Banyak masyarakat yang bingung bagaimana jika diancam untuk menjadi saksi. Terlebih lagi jika ancaman tersebut datang bukan dari pihak berwajib. Dengan kata lain, Anda diancam oleh pihak berkepentingan untuk keuntungan pribadinya.

Menjadi seorang saksi dalam sebuah perkara terkadang sangat berbahaya. Misalnya saja dalam perkara besar yang menyangkut petinggi-petinggi negara dengan kekuasaan besar. Maka, keselamatan menjadi taruhannya.

Secara sederhana, pengertian dari saksi adalah orang yang memberikan keterangan atas suatu perkara. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses penyelidikan dan pengambilan keputusan pada pengadilan.

Syarat menjadi saksi dalam persidangan tidak mudah. Anda harus melalui berbagai proses pemeriksaan terlebih dahulu. Selain itu, Anda harus disumpah berdasarkan agama masing-masing untuk memberikan keterangan sebenar-benarnya.

Jenis saksi yang selama ini dikenal secara umum ada dua, yaitu saksi biasa dan saksi ahli. Saksi biasa adalah orang yang mendengar, melihat, serta mengalami sendiri kejadian tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP.

Sedangkan saksi ahli adalah seseorang dengan pengetahuan dan keahlian khusus pada bidang tertentu. Keahlian saksi ahli harus berhubungan dengan perkara dalam permasalahan tersebut.

Saksi ahli dapat didatangkan oleh tersangka maupun korban. Pengadaan saksi ahli ini merupakan dampak dari pemberlakuan Putusan MK No 65/PUU-VIII/2010. Dengan demikian, saksi tidak hanya menguntungkan salah satu pihak.

Banyak pula yang bertanya mengenai apakah saksi dapat dijatuhi hukuman. Maka jawabannya adalah iya. Salah satunya bersaksi palsu, meski hal tersebut di bawah ancaman pihak tertentu.

Oleh sebab tu, Anda jangan sampai bersaksi sembarangan. Untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagai saksi, kami sudah merangkumnya pada pembahasan berikut ini.

Bagaimana Jika Diancam Untuk Menjadi Saksi?

Anda sebagai saksi berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala ancaman yang mengintai. Terlebih lagi jika Anda menjadi saksi kunci dalam suatu perkara penting.

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang berguna untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama saksi pada kasus pidana berskala besar. Kepastian hukum ini dapat bersifat preventif dan represif.

Dengan adanya perlindungan hukum ini diharapkan dapat menghindari kekhawatiran saksi untuk datang ke persidangan. Sebab, hakim memerlukan keterangan langsung untuk mempertimbangkan keputusan.

Dasar hukum dari perlindungan hukum sudah disinggung dalam UUD NRI 1945, tepatnya pada pasal 28 D ayat (1). Pada pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan jaminan perlindungan hukum.

Tujuan dari perlindungan hukum secara umum adalah untuk melindungi keselamatan saksi dan informasi yang dimilikinya. Serta, menjauhkan saksi dari pihak-pihak yang ingin mempengaruhi Anda sebagai saksi.

Salah satu contohnya adalah jika saksi menjawab lupa di persidangan, padahal Anda mengetahui segalanya tapi takut akan ancaman. Oleh sebab itu, pihak berwenang selalu berusaha memberikan perlindungan hukum untuk saksi.

Seorang saksi akan memperoleh perlindungan hukum dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Beberapa syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum di antaranya adalah kualifikasinya memenuhi dengan yang diatur LPSK.

Berikut adalah cara pengajuan perlindungan hukum:

  1. Mengajukan Permohonan

Langkah pertama yang harus Anda lakukan untuk memperoleh perlindungan hukum mengajukan surat permohonan secara tertulis. Surat tersebut ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Pengajuan ini bisa didasari atas inisiatif sendiri karena merasa tidak aman atau karena permintaan pihak berwenang. Sebab, keselamatan Anda memang harus terjamin agar dapat memberikan keterangan hingga putusan perkara selesai.

  1. Melakukan Pemeriksaan

Sebelum akhirnya Anda diterima untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka ada proses pemeriksaan yang harus dijalani terlebih dahulu. Pada proses ini LPSK akan melihat syaratnya sudah memenuhi atau belum.

Mulai dari syarat perkara pidana, tidak berstatus sebagai pelaku utama, berjanji untuk memberikan aset dari tindak pidana, serta mendapat ancaman jika hadir atau saksi tidak hadir dalam persidangan.

  1. Pemberian Keputusan

Jika Anda berhasil mendapatkan perlindungan hukum, maka harus mengikuti beberapa syarat yang berlaku. Misalnya adalah bersedia untuk memberikan kesaksian dalam proses pengadilan jika dibutuhkan.

Anda juga bersedia untuk menaati semua peraturan yang terkait keselamatan diri. Dalam proses pelindungan hukum, Anda juga akan diminta untuk menghubungi orang tertentu. Anda dilarang untuk memberi tahu keberadaan di bawah perlindungan.

Serta berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan dengan perlindungan ini. Jika tidak menaati semua persyaratan, maka perlindungan hukum dapat dicopot kapan saja.Menjadi seorang saksi memang memiliki risiko besar dan menantang, terutama pada kasus besar. Tidak jarang orang yang takut bagaimana jika diancam untuk menjadi saksi, maka negara akan memberikan perlindungan hukum.


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.