Cara dan syarat pengajuan PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan serangkaian informasi penting yang harus diketahui pemilik usaha yang sedang menghadapi krisis karena terlilit utang.

PKPU adalah kebijakan yang dapat meringankan beban pemilik usaha dalam menghadapi pailit. Untuk mengetahui cara dan syarat pengajuan PKPU, simak artikel di bawah ini:

Prosedur Pengajuan PKPU

Mengajukan apa itu penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) juga memiliki prosedur yang sudah diatur secara hukum. Namun prosedur pengajuan bersifat tetap dan sementara tentu berbeda. Ikuti prosedur ini jika Anda harus mengajukan penundaan

PKPU bersifat sementara

Cara mengajukan penundaan ini adalah dengan membawa semua persyaratan ke pengadilan. Jika Anda ingin membuat pengajuan maka pastikan segala persyaratan sudah dipenuhi, agar dapat diproses secara langsung dan tidak lama.

Setelah mengajukan, Anda akan diminta menunggu oleh pihak pengadilan karena berkas yang sudah dilampirkan akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh hakim pengawas dan pengurus lainnya. Kemudian hasil putusan akan diberitakan kepada pemohon.

Setelah mendapat hasil putusan dari pengadilan, bukan berarti penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sudah didapatkan. Karena masih ada kegiatan musyawarah dengan peminjam dan pemberi pinjaman sekaligus dengan pihak pengadilan.

Setelah mencapai mufakat dalam musyawarah, putusan mengenai penundaan pembayaran akan turun dan dapat berlaku hingga 45 hari ke depan. Jadi dalam 45 hari ke depan harus ada keputusan damai antara peminjam dan pemberi pinjaman.

PKPU bersifat tetap

Prosedur mengajukan PKPU bersifat tetap juga memiliki prosedur yang mirip dengan PKPU bersifat sementara. Hanya saja ada sedikit perbedaan, yaitu ketika keputusan jatuhnya PKPU bersifat tetap harus berdasarkan voting dari para pemberi pinjaman.

Jika mencapai keputusan positif untuk mendapatkan penundaan bersifat tetap, maka pengadilan akan menurunkan putusan yang mana PKPU bersifat tetap ini akan memiliki masa waktu hingga 270 hari ke depan.

Perbedaan signifikan dari penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ini adalah jangka waktunya. Penundaan ini hanya cara menunda hingga peminjam bisa membayar utangnya. Namun dalam 45 atau 270 hari peminjam dan pemberi pinjaman harus sepakat berdamai.

Prosedur dengan datang ke pengadilan untuk meminta putusan penundaan bayar utang tentu harus membawa persyaratan secara lengkap. Simak penjelasan mengenai syarat ini.

Cara Mengajukan Permohonan PKPU

Mengajukan PKPU adalah dengan cara datang ke pengadilan. Namun sebelum itu pastikan membawa persyaratan yang sudah ada dalam dasar hukum mengenai PKPU ini.

Surat Permohonan

Untuk mengajukan apa itu penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) pastikan Anda sudah memiliki surat permohonan. Jika belum memilikinya, maka surat permohonan harus dibuat dan ditujukan kepada pengadilan niaga dengan tambahan materai.

Identitas dan Alamat

Pastikan juga Anda sudah menuliskan identitas sebagai pemilik perusahaan dengan lengkap. Jika bisa, lampirkan juga profil perusahaan dan bergerak di bidang apa. Sertakan juga alamat dimana perusahaan beroperasi.

Laporan Keuangan

Sebagai bukti bahwa Anda membutuhkan penundaan untuk membayar utang, lampirkan juga laporan keuangan perusahaan. Ini akan menjadi pertimbangan besar bagi pihak pengadilan dalam memutuskan nantinya.

Lampiran Rencana Damai

Dalam PKPU tetap atau sementara akan diberikan waktu 45 hari atau 270 hari. Namun ini bukanlah waktu untuk melunasi utang, melainkan waktu untuk mencapai perdamaian antara peminjam dan pemberi pinjaman.

Sehingga untuk mengajukan permohonan penundaan membayar utang sendiri membutuhkan rencana damai. Damai harus bisa dijalankan nanti setelah mendapat keputusan.

Memenuhi Kriteria

Kriteria untuk mengajukan permohonan ini adalah peminjam meminjam dana dari pemberi pinjaman lebih dari satu. Kriteria lainnya adalah utang sudah jatuh tempo dan pinjaman yang dilakukan tidak dengan memberi jaminan apapun.

Konsultasikan Permasalahan Bisnis Dengan Justika

Saat ini Anda dapat berkonsultasi dengan Mitra Advokat terkait permasalahan bisnis, dimana saja. Dengan menggunakan Layanan Bisnis Justika, Anda dapat berkonsultasi tanpa harus mendatangi Kantor Advokat.

Kenapa Justika? Justika merupakan platform konsultasi hukum terbaik dan terpercaya yang ada di Indonesia, dengan Mitra Advokat yang tergabung memiliki pengalaman lebih dari 5 (Lima) tahun. Khususnya dalam bidang bisnis, maka permasalahan Anda dapat dibantu dan diselesaikan secara profesional.

Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman Justika.