berkas yang jelas. Termasuk perizinan yang perlu diurus cukup panjang dan detail.

Meski begitu bukan berarti sulit atau mustahil untuk kita buat. Melainkan masih terdapat prosedur dapat kita jalankan untuk membuat izin. Jika mengikuti dengan baik, maka terbilang mudah melakukan penggalangan dana.

Disini kita perlu mengikuti semua ketentuan penting seperti aturan hukum meminta sumbangan di jalan. Melakukan aktivitas di jalan tentu dilarang. Kita tidak boleh meminta bantuan lewat fasilitas umum.

Meskipun ingin memanfaatkan fasilitas umum, harus meminta izin dari pimpinan terbaik. Misalnya dalam skala provinsi, maka meminta izin Gubernur. Lalu pada tingkat Kecamatan, maka meminta izin camat.

Dalam skala apapun kita harus mengikuti UU dan aturan hukum terkait. Termasuk dengan tujuan untuk lebih bertanggung jawab mengurus aktivitas selanjutnya. Butuh kejelian agar bisa melakukannya dengan baik.

Undang Undang Pengumpulan Dana Terpenting

Untuk UU yang akan dipakai berasal dari pemerintah pusat. Misalnya UU No. 9 Tahun 1961 soal pengumpulan dana atau barang. Begitu juga PP No. 29 Tahun 1980 soal pengumpulan sumbangan.

Khusus Pasal 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 1961, pengumpulan dana harus terdapat izin pejabat berwenang. Tapi sebenarnya tidak perlu meminta izin dalam ketentuan berbeda. Tentu bisa mengikuti aturan apabila ingin tetap maju.

Misalnya jika penggalangan uang yang dilakukan ternyata menggunakan hukum agama. Pastinya bisa memakai kaidah islam di mana memakai fatwa khusus. Jadi, sudah sesuai agama sehingga tidak perlu lagi mengkhawatirkannya.

Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan hukum adat atau istiadat. Tentu adat istiadat yang dipakai harus berasal dari lingkungan sekitar. Terutama agar bisa diterima masyarakat sekitar dengan lingkungan terbatas.

Lalu dalam Pasal 3, disini terdapat ketentuan di mana perseorangan dilarang. Tapi kalau organisasi atau perkumpulan oleh melakukan penggalangan. Tentu untuk melakukannya tidak boleh bertentangan dengan UU.

Bila Anda tertarik untuk membuatnya, pastinya melihat contoh surat izin penggalangan dana. Terutama bila ingin mengurusnya secara profesional. Termasuk soal apa saja unsur berupa berkas yang perlu Anda masukkan.

Begitu juga jika berkaitan dengan apa saja pihak yang harus memberikan izin. Tanda tangan akan menjadi identifikasi semua orang yang terlibat. Kita akan melihat contoh agar kemudahan mengurusnya lebih baik.

Tanggung Jawab dan Kejelian Penggalangan Dana Dibutuhkan

Dalam undang undang pengumpulan dana, sebuah organisasi memang memiliki tanggung jawab sangat besar. Terutama saat mengumpulkan semua dana dari donatur. Termasuk penyaluran yang dilakukan harus terbukti.

Semua hal yang akan dilakukan oleh penyelenggara wajib punya dasar jelas. Misalnya sudah membuat izin apabila mengumpulkan dana secara nasional. Harus ada berkas yang jelas karena dimintai bukti berbagai pihak.

Tapi khusus yang berhubungan dengan agama, maka sebelumnya tidak perlu harus pakai izin. Asalkan dipercaya dan dapat menyalurkan dengan baik. Termasuk mengenai tempat penyaluran sebelumnya sudah pernah dihubungi.

Bila dilakukan oleh influencer, maka telah menjadi bentuk kepedulian terhadap apa yang telah ditujukan dari awal. Bisa membantu banyak pihak sehingga bisa kita dukung. Bahkan bisa menjadi contoh bagus.

Tapi kita tetap butuh kejelian apabila ingin memberi dana bantuan mereka. Terutama sudah mendapat kepercayaan atau belum dari donatur. Jika sudah dianggap baik dan terpercaya, maka tidak perlu ragu lagi.

Jika Anda menjalankan tanggung jawab ditambah prosedur permohonan izin penggalangan dana yang baik, maka tidak akan ada kegagalan. Melainkan hanya kemudahan dan kecepatan proses sehingga cepat dibuatnya.

Bila Anda mengalami kesulitan dalam mengartikan beragam undang undang pengumpulan dana tersebut, maka memakai jasa advokat adalah pilihannya. Tidak masalah konsultasi mengenai apa saja yang perlu disiapkan. Termasuk yang paling penting adalah perizinan.

Tidak boleh ketinggalan meminta advice mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Apalagi harus senantiasa mengikuti aturan dan SOP pihak berwajib. Jadi, undang undang pengumpulan dana harus dimengerti dulu.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.