Contoh Surat Perjanjian Pendanaan dalam Kegiatan Bisnis

Melakukan sebuah perjanjian pendanaan memang dapat menjadi banyak solusi dalam memecahkan masalah finansial perusahaan. Namun ternyata masih sedikit yang memahami bagaimana prosedur legal yang berlaku.

Sehingga tidak jarang adanya kesepakatan tersebut hanya berlangsung dari satu pihak saja tanpa adanya landasan hukum jelas. Karena kurangnya informasi terutama bagi para kickstarter insight seperti itu perlu dicari.

Jadi di sini kami akan menjelaskan secara konkrit apa saja yang berkaitan dengan kesepakatan permodalan usaha. Nantinya ini dapat menjadi sebuah fundamental pembuatan perjanjian pendanaan.

Sehingga Anda akan mampu membuat sendiri yang memiliki landasan hukum jelas dan bagaimana prosedurnya. Karena akan cukup fatal apabila hal seperti itu tidak dipahami oleh para pelaku usaha.

Apa Itu Perjanjian Pendanaan?

Pada dasarnya perjanjian pendanaan adalah sebuah akad di mana dua belah pihak melakukan kesepakatan . Tentu saja konteks yang dilakukan bisa berbagai macam tujuannya.

Selama ada kegiatan aliran dana dari pihak satu ke lainnya ini bisa kita sebut dengan kesepakatan permodalan. Apapun tujuannya selama kedua belah pihak menyetujui akad maka bisa berjalan secara lancar.

Biasanya hal seperti ini dilakukan oleh sebuah perusahaan yang membutuhkan suntikan finansial. Apakah itu untuk melakukan pembayaran gaji pegawai atau untuk peningkatan produksi kedepan.

Semuanya tentu boleh dilakukan dan perjanjian pendanaan sendiri dapat menjadi cara cepat dan simpel mengatasi hal tersebut. Sehingga nanti korporasi juga tidak perlu terlalu repot mengurus hutang pada venture capital.

Tidak jarang kegiatan seperti ini dilakukan antara korporasi dengan perseorangan atau individu. Biasanya ketika hal ini terjadi korporasi tersebut sedang tidak memiliki edge dalam bidang penawaran.

Terkadang ini juga dilakukan bukan hanya karena alasan kurangnya pendanaan pada satu sisi saja. Namun memperkuat kerjasama juga dapat dilakukan dengan cara seperti ini agar tetap terjalin sebuah keterkaitan.

Sehingga ketika mengajukan pada venture capital akan lebih sulit memperoleh pencairan dana. Sedangkan ketika membuat perjanjian pendanaan dengan perseorangan atau individu tentu ini akan lebih sederhana.

Perbedaan dari konsep aliran anggaran tersebut tentu saja dapat menjadi salah satu alasan mengapa ini sering dilakukan. Karena pada akhirnya korporasi tetap membutuhkan suntikan anggaran untuk menggerakkan roda produksi.

Jika kita lihat dari sudut pandang dalam negeri maka kegiatan seperti ini tentu saja akan sangat membantu. Artinya pelaku usaha bisa kembali menggerakkan bisnis tanpa khawatir akan terjadi tanggungan kurang fleksibel.

Memang pada praktiknya akan relatif kompleks dalam pelaksanaannya karena ada cukup banyak faktor eksternal. Dari aspek pembuatan sendiri ini cukup mudah karena sudah cukup banyak template tersedia.

Manfaat Perjanjian Pendanaan

Ada berbagai macam manfaat yang bisa diperoleh ketika kita membuat kesepakatan pendanaan seperti itu. Berikut akan kami berikan beberapa contoh sehingga dapat dijadikan sebagai acuan.

1. Membayar gaji pegawai

Salah satu manfaat yang sering dirasakan ketika melakukan hal seperti ini adalah untuk pembayaran gaji karyawan. Biasanya para pemilik kickstarter memang terbatas dalam hal permodalan.

Jadi dengan adanya kesepakatan permodalan tersebut para pegawai bisa menerima haknya secara optimal. Ketika melakukan pembiayaan dengan cara seperti ini tentu saja nantinya tetap akan ada pembayaran balik.

Namun perjanjian pendanaan cukup berbeda ketika kita bandingkan dengan venture capitalist di mana tenggat atau jumlah pembayaran bisa fleksibel. Tentu saja ini akan sangat berguna bagi pemilik korporasi.

2. Pengembangan produksi

Kegiatan produksi adalah salah satu urat nadi dalam industri usaha apapun bentuknya. Apabila pengembangan produksi tidak dapat dimaksimalkan tentu saja ini akan memberikan dampak buruk.

Stagnasi dalam sebuah korporasi dapat memberikan citra buruk dan ini membuat calon investor menjadi kurang yakin. Oleh karena itu sebuah perusahaan perlu melakukan peminjaman anggaran.

Tujuannya tentu agar nanti bisa melakukan peningkatan produksi atau fungsionalitas lainnya. Karena tanpa adanya peningkatan maka stagnasi akan datang dan potensi kebangkrutan menjadi naik.

3. Membuka cabang baru

Bagi perusahaan kickstart mungkin ini bukan sebuah tujuan utama dilakukan adanya perjanjian pendanaan. Namun bagi perusahaan besar ini adalah salah satu aspek krusial dalam pengembangan pasar.

Untuk membuka cabang baru tentu saja kita membutuhkan cukup banyak dana dalam penyelenggaraan. Oleh karena itu dengan adanya pinjaman atau pembiayaan dari pihak kedua dibutuhkan.

Setelah kita implementasikan tentu saja ini dapat dilakukan secara optimal dan memberikan hasil optimal. Namun perlu diperhatikan juga untuk melakukan pembayaran secara tepat waktu.

4. Meningkatkan kerjasama

Tidak jarang sebuah korporasi besar membuat sebuah perjanjian pendanaan untuk meningkatkan kerjasama. Jadi terkadang memang bukan alasan monetary yang melandasi adanya hal tersebut.

Jika kasusnya seperti ini dana tadi biasanya akan dialirkan pada pengembangan kesejahteraan karyawan. Hal seperti ini legal dan umum dilakukan di Indonesia dan lingkungan korporasi luar negeri.

Masih ada banyak variasi manfaat dari melakukan kegiatan monetary seperti ini bagi sebuah korporasi. Namun hal tadi tetap dapat dijadikan sebagai referensi terutama bagi penyelenggara pemula.

Dasar Hukum Perjanjian Pendanaan

Secara legitimasi akad pembiayaan ini dikembalikan pada pasal perjanjian yaitu 1313 kuhp. Jadi kita menggunakannya sebagai landasan agar nantinya bisa sah dimata hukum dan memiliki kekuatan.

Secara normatif bisa saja kita menggunakan hukum adat apabila penggunaannya dalam skala lokal. Di mana hal seperti ini ternyata sangat sering terjadi di pedesaan ketika menjelang musim tanam.

Memiliki uang adalah sebuah privilege tersendiri di desa sehingga dengan adanya pendanaan seperti ini akan sangat membantu. Kemudian perjanjian pendanaan juga dibuat secara eksplisit dan memiliki kebijakan tertentu.

Tujuan dari adanya pembuatan tersebut adalah agar pemohon bisa mendapatkan hak dan melakukan kewajibannya. Jadi hal tersebut dapat dijadikan sebagai perlindungan bagi pihak yang memberikan bantuan dana.

Tanpa adanya landasan hukum seperti ini tentu saja pihak pertama selaku peminjam akan mudah melarikan diri. Oleh karena itu surat yang dibuat juga bisa sekaligus dijadikan sebagai barang bukti.

Bahwa telah terjadi sebuah kesepakatan yang secara legitimasi memiliki kekuatan hukum dan bisa diperkarakan apabila terjadi pelanggaran. Ini adalah sebuah pengetahuan dasar yang perlu dipahami sebelum kita membuat sebuah kesepakatan.

Kemudian adanya aturan hukum tersebut juga sekaligus sebagai salah satu pengatur bahwa antara pihak pertama dan kedua memiliki ikatan. Artinya perjanjian pendanaan tersebut memiliki batasan sehingga tidak dapat disalahgunakan.

Karena cukup banyak para perusahaan kickstart harus kehilangan usahanya karena kesalahan dalam pembuatan kesepakatan. Jadi kemampuan bayar tidak diimbangi dengan adanya sistem manajemen yang bagus.

Ini merupakan kesalahan paling umum terjadi dan ketika sudah diperkarakan tentu kekuatan hukumnya akan menjadi nihil. Ketika pihak kedua membuat secara sadar perjanjian yang tidak menguntungkan pada dirinya.

Sehingga memahami dan meneliti bagaimana sebuah perjanjian pendanaan sangat penting dilakukan sebagai salah satu landasan. Karena ini nanti bisa menjadi salah satu hal krusial dalam metode pembayaran berkalanya.

Cara Membuat Perjanjian Pendanaan

Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan ketika kita hendak membuat kesepakatan permodalan. Berikut ini akan kami jelaskan secara detail sehingga Anda dapat menjadikannya sebagai acuan.

1. Perhatikan sifatnya

Apabila pembuatan sifatnya untuk personal maka tidak perlu membuat kop. Jadi langsung pada siapa yang terkait kemudian membuat pasal perjanjian pendanaan yang perlu diperhatikan sebagai kesepakatan.

Ketika pembuat adalah sebuah perusahaan maka adanya kop dan tanda kejelasan lain diperlukan. Hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan atas individu dari korporasi tertentu.

Kemudian sifat apakah ini murni pendanaan satu pihak atau kerjasama perlu dibedakan. Jadi dalam pasal nanti akan diterangkan bagaimana prosedur mulai dari permodalan sampai pembayaran.

2. Harus ada kejelasan identitas

Ini paling penting karena kejelasan identitas nantinya akan digunakan apabila terjadi sebuah pelanggaran. Jadi siapa saja yang ada pada perjanjian pendanaan tersebut bisa langsung dihubungi ketika terjadi pelanggaran.

Aspek seperti ini harus benar-benar diperhatikan karena sekarang cukup banyak pelanggaran. Jadi mengecek identitas secara asli harus dilakukan secara teliti bagi orang yang menjalankannya.

Kejelasan identitas ini juga akan membantu apabila ada pelanggaran dari kubu tertentu. Jadi pihak berwajib bisa lebih cepat dalam memproses kasus karena kejelasan dari identitas tadi.

3. Saksi

Harus dari pihak netral seperti pengacara atau kuasa hukum dari masing-masing pembuat perjanjian pendanaan. Hal tersebut biasanya terjadi apabila kesepakatan dilakukan oleh sebuah perusahaan.

Apabila skalanya perseorangan maka biasanya akan menggunakan perangkat desa sebagai saksi. Ini merupakan salah satu langkah untuk memudahkan dan memberikan legitimasi pada kesepakatan tersebut.

Apabila terjadi pelanggaran maka secara hukum dapat ditegakkan dan bukan hanya sebuah kesepakatan sepihak saja. Sistem tersebut memang perlu dipahami dan dijalankan agar nantinya bisa memberikan hasil optimal.

4. Batasan kuasa

Apabila dalam sebuah kejadian salah satu pihak tidak dapat datang dalam prosesnya maka harus ada kuasa. Batasan kuasa juga harus dijelaskan sehingga tidak terjadi salah paham.

Ini adalah hal penting karena tidak jarang korporasi besar langsung menyerahkan kuasa begitu saja. Langkah seperti itu diambil bisa saja karena memang jadwal bentrok atau ada halangan lainnya.

Dengan menggunakan tiga persyaratan tersebut maka kedua belah kubu sudah bisa membuat perundingan kerjasama permodalan. Ini penting dipahami agar nantinya kita tidak sampai salah dalam membuat sebuah keputusan.

Bisakah Perjanjian Pendanaan Dikuasakan Kepada Pihak Lain?

Ternyata masih banyak orang yang belum mengerti bagaimana teknis dari melakukan kesepakatan permodalan seperti ini. Banyak orang mengira hal seperti itu tidak boleh dikuasakan dan harus langsung terjadi.

Padahal secara hukum pembuatan sebuah kesepakatan atau perjanjian boleh dikuasakan pada pihak lain. Namun tidak boleh sembarangan memilih sehingga tidak semudah kita menyuruh orang untuk datang begitu saja.

Harus ada kompetensi dan pengetahuan hukum dari pihak kuasa agar dapat sah dikatakan sebagai pengganti. Misalnya Anda adalah seorang pemilik perusahaan dan tidak bisa hadir dalam perjanjian pendanaan karena sakit.

Maka kuasa hukum boleh kita gunakan sebagai kuasa untuk menggantikan perjanjian tersebut. Ini adalah langkah yang memudahkan para pelaku sehingga dapat cukup fleksibel ketika hendak melakukan perjanjiannya.

Jika hal seperti ini bisa dilakukan secara terkondisikan maka nanti hasilnya juga akan sama saja. Tidak masalah kita menggunakan kuasa selama ada komunikasi antara berbagai elemen yang hendak melakukan.

Jadi tidak ada kesalahan komunikasi terjadi pada saat pembuatan kesepakatan tersebut. Ini juga tidak akan mempengaruhi isi dari semua pakta tadi karena kuasa tidak memiliki kekuatan untuk merubah perjanjian pendanaan.

Hanya para pelaku utama yang memiliki kekuasaan untuk melakukan perubahan pakta apabila dibutuhkan. Sehingga ketika kita serahkan pada kuasa hukum mereka hanya bisa sebagai formalitas saja sebagai pengganti.

Kemudian pengecualian juga bisa terjadi apabila kedua kubu sudah memiliki kesepakatan secara langsung. Jadi adanya pakta hanya dapat dilakukan dengan yang bersangkutan saja pada saat penandatanganan.

Apabila kasusnya seperti itu maka tidak bisa dikuasakan dan ketika tahap tertentu ini bisa membatalkan. Memang perjanjian pendanaan cukup kompleks ketika kita berbicara masalah kesepakatan terutama antara korporasi besar.

Kita tidak bisa memandang dari satu aspek hukum saja karena biasanya ada banyak faktor penting dibelakangnya. Untuk urusan pembuatan sendiri ini sebenarnya tidak terlalu sulit dan bisa cepat selesai.

Contoh Surat Perjanjian Pendanaan

Kami akan memberikan contoh surat pendanaan yang dapat dijadikan sebagai referensi. Kali ini kami akan membuat perjanjian pendanaan antara kedua pihak yang tidak ada keterlibatan dalam korporasi.

Contoh Surat Kuasa Perjanjian Pendanaan

Ini cukup berbeda dari sebelumnya karena fungsinya adalah sebagai penyerahan kuasa terbatas. Jadi tetap ada dua orang yang membuat namun ini diserahkan pada kubu tertentu untuk melanjutkannya.

Sebagai penandatangan perjanjian pendanaan antara ali nasrukin dan mochamad nurdin terkait pembuatan tambang kripto. Saudara ali nasrukin tidak bisa datang secara langsung karena terserang stroke.

Selaku kuasa dalam penandatanganan kesepakatan saudara budi cahyadi S.H tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan. Kehadirannya hanya sebagai perpanjangan tangan dan pengganti individu.

Itu adalah contoh penyerahan kuasa yang dilakukan dari ali nasrukin kepada budi cahyadi karena ada halangan. Memang pembuatan kuasa ini harus jelas apa sebab, hak kuasa, dan hal yang dilakukan.

Sehingga pelaksana jelas keterbatasan dan tugasnya yang perlu dilakukan pada saat datang ke lokasi. Ini akan menjaga juga perannya agar tetap netral dan tidak terpengaruh terhadap berbagai faktor lainnya.

Jika sudah mengetahui berbagai aspek tentang pembuatan kesepakatan permodalan seperti ini Anda bisa segera membuat sendiri. Memang perjanjian pendanaan merupakan salah satu kunci kerjasama yang penting.