Sekarang ini pengusaha dapat mendirikan PT perorangan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada. Perusahaan jenis ini dapat didirikan dalam kriteria usaha mikro dan kecil.

Memulai bisnis di tahap awal tidak harus dengan membangun perusahaan besar. Dapat dimulai dari sebuah perusahaan kecil misalnya saja dalam bentuk perseorangan. Lantas nantinya usaha tersebut bisa dikembangkan menjadi PT umum.

Di samping adanya kemudahan dalam mendirikan usaha, pemerintah menawarkan regulasi hukum sebagai pedoman sekaligus sebagai juga perlindungan. Sehingga seseorang bisa menciptakan perusahaan dengan posisi sebagai pemilik saham dan juga direktur atau pemilik.

Definisi PT Perorangan

Bisnis dengan bentuk perseroan terbatas tergolong cukup digemari oleh pengusaha di tanah air. Sebab mempunyai status badan hukum yang mana ada pemisahan tanggung jawab dan aset antara pemilik dan juga perusahaan.

Perseroan perorangan atau PT perorangan adalah badan hukum yang diciptakan oleh satu orang dalam kategori usaha mikro dan kecil. Sesuai dengan kriterianya, perusahaan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.

Kriteria usaha mikro adalah ketika modal usaha paling tinggi sebesar Rp 1 miliar. Hal tersebut diluar tanah maupun bangunan tempat usaha. Lantas dari segi hasil penjualan tahunan nominal maksimal sebesar Rp 2 miliar.

Sedangkan kategori usaha kecil mempunyai kepemilikan modal usaha paling sedikit Rp 1 miliar sampai paling banyak sebesar Rp 5 miliar. Hal tersebut juga diluar tanah maupun bangunannya.

Kemudian kriteriahasil penjualan tahunannya paling sedikit Rp 2 miliar sampaii Rp 15 miliar. Jadi, usaha mikro dan kecil dapat dibedakan melalui kekayaan bersih atau modal usahaserta hasil penjualan setiap tahun.

PT perorangan ini hanya boleh didirikan oleh warga negara indonesia saja dan di tanah air. Orang dengan kewarganegaraan asing tidak diperkenankan membangun perusahaan jenis ini.

Dasar Hukum Pendirian PT Perorangan

Mulai tanggal 8 Oktober 2021 masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan untuk dapat membangun perusahaan perorangan hanya dengan satu orang. Adanya kepemilikan secara utuh membuat pengusaha lebih mudah untuk mengaturnya.

Secara umum, PT wajib didirikan dengan minimal dua orang. Namun, menciptakan perseroan perorangan cukup memerlukan peran satu orang pengusaha asalkan masuk dalam kriteria yang diperbolehkan. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sedangkan panduan mengenai kriteria dari perseroan perorangan bisa dilihat lebih rinci dalam peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan usaha Mikro, Kecil dan Menengah  yang berkaitan dengan perlindungan sampai peningkatan koperasi hingga usaha kecil juga menengah.

Dasar hukum lain dari pendirian PT perorangan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 (PP 8/2021) yang mengatur ketentuan modal suatu perseroan kemudian juga pendaftaran, pembuatan, perubahan, sampai pembubaran perseroan untuk usaha mikro dan kecil.

Regulasi hukum lainnya ialah Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 21 tahun 2021 mengenai syarat dan langkah-langkah pendaftaran, pendirian, perubahan sampai pembubaran badan hukum perseroan terbatas yang didalamnya juga mengatur mengenai perseroan perorangan.

Selain mengikuti ketentuan hukum di atas, PT perorangan juga harus menyampaikan laporan keuangan melalui SABH kemudian menteri akan menerbitkan bukti penerimaan laporan tersebut secara elektronik.

Laporan tersebut memuat laporan posisi keuangan, laba rugi hingga catatan keuangan tahun berjalan. Jika tidak mengumpulkan laporan tersebut maka PT perorangan dapat dijatuhi h sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian akses layanan, sampai pada pencabutan status badan hukum.

Langkah Membuat PT Perorangan

Sebelum membangun PT perorangan, terdapat beberapa syarat yang perlu disiapkan untuk melaksanakan proses pendiriannya. Ingat bahwa perusahaan ini hanya bisa didirikan oleh WNI.

Bisnis tersebut wajib memenuhi kriteria mikro dan kecil kemudian cukup satu orang saja yang berperan dalam pendirian PT perorangan. Perusahaan ini tidak boleh diciptakan oleh dua orang maupun lebih apabila ingin disebut sebagai PT perorangan.

Kemudian Anda perlu membuat surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia berdasarkan format isian pada Pasal 7 ayat (2) dan  lampiran PP 8/2021.

Persyaratan yang tidak boleh dilewatkan dalam membangun PT perorangan ialah modal dasar dan modal disetor. Modal ini sama saja dengan perseroan terbatas umumnya yakni besaran modal disetor dan ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar.

1. Didirikan oleh Satu Orang

Langkah pendirian perusahaan ini diawali dengan seorang pengusaha yang akan menjadi pemegang saham sekaligus direktur. Kemudian mempunyai aktivitas usaha dalam kategori mikro dan kecil.

2. Membuat Surat Pernyataan Pendirian

Proses dilanjutkan dengan membuat pernyataan pendirian perseroan perseorangan yang kemudian didaftarkan kepada menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat yang menyatakan bahwa perseroan perorangan telah memperoleh status badan hukum.

3. Mendaftar NPWP

Selanjutnya Anda wajib mendaftar NPWP perseroan terbatas tersebut. Sebuah bisnis memang umumnya memiliki  NPWP karena disamping sebagai salah satu persyaratan pendirian juga berfungsi untuk memperoleh izin-izin usaha lainnya. at Selain itu kewajiban pajak perusahaan juga diawasi oleh pemerintah.

4. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Kemudian perlu mengatasi NIB hingga izin menjalankan perseroan. Dengan mengikuti panduan ini maka dapat membangun perusahaan secara resmi juga diakui oleh pemerintah.

Syarat Mendirikan PT Perorangan

Terdapat beberapa dokumen penting yang menjadi syarat pendirian perseroan perorangan. Tanpa adanya dokumen ini pendirian perusahaan tersebut tidak dapat disetujui dan diakui oleh pihak berwenang.

Seperti sudah disinggung di atas bahwa badan hukum ini hanya dapat dibentuk oleh WNI sehingga memerlukan syarat dokumen berupa nomor kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk atau KTP.

Meskipun berstatus warga negara Indonesia, jika masih berada di bawah umur 17 tahun belum diperkenankan untuk membangun PT perorangan. Umur 17 tahun menandakan seorang warga negara Indonesia sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat penting lainnya yang wajib dimiliki adalah NPWP. Sebab, nantinya badan usaha ini wajib membayar pajak kepada negara sesuai dengan aturan yang berlaku. Adanya NPWP akan memudahkan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pembayaran pajak masyarakat Indonesia.

Syarat lainnya dalam hal ini adalah adanya alamat dari perseroan perorangan yang harus tercantum pada pernyataan pendirian.

Baca juga: Apa Saja Kemudahan Pendirian PT Untuk UMKM dan Usaha Kecil?

Perbedaan PT dengan PT Perorangan

Perseroan terbatas ialah badan usaha yang dibangun atas kerja sama beberapa orang. Modal dasarnya terbagi dalam saham dengan mematuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara perusahaan perorangan hanya dibangun oleh satu pengusaha, tidak ada kerja sama dengan pihak manapun. Namun meski begitu badan usahanya telah memenuhi kategori bisnis mikro dan kecil.

Ada tiga bidang yang membedakan PT umum dengan PT perorangan. Bidang tersebut meliputi organ, modal dasar dan pertanggungjawaban. Berikut ini penjelasan dari ketiga bidang tersebut.

1. Organ

Pertama dalam bidang organ. Perseroan Terbatas biasa mempunyai organ berupa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi dan dewan komisaris. Hal ini tercantum dalam Undang Undang Cipta Kerja pasal 109 ayat (1).

Sementara perusahaan perorangan hanya diperbolehkan untuk mempunyai satu orang sebagai direktur atau pemilik sekaligus pemegang saham. Hal tersebut termuat dalam Undang Undang Cipta Kerja pasal 9 ayat (1) huruf a PP 8/2021.

2. Modal Dasar

Perseroan terbatas mempunyai modal utama yang didasarkan pada kesepakatan para pendirinya sebab pendirinya bukan hanya satu orang, melainkan dua orang bahkan bisa lebih dari itu.

Sementara PT perorangan dibangun oleh satu orang sehingga tidak memerlukan kesepakatan mengenai jumlah modal dasar. Semuanya menjadi kebebasan bagi pendiri untuk menentukan nominalnya.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pada kedua jenis perseroan terbatas ini hanya didasarkan atas modal yang disetorkan. Semua aturan terkait operasionalnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Berapakah Besaran Pajak untuk PT Perorangan

PT biasa dengan perusahaan perorangan mempunyai perbedaan dalam hal pembayaran pajak. Perusahaan perorangan besaran pajaknya jauh lebih rendah, hal ini dikarenakan jenis usaha yang tergolong usaha kecil dan mikro.

Bukan hanya nominalnya jauh lebih sedikit. Namun juga tersedia tenor pembayaran dalam waktu tertentu. Sehingga perusahaan dapat menyiapkan diri dengan maksimal sebelum membayar pajak.

Dirjen Pajak menghadirkan dukungan bagi UMKM dengan penetapan pajak sebesar 0,5% dari jumlah omset setiap bulannya. Anda juga boleh memilih untuk tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Jadi, tidak akan mempunyai kewajiban untuk mengambil maupun menyerahkan PPN. Jika masih tergolong pihak pembayar pajak baru maka nominal pajak perlu ditaati sampai 3 tahun sejak melakukan pendaftaran.

PT perorangan juga akan memperoleh kemudahan dalam administrasi terkait pajak. Usaha mikro dan kecil juga bisa memperoleh insentif pajak penghasilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Banyak sekali dukungan pemerintah untuk meringankan proses pembayaran pajak badan usaha. Terutama untuk usaha mikro dan kecil yang masih dalam tahap berkembang. Berbeda dengan PT besar yang sudah mampu membayar pajak secara profesional.

Apakah PT Perorangan juga Membutuhkan Akta Notaris

Ketika hendak membuat Perseroan Terbatas umum atau terdapat persekutuan modal maka perlu membuati akta pendirian yang melalui jasa notaris. Sehingga sejak awal berdirinya, jenis perusahaan terbatas ini telah memerlukan peran notaris.

Sedangkan pendirian PT perorangan dapat dilakukan tanpa peran notaris sama sekali. Namun, bukan berarti dalam operasionalnya nanti akan mengabaikan perlunya jasa notaris dalam melakukan kegiatan usaha. Misalnya saja ketika memerlukan pembuatan kontrak bisnis tertentu yang harus dalam bentuk akta notariil.

Perbedaan hanya pada proses pendiriannya saja yang tidak memerlukan akta notaris. Jadi, pendaftaran dapat dilaksanakan dengan lebih praktis. Keunggulan utama perusahaan perorangan juga mampu menghadirkan perlindungan kepada pendiri usaha mikro dan kecil seperti hal nya perseroan terbatas biasa.

Sebab, terdapat pemisahan antara harta milik sendiri dengan badan usaha melalui bentuk pernyataan modal. Pengusaha juga akan dimudahkan dalam mengakses layanan pendanaan melalui perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Apabila suatu saat PT perorangan berkembang semakin besar dan pemegang sahamnya lebih dari satu orang maka wajib mengubah status badan hukumnya menjadi PT umum atau biasa karena mungkin saja sudah tidak masuk dalam kriteria usaha mikro dan kecil.

Ketika membuat perubahan mengenai status tersebut akan diperlukan adanya akta notaris yangKemudian didaftarkansecara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM di Negara Indonesia.

Bisakah PT Perorangan Menjadi PT Umum?

Ada beberapa hal yang memungkinkan perlunya perubahan status dari perseroan perorangan menjadi PT umum atau biasa. Misalnya saja saat pemegang saham lebih dari satu orang atau ketika sudah tidak memenuhi kategori usaha mikro dan kecil.

Mengubah status sangat mungkin untuk dilakukan dengan 3 hal, yaitu membuat akta pendirian melalui notaris, mendaftarkan perubahan status secara elektronik dan membuat surat perubahan pernyataan pendirian perseroan peorangan.

1. Membuat Akta Notaris

Ketika pelaku usaha memutuskan untuk merubah status perusahaan maka langkah pertama ialah mendatangi notaris. Akta notaris tersebut wajib memuat pernyataan pemegang saham bahwa perseroan perorangan telah berubah status menjadi perseroan persekutuan modal, perubahan anggaran dasar dan data perseroan lainnya seperti direksi, dewan komisaris, susunan pemegang saham dan RUPS.

Yakni adanya perubahan status dari perseroan perorangan menjadi PT persekutuan modal. Kemudian juga memuat perubahan anggaran dasar yang pada mulanya ialah pernyataan pendirian atau pernyataan perubahan PT perorangan menjadi anggaran dasar.

2. Mendaftarkan Perubahan Status

Setelah akta pendirian selesai dibuat oleh notaris maka berikutnya perlu didaftarkan untuk dilakukannya perubahan status badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

3. Membuat Surat Pernyataan

Langkah terakhir adalah membuat pernyataan secara elektronik yang berisi pertanggungjawaban dan pernyataan bahwa dokumen pendukung yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Kelebihan PT Perorangan

Ada banyak sekali kelebihan yang ditawarkan oleh perseroan perorangan. Kelebihan tersebut yang membuat sejumlah orang tertarik untuk membangun perusahaan jenis ini. Berikut ini beberapa kelebihannya.

1. Pendirian Mudah

Kelebihan pertama adalah dari segi prosedur, yaitu mudah dalam mendirikan perseroan perorangan. Pendaftaran mudah, modal kecil dan persyaratannya terbilang tidak sulit, bahkan tidak memerlukan adanya akta notaris.

2. Pajak Rendah

Pemerintah menetapkan keringanan pajak untuk PT perorangan karena seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa PT perorangan masuk dalam kriteria usaha mikro dan kecil. Sehingga hal ini menjadi kemudahan tersendiri dibanding Perseroan terbatas biasa.

3. Proses Sederhana

Pembuatan badan usaha ini tidak perlu diumumkan di Tambahan Berita Negara. Hal tersebut menunjukan prosedur yang lebih sederhana. Proses yang sederhana ini membuat para pengusaha tidak kesulitan dalam mengembangkan bisnis yang dimilikinya.

4. Adanya Perlindungan Hukum

Apabila membangun sebuah bisnis tanpa dasar hukum yang jelas, tentu akan sulit memperoleh perlindungan hukum ketika terjadi masalah. Namun, dengan membuat perseroan perorangan akan mempermudah untuk memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah sebagaimana telah diakui keberadaannya dengan undang-undang.

Perlindungan hukum itu penting terutama saat berkaitan dengan harta pribadi dan perusahaan. Adanya pemisahan harta t membuat pengusaha merasa lebih aman jika suatu saat terjadi sengketa karena tidak akan mempengaruhi aset pribadi.

5. Memperoleh Status Badan Hukum

Status badan hukum memberikan cukup banyak manfaat. Seperti mampu mengakses kesempatan tender atau proyek pemerintah, kemudahan untuk mengakses layanan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan dan lain sebagainya. Meskipun hanya dibangun satu orang namun kesempatan mengembangkan usaha dapat terbuka lebar.

Kekurangan PT Perorangan

Meskipun mempunyai banyak kelebihan, perseroan perorangan juga memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut mungkin bisa menyebabkan kendala tersendiri saat menjalankan perusahaan.

1. Modal Terbatas

Batas modal paling besar dalam pembuatan perusahaan perorangan ialah Rp 5 miliar. Jika seorang pengusaha mempunyai modal lebih dari itu maka tidak dapat membuat perusahaan jenis ini karena tidak termasuk dalam kriteria usaha mikro atau kecil

Hal sebenarnya juga menjadi kemudahan bagi sebagian masyarakat lain yang hanya mempunyai modal terbatas.

2. Tidak Bisa Menambah Jumlah Pemegang Saham

Ketika perusahaan dalam bentuk konvensional maka terdapat susunan pemegang saham yang terdiri dari dua orang atau lebih. Namun, dalam PT perorangan pemiliknya sekaligus pemegang saham hanya boleh satu orang.

Bagaimana Pembubaran PT Perorangan

Sebuah perseroan perorangan bisa dibubarkan karena beberapa alasan. Misalnya saja keputusan dari pemilik, berakhirnya jangka waktu dalam pernyataan pendirian, adanya penetapan pengadilan, berkaitan dengan pailit dan lain sebagainya.

Tindakan pembubaran dapat dilakukan secara mudah. Cukup menyerahkan dokumen pernyataan pembubaran secara elektronik kepada menteri. Dokumen tersebut perlu memuat informasi perusahaan secara lengkap.

Mulai dari identitas perusahaan, jangka waktu berakhirnya, maksud, tujuan hingga aktivitas bisnis, besaran modal, besaran saham dan identitas direktur. Format isian untuk pembubaran dapat dilihat pada lampiran IV PP 8/2021. Serupa dengan cara pembuatan yang mudah, proses pembubaran juga terbilang sederhana.

Pemerintah telah menyediakan aturan hukum dalam pendirian perseroan perorangan. Pendirian badan usaha ini akan membantu para pengusaha mikro dan kecil untuk mengembangkan bisnis dengan lebih mudah.

Dalam membangun perusahaan perorangan, Anda dapat memisahkan antara aset milik sendiri dengan perusahaan. Tidak membutuhkan akta notaris dan dengan batas modal paling sedikit. PT perorangan hanya memerlukan satu orang pendiri sebagai pemegang saham tanpa komisaris.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.