Sekarang ini pengusaha dapat mendirikan PT perorangan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Perusahaan jenis ini dapat dibangun dalam kriteria usaha mikro dan kecil.

Memulai bisnis di tahap awal tidak harus dengan membangun perusahaan besar. Dapat dimulai dari sebuah perusahaan kecil misalnya saja dalam bentuk perseorangan. Lantas nantinya usaha tersebut bisa dikembangkan menjadi PT umum.

Di samping adanya kemudahan dalam mendirikan usaha, pemerintah menawarkan regulasi hukum sebagai pedoman juga perlindungan. Sehingga seseorang bisa menciptakan perusahaan dengan posisi sebagai pemilik saham dan juga direktur.

Definisi PT Perorangan

Bisnis dengan bentuk perseroan terbatas tergolong cukup digemari oleh pengusaha di tanah air. Sebab mempunyai status badan hukum yang mana ada pemisahan tanggung jawab dan aset antara pemilik serta juga perusahaan.

Perseroan perorangan atau PT perorangan adalah badan hukum yang diciptakan oleh satu pengusaha dalam kategori bisnis mikro dan kecil. Sesuai dengan kriterianya, perusahaan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Maksud dalam kriteria mikro ialah ketika modal paling tinggi ialah Rp 1 miliar. Hal tersebut belum termasuk tanah maupun bangunannya. Lantas dari segi hasil bisnis tahunan nominal paling besar ialah Rp 2 miliar.

Sedangkan kategori usaha kecil mempunyai kepemilikan modal usaha di atas angka Rp 1 miliar. Batas paling tinggi ialah Rp 5 miliar. Hal tersebut belum termasuk tanah maupun bangunannya.

Kemudian berdasarkan hasil penjualan tahunannya lebih dari Rp 2 miliar dan mampu mencapai Rp 15 miliar. Jadi, mikro dan bisnis kecil dapat dibedakan melalui nilai modal serta hasil bisnis setiap tahun.

Badan hukum ini hanya boleh diciptakan masyarakat Indonesia jika lokasinya ada di tanah air. Orang dengan kewarganegaraan asing tidak diperkenankan membangun perusahaan jenis ini.

Dasar Hukum Pendirian PT Perorangan

Mulai tanggal 8 Oktober 2021 masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan untuk membangun perusahaan perorangan hanya oleh satu pengusaha. Adanya kepemilikan secara utuh membuat pengusaha lebih mudah untuk mengaturnya.

Secara umum, PT wajib didirikan dengan minimal dua orang. Namun, menciptakan perseroan perorangan cukup memerlukan peran satu pengusaha. Peraturan ini tercantum dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja.

Sedangkan panduan mengenai kriteria dari perusahaan jenis ini bisa disimak dalam peraturan pemerintah. Yakni PP nomor 7 tahun 2021 yang berkaitan dengan perlindungan sampai peningkatan koperasi hingga usaha bisnis kecil juga menengah.

Dasar hukum lain dari pendirian PT perorangan ialah peraturan pemerintah. Yakni peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 mengenai modal suatu perseroan kemudian juga pendaftaran, pembuatan, perubahan, sampai pembubarannya.

Regulasi hukum lainnya ialah peraturan menteri hukum juga HAM dengan nomor 21 pada tahun 2021 mengenai syarat dan langkah-langkah pendaftaran, pendirian, perubahan sampai pembubaran badan hukum perseroan terbatas.

Selain mengikuti regulasi hukum, juga harus merancang laporan keuangan. Laporan dana ini perlu didaftarkan berdasarkan proses yang resmi lantas kementerian akan mengeluarkan bukti penerimaan.

Laporan tersebut berupa laporan posisi keuangan, laba rugi hingga laporan keuangan tahun berjalan. Jika tidak mengumpulkan laporan maka akan memperoleh sanksi seperti teguran tertulis, pemutusan akses layanan, sampai pencabutan status badan hukum.

Langkah Membuat PT Perorangan

Sebelum membangun perseroan terbatas perorangan, terdapat beberapa syarat yang perlu disiapkan. Setelah itu bisa mengikuti panduan untuk melaksanakan proses pembuatan perusahaan secara resmi. Ingat bahwa perusahaan ini hanya bisa dibuat oleh WNI.

Bisnis ini wajib memenuhi kriteria mikro dan kecil kemudian cukup satu orang saja yang berperan dalam pendirian PT perorangan. Perusahaan ini tidak boleh diciptakan oleh dua orang maupun lebih.

Kemudian Anda perlu membuat surat pernyataan pendirian berdasarkan format di lampiran PP Nomor 8 tahun 2021 PP mengenai modal UMK. Anda juga harus menciptakan pernyataan pendirian dalam Bahasa Indonesia.

Persyaratan yang tidak boleh dilewatkan dalam membangun PT perorangan ialah modal dasar dan modal disetor. Modal ini sama saja dengan perseroan terbatas umumnya yakni besaran modal disetor paling sedikit ialah 25% dari modal dasar.

1. Dibangun oleh Satu Orang

Langkah pendirian perusahaan ini diawali dengan seorang pengusaha yang akan menjadi pemegang saham sekaligus direktur. Kemudian mempunyai aktivitas bisnis dalam kategori mikro dan kecil.

2. Membuat Surat Pernyataan

Proses dilanjutkan dalam cara menciptakan dokumen pernyataan pembuatan badan hukum perseorangan. Pendaftaran badan hukum tersebut cukup dilaksanakan dalam langkah elektronik melalui Menteri Hukum dan HAM RI.

3. Mendaftar NPWP

Selanjutnya Anda wajib mendaftar NPWP perseroan terbatas tersebut. Sebuah bisnis memang umumnya perlu memperoleh NPWP sebagai bukti sah pendirian dan diawasi oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.

4. NIB dan Izin Menjalankan Perseroan

Kemudian perlu mengatasi NIB hingga izin menjalankan perseroan. Dengan mengikuti panduan ini maka dapat membangun perusahaan secara resmi juga diakui oleh pemerintah.

Syarat Mendirikan PT Perorangan

Terdapat beberapa dokumen penting yang menjadi syarat pendirian perseroan perorangan. Tanpa adanya dokumen ini pendirian perusahaan tersebut tidak dapat diproses oleh pihak berwenang.

Seperti sudah disinggung di atas bahwa badan hukum ini hanya dapat dibentuk oleh warga negara Indonesia. Maka memerlukan syarat dokumen penting berupa kartu tanda penduduk atau KTP.

Meskipun berstatus warga negara Indonesia, jika masih berada di bawah umur 17 tahun belum diperkenankan untuk membangun PT perorangan. Umur 17 tahun menandakan seorang warga negara Indonesia sudah mampu menjalankan suatu badan usaha.

Syarat penting lainnya yang perlu sekali dimiliki ialah NPWP. Sebab, nantinya badan usaha ini wajib membayar pajak kepada negara sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya NPWP akan memudahkan pemerintah dalam mengatur pembayaran pajak masyarakat Indonesia.

Syarat lainnya dalam hal ini ialah adanya alamat dari badan hukum ini dibentuk, sebab memerlukan kantor fisik. Apabila alamatnya ada di daerah Jakarta maka perlu mengikuti syarat zonasi khusus.

Syarat zonasi tersebut tercantum dalam peraturan daerah provinsi daerah khusus Ibukota Jakarta nomor 1 tahun 2014. Peraturan tersebut berisi rencana tata ruang dan zonasi.

Perbedaan PT dengan PT Perorangan

Perseroan terbatas ialah badan usaha yang dibangun atas kerja sama beberapa orang. Modal dasarnya terbagi dalam saham dengan mematuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara perusahaan perorangan hanya dibangun oleh satu pengusaha, tidak ada kerja sama dengan pihak manapun. Namun meski begitu badan usahanya telah memenuhi kategori bisnis mikro dan kecil.

Ada tiga bidang yang membedakan PT umum dengan PT perorangan. Bidang tersebut meliputi organ, modal dasar dan pertanggungjawaban. Berikut ini penjelasan dari ketiga bidang tersebut.

1. Organ

Pertama dalam bidang organ. Perseroan Terbatas biasa mempunyai organ berupa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris. Hal ini tercantum dalam Undang Undang Cipta Kerja pasal 109 ayat 1.

Sementara perusahaan perorangan hanya mempunyai satu sosok untuk menjabat direktur dan pemegang saham. Hal tersebut termuat dalam Undang Undang Cipta Kerja pasal 9 ayat 1 huruf a PP 8/2021.

2. Modal Dasar

Perseroan terbatas mempunyai modal utama yang didasarkan pada kesepakatan para pendirinya. Sebab pendirinya bukan hanya satu orang, melainkan dua sosok bahkan bisa lebih dari itu.

Sementara PT perorangan dibangun oleh satu pengusaha. Jadi tidak memerlukan kesepakatan mengenai jumlah modal dasar. Semuanya menjadi kebebasan bagi pendiri untuk menentukan nominalnya.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pada kedua jenis perusahaan ini hanya didasarkan atas modal yang disetorkan. Semua aturan terkait operasionalnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Berapakah Besaran Pajak untuk PT Perorangan

PT biasa dengan perusahaan perorangan mempunyai perbedaan dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan perorangan besaran pajaknya jauh lebih rendah. Bahkan jika dibandingkan dengan pajak penghasilan masyarakat biasa.

Bukan hanya nominalnya jauh lebih sedikit. Namun juga tersedia tenor pembayaran dalam waktu tertentu. Sehingga perusahaan dapat menyiapkan diri dengan maksimal sebelum membayar pajak.

Dirjen Pajak menghadirkan dukungan bagi UMKM dengan penetapan pajak sebesar 0,5% dari jumlah omset setiap bulannya. Anda juga boleh memilih untuk tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jadi, tidak akan mempunyai kewajiban untuk mengambil maupun menyerahkan PPN. Jika masih tergolong pihak pembayar pajak baru maka nominal pajak perlu ditaati sampai 3 tahun sejak melakukan pendaftaran.

PT perorangan juga akan memperoleh kemudahan dalam administrasi terkait pajak. Usaha mikro dan kecil juga bisa memperoleh insentif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak sekali dukungan pemerintah untuk meringankan proses pembayaran pajak badan usaha. Terutama untuk usaha mikro dan kecil yang masih dalam tahap berkembang. Berbeda dengan PT besar yang sudah mampu membayar pajak secara profesional.

Apakah PT Perorangan juga Membutuhkan Akta Notaris

Ketika hendak membuat Perseroan Terbatas umum atau biasa perlu memakai akta pendirian yang dilaksanakan melalui notaris. Sehingga sejak awal berdirinya jenis perusahaan ini telah memerlukan peran notaris.

Pembuatan PT perorangan dapat dilakukan tanpa peran notaris sama sekali. Namun bukan berarti dalam operasionalnya nanti akan mengabaikan perlunya notaris dalam bisnis. Misalnya saja ketika memerlukan pembuatan kontrak bisnis tertentu.

Hanya dalam proses pembuatannya saja yang tidak memerlukan akta notaris. Jadi, pendaftaran dapat dilaksanakan dengan lebih praktis. Keunggulan utama perusahaan perorangan ialah mampu menghadirkan perlindungan kepada pendirinya.

Sebab, terdapat pemisahan antara harta milik sendiri dengan badan usaha melalui bentuk pernyataan modal. Pengusaha juga akan dimudahkan dalam mengakses pendanaan melalui perbankan.

Apabila suatu saat PT perorangan berkembang semakin besar dan pemegang sahamnya lebih dari satu orang maka perlu mengubahnya ke bentuk PT umum atau biasa. Ketika badan usaha berkembang besar mungkin saja sudah melewati kriteria usaha mikro dan kecil.

Ketika membuat perubahan mengenai status tersebut akan diperlukan adanya akta notaris. Kemudian perlu melalui pendaftaran secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM di Negara Indonesia.

Bisakah PT Perorangan Menjadi PT Umum?

Ada beberapa hal yang memungkinkan perlunya pengubahan status dari perseroan perorangan menjadi PT umum atau biasa. Misalnya saja saat pemegang saham lebih dari satu orang. Kemudian misalnya lagi ketika sudah tidak memenuhi kategori bisnis mikro dan kecil.

Mengubah status sangat mungkin untuk dilakukan. Akan tetapi perlu melaksanakan 3 hal. Yakni mengurus akta pendirian di notaris, mendaftarkan alih status secara elektronik dan membuat surat pernyataan.

1. Membuat Akta Notaris

Ketika pemilik usaha memutuskan untuk alih status maka langkah pertama ialah mendatangi notaris. Jadi pengusaha perlu merancang akta notaris yang memuat pernyataan pemegang saham.

Yakni adanya perubahan status dari perseroan perorangan menjadi PT persekutuan modal. Kemudian juga memuat perubahan anggaran dasar yang pada mulanya ialah pernyataan pendirian atau pernyataan perubahan PT perorangan menjadi anggaran dasar.

2. Mendaftarkan Alih Status

Setelah akta notaris selesai dibuat, berikutnya perlu mendaftarkan alih status menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang ditawarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

3. Membuat Surat Pernyataan

Langkah terakhir ialah membuat dokumen pernyataan secara elektronik. Isinya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, pengusaha terkait wajib bertanggung jawab mengenai kebenaran surat tersebut.

Kelebihan PT Perorangan

Ada banyak sekali kelebihan yang ditawarkan oleh perseroan perorangan. Kelebihan tersebut yang membuat sejumlah orang tertarik untuk membangun perusahaan jenis ini. Seperti ini beragam kelebihannya.

1. Pendirian Mudah

Kelebihan pertama ialah mudah dalam membuat perseroan perorangan. Pendaftaran mudah, modal kecil dan persyaratannya terbilang tidak sulit. Bahkan tidak memerlukan adanya akta notaris.

2. Pajak Rendah

Pemerintah menetapkan pajak sedikit untuk PT perorangan. Bahkan, besarannya setara dengan pajak bagi UMKM. Jadi lebih menguntungkan daripada membangun Perseroan terbatas biasa.

3. Proses Sederhana

Pembuatan badan usaha ini tidak perlu diumumkan di Tambahan Berita Negara. Hal tersebut menunjukan birokrasi yang lebih sederhana. Proses yang sederhana membuat para pengusaha tidak kesulitan dalam mengembangkan suatu usaha.

4. Adanya Perlindungan Hukum

Apabila membangun sebuah bisnis tanpa payung hukum, tentu akan sulit memperoleh perlindungan ketika terjadi masalah. Namun, dengan membuat perseroan perorangan akan memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah.

Perlindungan hukum ini sangat penting saat berkaitan dengan harta pribadi dan perusahaan, Pemisahan harta tersebut membuat pengusaha merasa lebih aman jika suatu saat terjadi masalah dan tidak akan mempengaruhi aset pribadi.

5. Memperoleh Status Badan Hukum

Status badan hukum memberikan cukup banyak manfaat. Seperti mampu mengakses kesempatan tender, memperoleh pinjaman bank dan lain sebagainya. Meskipun hanya dibangun satu orang namun kesempatan mengembangkan usaha terbuka lebar.

Kekurangan PT Perorangan

Meskipun mempunyai banyak kelebihan, perseroan perorangan juga memiliki kekurangan tersendiri. Beberapa kekurangan tersebut mungkin bisa menyebabkan kesibukan tersendiri saat menjalankan perusahaan.

1. Modal Terbatas

Batas modal paling besar dalam pembuatan perusahaan perorangan ialah Rp 5 miliar. Jika seorang pengusaha mempunyai modal lebih dari itu maka tidak dapat membuat perusahaan jenis ini.

Hal tersebut mampu menjadi masalah bagi sebagian orang. Namun sebenarnya juga menjadi anugerah bagi sebagian masyarakat lain yang hanya mempunyai modal terbatas. Jadi hal ini mempertimbangkan keadaan keuangan pengusaha terkait.

2. Tidak Bisa Menambah Pemilik

Ketika perusahaan dalam bentuk konvensional maka pemilik perusahaan adalah dua orang atau lebih. Namun, dalam PT perorangan pemiliknya hanya boleh satu orang tidak boleh menambah pemilik lagi.

3. Menambahkan Laporan Keuangan Khusus

Umumnya perusahaan biasa hanya merancang laporan keuangan satu tahun sekali. Namun jenis perusahaan ini wajib merancang laporannya 6 bulan sekali. Apabila melanggar ketentuan tersebut maka akan memperoleh sanksi dari pemerintah.

Bagaimana Pembubaran PT Perorangan

Sebuah perseroan perorangan bisa dibubarkan sebab beberapa alasan. Misalnya saja sebab keputusan dari pemilik, berakhirnya jangka waktu dalam dokumen pendirian, adanya penetapan pengadilan, berkaitan dengan pailit dan lain sebagainya.

Tindakan membubarkan dapat dilakukan secara mudah. Cukup menyerahkan dokumen pernyataan pembubaran secara elektronik kepada menteri. Dokumen tersebut perlu memuat informasi perusahaan secara lengkap.

Mulai dari identitas perusahaan, jangka waktu berakhirnya, maksud, tujuan hingga aktivitas bisnis, besaran modal, besaran saham dan identitas direktur. Mirip dengan cara pembuatan yang mudah, proses pembubaran juga terbilang sederhana.

Pemerintah telah menyediakan hukum khusus dalam pembuatan perseroan perorangan. Pembuatan badan usaha ini akan membantu para pengusaha mikro dan kecil untuk mengembangkan bisnis dengan lebih mudah.

Dalam membangun perusahaan perorangan, Anda dapat memisahkan antara aset milik sendiri dengan perusahaan. Tidak membutuhkan akta notaris dan batas modal paling sedikit. PT perorangan hanya memerlukan satu orang pendiri dan pemegang saham tanpa komisaris.


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.