Peraturan dan tata tertib tentunya bisa anda jumpai di setiap lingkungan, daerah, maupun sebuah organisasi. Apalagi bagi sebuah perusahaan peraturan dan tata tertib sangatlah penting untuk mengatur seluruh komponen yang ada dan berjalan sesuai arahan untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan, contoh tata tertib perusahaan tentang jam kerja yang harus ditaati oleh pekerja tingkat terendah sampai tertinggi.

Peraturan perusahan swasta dan perusahan negeri pada dasarnya sama, namun pastinya terdapat sedikit perbedaan di setiap perusahaannya, misalnya mengenai jam kerja kebanyakan perusahaan swasta menggunakan sistem kerja shift. Apalagi bagi perusahaan yang berjalan pada bidang produksi.

10 Contoh Tata Tertib Perusahaan

  1. Karyawan wajib datang 10 menit sebelum jam operasional kantor dimulai.
  2. Dilarang merokok di tempat kerja.
  3. Dilarang membawa barang perusahaan.
  4. Dilarang membuang sampah sembarangan di area perusahaan.
  5. Dilarang membuat keributan yang menjadi pusat perhatian, dan mengganggu karyawan lain yang sedang bekerja.
  6. Karyawan wajib melakukan absen sebagai bukti kehadiran, bila terdapat absen yang kosong tanpa surat keterangan maka dinyatakan tidak hadir.
  7. Karyawan wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang telah disediakan oleh pihak perusahaan.
  8. Bagi karyawan yang hendak melakukan kerja lembur wajib mengisi form data kerja lembur, sebagai bukti karyawan melakukan kerja lembur.
  9. Bagi karyawan yang hendak mengajukan cuti wajib membuat surat pengajuan kepada HRD maksimal satu minggu sebelum tanggal cuti.
  10. Karyawan yang  tidak hadir satu minggu berturut-turut setelah perusahaan memberikan surat panggilan kerja selama 3 kali maka karyawan dianggap resign / berhenti bekerja.

Setiap perusahaan memiliki hak untuk mengatur dan membuat peraturan dan tata tertib yang didasari oleh undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku. Peraturan perusahaan dibuat dengan tidak memberatkan salah satu pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan.

Pelanggaran pada tata tertib biasanya dikenakan sanksi atau membayar denda sesuai kesepakatan yang telah ada. Ada juga pelanggaran yang bila dilakukan melebihi batas yang ada baru dikenakan sanksi maupun membayar denda, atau bahkan mendapatkan surat peringatan dari perusahaan.

Sanksi Mengenai Pelanggaran Tata Tertib Perusahaan

Pada dasarnya ada beberapa langkah atau tahapan untuk menegur karyawan atau pekerja yang telah melanggar tata tertib perusahaan, biasanya sanksi akan diberikan akibat kelalaian pekerja. Berikut tahapan atau langkah peneguran karyawan oleh perusahaan:

  1. Memberikan peringatan secara lisan
  2. Memberikan peringatan secara tertulis
  3. Melayangkan surat peringatan pertama (SP 1)
  4. Melayangkan surat peringatan kedua (SP 2)
  5. Melayangkan surat peringatan ke tiga (SP 3)
  6. Pemutusan hubungan kerja (PHK)

Perlu anda ketahui bahwa biasanya bagi karyawan yang di PHK akibat kelalaian pekerja tidak akan mendapat uang pesangon dari perusahaan. Putus hubungan kerja (PHK) yang disebabkan oleh kelalaian si pekerja tidak menyebabkan pekerja kehilangan hak-hak normatifnya termasuk hak untuk menerima pesangon karena PHK karena kelalaian pekerja masuk kualifikasi pelanggaran disiplin kerja (indisipliner) sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) jo. Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi, pengusaha tetap harus memberikan pesangon kepada pekerja yang di PHK sesuai ketentuan Pasal 161 UU Ketenagakerjaan.

Jadi Anda harus mematuhi ketentuan dan tata tertib serta berhati-hati saat bekerja agar tidak mendapatkan surat peringatan dari perusahaan.  Sekian informasi dari contoh tata tertib perusahaan yang disampaikan, semoga bermanfaat dan menambah wawasan anda, terimakasih.

Baca Juga:

Justika Dapat Membantu Jika Anda Bingung dalam Pembuatan Peraturan Perusahaan

Memang sebaiknya jika Anda merasa awam terkait pembuatan peraturan perushaan, Anda disarankan untuk berkonsultasi atau menggunakan jasa konsultan pembuatan dokumen untuk menghindari adanya kesalahan pada saat pembuatan peraturan perusahan. Salah satunya melalui Justika yang bermitra dengan advokat berpengalaman lebih dari 5 tahun.  Berikut langkah-langkahnya:

  1. Buka layanan “Pembuatan Dokumen”  
  2. Klik tombol “Pesan Dokumen”
  3. Anda akan diarahkan menuju Whatsapp dan Admin kami akan membantu Anda untuk proses selanjutnya
  4. Setelah proses administrasi selesai, Mitra Advokat Justika akan mulai membantu pembuatan peraturan perusahaan

Pembuatan dokumen peraturan perusahaan tersebut sangat mudah dan lebih cepat hanya dengan Rp 12.000.000 saja.

Alur Layanan Pembuatan Peratura Perusahaan Usaha di Justika

  • Hari ke-1
    Konsultasi via Telepon dengan Konsultan hukum untuk menyampaikan kebutuhan anda.
  • Hari ke-9
    Dokumen draft pertama.
  • Hari ke12
    Masa pembahasan draf dokumen.
  • Hari ke-16
    Dokumen draf final.

Ruang Lingkup Layanan Pembuatan Peraturan Perusahaan di Justika

Layanan pembuatan peraturan perusahaan di Justika mencakupi:

  • Bahasa Indonesia
  • Maksimal 3 (Tiga) jenis pekerjaan
  • 2X Konsultasi Telepon @30 menit
  • 1X permintaan pengubahan dokumen

Dan tidak mencakup:

  • Pendaftaran peraturan ke Dinas Tenaga Kerja
  • Pendampingan atau negosiasi
  • Konsultasi tatap muka
  • Pembuatan Opini Hukum

Selain Pembuatan Peraturan Perusahaan, Layanan Apa yang Terdapat di Justika?

Berkaitan dengan bidang bisnis, selain pembuatan peraturan perusahaan, Justika memiliki layanan hukum lain yang semua pemesanannya dapat dilakukan melalui online, seperti:

Layanan bisnis lainnya masih dalam proses pengembangan. Namun, apabila ada layanan hukum yang ingin Anda tanyakan. Anda bisa mengkonsultasikan hal tersebut dengan mitra advokat andal dan profesional Justika.

Layanan Konsultasi Chat

Konsultasi hukum kini lebih mudah dan terjangkau hanya dengan Rp 30.000 saja menggunakan layanan konsultasi chat dari Justika. Kunjungi laman ini, kemudian ketik permasalahan hukum yang ingin ditanyakan pada kolom chat. Langkah selanjutnya Anda bisa melakukan pembayaran sesuai dengan instruksi yang tersedia. Kemudian sistem akan segera mencarikan konsultan hukum yang sesuai dengan permasalahan Anda.

Layanan Konsultasi via Telepon

Apabila fitur chat tidak mengakomodir kebutuhan, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi via telepon dari Justika. Dengan layanan ini, Anda bisa mengobrol dengan Mitra Konsultan Hukum secara mudah dan efektif melalui telepon selama 30 dengan biaya Rp 350.000 atau Rp 560.000 selama 60 menit (sesuai pilihan Anda), untuk berdiskusi lebih detail mengenai permasalahan hukum yang dialami.

Layanan Konsultasi Tatap Muka

Selain telepon dan chat, Anda juga dapat berdiskusi dan berkonsultasi secara langsung dengan para Mitra Advokat Justika secara lebih leluasa lewat layanan Konsultasi Tatap Muka. Lama diskusi sekitar 2 jam hanya dengan Rp 2.200.000 saja (dapat lebih apabila Mitra Advokat bersedia).  Dengan harga tersebut Anda sudah bisa berkonsultasi secara langsung dengan advokat. Selama pertemuan, Anda dapat bercerita, mengajukan pertanyaan secara lebih bebas dan mendalam, termasuk menunjukan dokumen-dokumen yang relevan.


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.