Melihat contoh surat izin penggalangan dana sering dilakukan oleh orang yang ingin mengadakannya. Tentu tidak boleh langsung mengadakan begitu saja. Melainkan butuh aturan dan prosedur tepat bagi penyelenggara.

Mungkin banyak orang masih mengira untuk membuka penggalangan bantuan, boleh dilakukan begitu saja. Termasuk bentuk dan cara yang dilakukan. Padahal terdapat syarat dan ketentuan yang perlu kita ikuti.

Ketentuan yang akan kita ikuti tentunya berdasarkan dari Kementerian Sosial. Lebih tepatnya dalam UU No. 9 Tahun 1961 mengenai PUB. Jadi, bisa dipakai sebagai basic utama untuk menyelenggarakan sumbangan dana.

Biasanya untuk menghindari masalah seperti ini, Dinas Sosial setempat akan melakukan sosialisasi. Terutama pada mahasiswa atau sekolahan umum. Apalagi keduanya sering menjadi awal penyelenggaraan penggalangan bantuan.

Dinas Sosial Daerah akan membagikan mengenai aturan hukum meminta sumbangan di jalan. Tentu agar tidak menyalagi ketentuan pemerintah. Terlebih sampai berhadapan dengan badan hukum atau pengadilan.

Untuk Anda yang ingin membuat surat izin, juga perlu mengetahui soal ketentuan. Termasuk format dan isi penting yang harus diisikan. Begitu juga soal syarat dan prosedur sesuai dengan ketentuan Kementerian.

Ketentuan Contoh Surat Izin Penggalangan Dana

Sebelum mengetahui ketentuan dalam pembuatan izin, pastikan paham undang undang pengumpulan dana. Terlebih karena dipakai sebagai dasar hukum utama. Disini terdapat aturan mengenai syarat, kenapa diizinkan dan bentuknya.

Khusus untuk syarat, maka mengatur siapa pihak yang berhak menjadi penyelenggara. Disini harus dalam bentuk kepanitiaan dan telah memenuhi izin. Harus dalam bentuk apa, misalnya meminta bantuan pengobatan.

Tentunya syarat yang dibutuhkan pertama adalah surat keterangan rumah sakit. Tidak ketinggalan keterangan pihak RT sebagai penjelasnya. Hal ini dilakukan apabila permintaan bantuan dilakukan oleh perseorangan.

Sementara itu jika surat izin pengumpulan dana digunakan untuk organiasi, maka harus memiliki akta pendirian. Lalu harus menambah berkas tambahan seperti SK pemohon. Kita diwajibkan membuat izin dengan tujuan positif.

Tidak lain agar segala aktivitas tersebut terdapat sistem pengawasan. Jalur perhimpunan sumbangan juga lebih jelas dan tertata. Dari segi akuntable dan transparansi semakin baik sehingga administrasi juga mudah.

Sebagai penyelenggara, Anda juga tidak perlu lagi merasa khawatir. Terlebih ada perlindungan hukum dari awalnya sehingga tidak akan melanggar. Tapi Anda harus tetap memperhatikan seperti apa bentuk penggalangan sumbangan.

Pada surat perizinan penggalangan dana, umumnya terdapat bazar dan lelang. Termasuk melakukan penjualan dari toko, blanko amal atau kupon. Termasuk di dalamnya mengedarkan list derma atau pengiriman surat permintaan bantuan.

Syarat dan Prosedur Surat Sumbangan

Dalam contoh surat izin penggalangan dana, kita dapat menemukan syarat penting lainnya. Tidak lain yang dipakai untuk mengurus permintaan dana. Pertama Anda perlu mengajukan berkas bermaterai 6.000.

Kemudian akan ditambah dengan KTP, Akta Pendirian ataupun pembentukan kepanitiaan. Semuanya dimasukkan pada Surat Keputusan atau SKP. Ditambah lagi dengan lampiran maksud atau tujuan dari penggalangan bantuan.

Tidak boleh ketinggalan informasi mengenai jangka waktu serta wilayahnya. Begitu juga mekanisme atau prosedur dan penyaluran yang dilakukan. Kemudian semua berkas tersebut akan diberikan pada provinsi.

Dalam prosedur permohonan izin penggalangan dana, nantinya akan melalui proses pengkajian. Termasuk untuk survey dan melakukan verifikasi valid. Lalu berkas dikirim lagi ke provinsi baru kemudian ke pemohon.

Sementara itu untuk biaya pembuatan surat izin ini sebenarnya bisa gratis. Tapi kalau sudah dilakukan lintar provinsi atau nasional, akan dikenakan biaya. Tentunya membayarkan biaya tersebut pada Ditjen PSDBS Kemensos.

Agar tidak perlu membayar biaya, bisa membuat event meminta bantuan dari masyarakat tidak lintas provinsi. Misalnya satu kabupaten atau kecamatan saja. Apalagi umumnya tetap banyak hasilnya.

Bila Anda ingin lebih jelas lagi, dapat melihat beberapa contohnya dulu. Terutama agar lebih jelas mengenai perbandingan dari berkas penting tersebut.

Setelah melihat beragam contoh tersebut, Anda bisa segera mulai proses membuatnya. Tentu saja dilengkapi dengan pengumpulan dokumen terlebih dahulu. Termasuk permintaan izin juga langkah yang cukup penting.
Lalu kita tidak bila langsung melakukan penggalangan uang melainkan menunggu izin. Kemudian bisa menjalankan sesuai dengan SOP yang telah diberikan. Pastinya dengan bantuan contoh surat izin penggalangan dana.

Melihat contoh surat izin penggalangan dana sering dilakukan oleh orang yang ingin mengadakannya. Tentu tidak boleh langsung mengadakan begitu saja. Melainkan butuh aturan dan prosedur tepat bagi penyelenggara.

Mungkin banyak orang masih mengira untuk membuka penggalangan bantuan, boleh dilakukan begitu saja. Termasuk bentuk dan cara yang dilakukan. Padahal terdapat syarat dan ketentuan yang perlu kita ikuti.

Ketentuan yang akan kita ikuti tentunya berdasarkan dari Kementerian Sosial. Lebih tepatnya dalam UU No. 9 Tahun 1961 mengenai PUB. Jadi, bisa dipakai sebagai basic utama untuk menyelenggarakan sumbangan dana.

Biasanya untuk menghindari masalah seperti ini, Dinas Sosial setempat akan melakukan sosialisasi. Terutama pada mahasiswa atau sekolahan umum. Apalagi keduanya sering menjadi awal penyelenggaraan penggalangan bantuan.

Dinas Sosial Daerah akan membagikan mengenai aturan hukum meminta sumbangan di jalan. Tentu agar tidak menyalagi ketentuan pemerintah. Terlebih sampai berhadapan dengan badan hukum atau pengadilan.

Untuk Anda yang ingin membuat surat izin, juga perlu mengetahui soal ketentuan. Termasuk format dan isi penting yang harus diisikan. Begitu juga soal syarat dan prosedur sesuai dengan ketentuan Kementerian.

Ketentuan Contoh Surat Izin Penggalangan Dana

Sebelum mengetahui ketentuan dalam pembuatan izin, pastikan paham undang undang pengumpulan dana. Terlebih karena dipakai sebagai dasar hukum utama. Disini terdapat aturan mengenai syarat, kenapa diizinkan dan bentuknya.

Khusus untuk syarat, maka mengatur siapa pihak yang berhak menjadi penyelenggara. Disini harus dalam bentuk kepanitiaan dan telah memenuhi izin. Harus dalam bentuk apa, misalnya meminta bantuan pengobatan.

Tentunya syarat yang dibutuhkan pertama adalah surat keterangan rumah sakit. Tidak ketinggalan keterangan pihak RT sebagai penjelasnya. Hal ini dilakukan apabila permintaan bantuan dilakukan oleh perseorangan.

Sementara itu jika surat izin pengumpulan dana digunakan untuk organiasi, maka harus memiliki akta pendirian. Lalu harus menambah berkas tambahan seperti SK pemohon. Kita diwajibkan membuat izin dengan tujuan positif.

Tidak lain agar segala aktivitas tersebut terdapat sistem pengawasan. Jalur perhimpunan sumbangan juga lebih jelas dan tertata. Dari segi akuntable dan transparansi semakin baik sehingga administrasi juga mudah.

Sebagai penyelenggara, Anda juga tidak perlu lagi merasa khawatir. Terlebih ada perlindungan hukum dari awalnya sehingga tidak akan melanggar. Tapi Anda harus tetap memperhatikan seperti apa bentuk penggalangan sumbangan.

Pada surat perizinan penggalangan dana, umumnya terdapat bazar dan lelang. Termasuk melakukan penjualan dari toko, blanko amal atau kupon. Termasuk di dalamnya mengedarkan list derma atau pengiriman surat permintaan bantuan.

Syarat dan Prosedur Surat Sumbangan

Dalam contoh surat izin penggalangan dana, kita dapat menemukan syarat penting lainnya. Tidak lain yang dipakai untuk mengurus permintaan dana. Pertama Anda perlu mengajukan berkas bermaterai 6.000.

Kemudian akan ditambah dengan KTP, Akta Pendirian ataupun pembentukan kepanitiaan. Semuanya dimasukkan pada Surat Keputusan atau SKP. Ditambah lagi dengan lampiran maksud atau tujuan dari penggalangan bantuan.

Tidak boleh ketinggalan informasi mengenai jangka waktu serta wilayahnya. Begitu juga mekanisme atau prosedur dan penyaluran yang dilakukan. Kemudian semua berkas tersebut akan diberikan pada provinsi.

Dalam prosedur permohonan izin penggalangan dana, nantinya akan melalui proses pengkajian. Termasuk untuk survey dan melakukan verifikasi valid. Lalu berkas dikirim lagi ke provinsi baru kemudian ke pemohon.

Sementara itu untuk biaya pembuatan surat izin ini sebenarnya bisa gratis. Tapi kalau sudah dilakukan lintar provinsi atau nasional, akan dikenakan biaya. Tentunya membayarkan biaya tersebut pada Ditjen PSDBS Kemensos.

Agar tidak perlu membayar biaya, bisa membuat event meminta bantuan dari masyarakat tidak lintas provinsi. Misalnya satu kabupaten atau kecamatan saja. Apalagi umumnya tetap banyak hasilnya.

Bila Anda ingin lebih jelas lagi, dapat melihat beberapa contohnya dulu. Terutama agar lebih jelas mengenai perbandingan dari berkas penting tersebut.

Setelah melihat beragam contoh tersebut, Anda bisa segera mulai proses membuatnya. Tentu saja dilengkapi dengan pengumpulan dokumen terlebih dahulu. Termasuk permintaan izin juga langkah yang cukup penting.
Lalu kita tidak bila langsung melakukan penggalangan uang melainkan menunggu izin. Kemudian bisa menjalankan sesuai dengan SOP yang telah diberikan. Pastinya dengan bantuan contoh surat izin penggalangan dana.


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.