Terdapat ketentuan undang undang pengancaman, mengatur bagaimana sanksi atau hukuman yang layak diberikan oleh pelaku pengancaman. Seseorang yang mengancam orang lain, biasanya memiliki motif tertentu demi memenuhi kepentingan pribadinya.

Pengancaman merupakan suatu tindak kejahatan, dan bisa saja melukai seseorang baik secara fisik maupun mental. Meskipun tindakan tersebut dilakukan tidak benar-benar melukai korban, nyatanya tindakan tersebut masih layak mendapat hukuman yang setimpal.

Ancaman secara virtual, dengan memanfaatkan perangkat elektronik. Maraknya kejadian ini, membuat Anda harus mengetahui langkah hukum jika di ancam dan diteror melalui WhatsApp, agar tidak ada lagi pihak melakukan tindakan tercela tersebut demi kepentingan pribadi.

Untuk mengulas lebih jauh, bagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami akan mengajak Anda untuk mengenal, apa saja ketentuan yang mengatur mengenai tindak kejahatan pelaku dan dapat dikenakan hukuman pidana.

Undang Undang Pengancaman, Dapat Menjerat Pelaku Tindak Pengancaman

Pemerintah Indonesia sudah mengatur hukum mengenai pengancaman, dimana jika seseorang melakukan tindakan tersebut demi kepentingan pribadi dan berisiko merugikan seseorang, maka ia akan mendapat sanksi secara tegas.

Melalui undang undang pengancaman yang dibuat pemerintah, kita menjadi tau bahwa tindakan sewenang-wenang kepada orang lain, bisa melanggar perbuatan tidak menyenangkan.

Dan jika pihak korban melaporkan kejadian tersebut, maka Anda bisa dikenakan hukuman. Sehingga hati-hatilah dalam bertindak, mungkin secara tidak sadar Anda pernah melakukannya, padahal tujuan awal dari tindakan tersebut tidak bermaksud mengancam.

Selain itu cyber bullying yang sedang marak terjadi di sosial media maupun dunia internet saat ini, bisa melanggar undang undang pengancaman yang berlaku. Bagaimana tidak, tindakan dilakukan bisa saja mengancam fisik, psikis maupun materiil si korban.

Masih banyak masyarakat Indonesia belum mengetahui perundang-undangan ini, karena banyak pelaku yang tertangkap dan merasa tidak menyadari kesalahannya dan berakhir dengan meminta maaf kepada korban, meskipun sudah menimbulkan kerugian.

Bijak dalam menggunakan sosial media dan menyampaikan pendapat kepada orang lain, menjadi salah satu cara bagi Anda untuk mencegah pelanggaran undang undang pengancaman.

Mungkin saja pelaku kejahatan tidak menyadari tindakan ia lakukan, sehingga merasa bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Memberikan pemahaman kepada masyarakat juga sama pentingnya, untuk menyadarkan kesalahan yang mereka perbuat.

Atau bisa saja mereka tidak mengerti, bahwa terdapat undang undang pengancaman mengatur itu semua, bahkan hukuman atau sanksi yang bisa didapatkan.

Penting bagi masyarakat Indonesia agar mengetahui setidaknya beberapa ketentuan yang berlaku, agar mereka tidak melanggar ketentuan yang sudah dibuat.

Pembuatan pasal mengganggu ketenangan orang lain yang dibuat, juga bertujuan agar tidak ada masyarakat merasa terganggu terhadap tindakan orang lain, juga tidak ada masyarakat menganggu ketenangan orang lain demi kepentingan pribadi.

Hukuman Pelaku Pengancaman, Berdasarkan Undang-Undang

Sesuai dengan pasal 368 KUHP ayat 1, tertulis bahwa siapapun melakukan pengancaman dan pemerasan dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal ini berlaku, jika pelaku tersebut melakukannya secara langsung.

Terdapat ketentuan lain, mengatur jika perbuatan tersebut dilakukan melalui perangkat elektronik. Maka dari itu penting bagi pengguna, untuk mengetahui cara melaporkan kasus teror SMS, agar tidak ada lagi kejadian serupa terulang kembali.

Sesuai dengan pasal 29 UU ITE, menyebutkan bahwa perbuatan sifatnya memaksa, memberikan ancaman atau menakut-nakuti korban secara sengaja melalui perangkat elektronik, maka bisa dikenakan hukuman dengan sanksi pidana 4 tahun penjara dan denda 750 juta.

Melalui undang undang pengancaman sudah dibuat oleh pemerintah, sudah seharusnya tidak ada lagi pelaku yang melakukan tindakan tersebut. Namun sayangnya masih saja ada pelaku yang bertindak demikian, karena merasa bahwa ia tidak akan dilaporkan.

Jangan membuat para pelaku tindak pengancaman bertindak demikian, semakin banyak pengguna melaporkan tindakan mereka, maka semakin sedikit pelaku pengancaman yang berani untuk melancarkan aksinya.

Pembuatan undang undang pengancaman tersebut, tentunya bertujuan agar tidak ada lagi kasus serupa yang bisa merugikan seseorang, baik dari segi materiil, kesehatan fisik maupun mental.

Tidak perlu khawatir untuk melaporkan pelaku tindak kejahatan, karena sudah menjadi hak semua masyarakat Indonesia, untuk mendapat perlindungan hukum dari pemerintah.

Dengan adanya undang undang pengancaman, tentunya pemerintah berharap agar masyarakat Indonesia tidak lagi merasa takut atau terancam akan pesan singkat atau bentuk gangguan lainnya, selain itu agar juga memberi efek jera kepada para pelaku tindak kejahatan.

Dengan mengetahui ketentuan perundang-undangan berlaku, Anda tidak perlu khawatir lagi jika mendapat tindakan pengancaman dari pelaku. Karena Anda sudah mengerti, bagaimana menindaklanjuti perbuatan tindakan tersebut yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu sudah tertera jelas pada undang undang pengancaman, bagaimana hukuman atau sanksi bisa pelaku dapatkan, maka dari itu berhati-hatilah dalam bertindak.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.