Pasangan suami istri yang sedang dalam proses perceraian tidak jarang masih tidak mengerti mengenai pembagian harta gono gini aset kredit. Menurut perundang-undangan perkawinan sendiri harta gono gini merupakan milik bersama selama berkawinan.

Jika pasangan memutuskan berpisah, maka pembagian kekayaan yang menjadi milik bersama harus dibicarakan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Oleh karena itu ada beberapa cara mengurus harta gono gini.

Nantinya setelah pembagian selesai dilakukan, maka baik mantan suami maupun istri tidak dapat membebankan kewajiban satu sama lain. Artinya setiap pihak sudah memiliki kewajiban berbeda tergantung bagian yang didapat.

Pengertian Pembagian Harta Gono Gini Aset Kredit

Sebelum memahami pembagian harta, maka perlu memahami bahwa terdapat tiga pembagian kekayaan. Diperlukan untuk diketahui besarannya terlebih dahulu agar tidak bermasalah ketika ternyata perkawinan gagal.

Kekayaan bawaan merupakan aset yang memang sudah dimiliki masing-masing sebelum pasangan menikah. Kekayaan ini merupakan milik pribadi sehingga tidak akan dipermasalahkan ketika proses perceraian.

Kekayaan dari warisan atau hadiah merupakan aset masing-masing pasangan dan termasuk yang tidak dapat dipermasalahkan. Hal tersebut sudah tercantum dalam perundang-undangan tentang perkawinan No 1 pasal 35 tahun 1974.

Terakhir adalah kekayaan bersama, merupakan aset yang diperoleh bersama-sama selama perkawinan. Setiap harta benda yang masuk dalam kategori ini apabila diperoleh ketika ikatan pernikahan berlangsung.

Kekayaan bersama ini juga termasuk pembagian harta gono gini aset kredit, misalnya adalah rumah KPR. Pasal 163 Kitab Perundangan Hukum Perdata menyebut bahwa semua utang dibuat selama perkawinan dihitung sebagai kerugian bersama.

Artinya, selama utang hasil kejahatan, maka akan ditanggung oleh suami dan istri setelah perceraian. Oleh karena itu, ada beberapa ketentuan maupun cara pembagian harta gono gini rumah KPR untuk perihal tersebut agar tidak terjadi permasalahan.

Setidaknya terdapat dua cara untuk menghindari konflik mengenai harta perkawinan. Kedua cara ini adalah perjanjian pranikah serta Prenuptial Agreement atau lebih sering dikenal dengan sebutan Prenup.

Pada perjanjian pranikah umumnya merangkum beberapa hal seperti utang piutang serta harta bawaan sebelum terjadi pernikahan. Selain itu juga pemisahan kekayaan pada masa perkawinan dan hal lain seperti aset maupun bisnis.

Sementara itu Prenup berisi masalah pembagian kekayaan suami maupun istri sebelum pernikahan dan tanggung jawab kedua pihak. Prenup sendiri dibuat pada akta otentik di hadapan notaris sehingga memiliki kekuatan hukum sah dan legal.

Pembagian Harta Gono Gini Aset Kredit

Dalam undang-undang perkawinan pasal 37 disebutkan bahwa jika pasangan suami istri memutuskan berpisah, maka konsekuensi utama adalah pembagian kekayaan bersama. Nantinya akan diatur hukum masing-masing seperti hukum negara yang umum digunakan.

Kekayaan bersama berdasar Kitab Perundangan Hukum Perdata harus dibagi merata, yaitu jumlah harta benda dikumpulkan kemudian dibagi setengah tiap pihak. Meski demikian, tidak jarang hakim memutuskan pembagian tergantung keadaan suami maupun istri. 

Sementara itu, pembagian harta ini juga telah diatur dalam pasal 91 KHI atau Kompilasi Hukum Islam. Aturan tersebut menyebut bahwa kekayaan bersama tidak hanya hak dan piutang namun juga kewajiban seperti kredit.

Dengan demikian, meskipun kredit dibayarkan salah satu pihak selama perkawinan, namun harus diperhitungkan menjadi dua pihak. Praktiknya sendiri terdapat tiga opsi dalam menyelesaikan aset benda berstatus kredit seperti berikut.

Jika perceraian terjadi, kredit dari aset bersama yang tersisa dan masih berlangsung ditanggung oleh kedua pihak dengan jumlah sama dan sesuai kesepakatan. Jika aset dilunasi kemudian terjadi jual beli, hasil penjualan dibagi sesuai kontribusi kedua pihak.

Opsi kedua adalah dengan memberi kompensasi jika terdapat pihak yang menolak untuk melanjutkan cicilan. Konsekuensi hukum berupa hak kepemilikan aset diberikan seluruhnya pada pihak yang melanjutkan pembayaran.

Opsi terakhir adalah pengalihan kredit pada pihak ketiga. Peralihan uang dari pengalihan tersebut nantinya akan dibagi kedua belah pihak sebagai kekayaan bersama pengganti aset sebelumnya.

Bukan hanya hak dan piutang saja yang menjadi kekayaan bersama ketika perceraian terjadi, namun juga kewajiban utang. Untuk itulah pembagian harta gono gini aset kredit perlu diselesaikan agar tidak ada permasalahan di kemudian hari.

Justika Dapat Membantu Jika Anda Memiliki Masalah Terkait Harta Gono Gini

Anda bisa berkonsultasi dengan mitra advokat andal dan profesional Justika yang berkaitan dengan masalah harta gono gini Anda juga bisa memanfaatkan layanan hukum Justika lainnya, seperti Layanan Konsultasi ChatKonsultasi via Telepon dan Konsultasi Tatap Muka.

Demi mendalami posisi Anda lebih jauh, ada baiknya Anda berdiskusi serta berkonsultasi dengan ahli di bidang hukum, yakni Advokat. Perlu diketahui juga bahwa mitra advokat Justika dipilih dari seleksi yang cukup ketat dengan pengalaman minimal 5 tahun.

Layanan Konsultasi Chat

Kini, konsultasi chat dengan advokat berpengalaman hanya mulai dari Rp 30.000 saja. Dengan harga tersebut Anda sudah bisa mendapatkan solusi permasalahan hukum Anda dengan cara menceritakan permasalahan yang dihadapi melalui kolom chat. Nantinya sistem akan mencari advokat guna membantu menyelesaikan permasalahan Anda. 

Layanan Konsultasi via Telepon

Untuk permasalahan yang membutuhkan solusi lebih lanjut, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi telepon mulai dari Rp 350.000 selama 30 menit atau Rp 560.000 selama 60 menit. 

Layanan Konsultasi Tatap Muka

Konsultasi tatap muka bisa dilakukan ketika Anda benar-benar membutuhkan saran secara langsung dari advokat terpercaya untuk kasus yang lebih rumit. Hanya dengan Rp 2.200.000 saja, Anda sudah bisa bertemu secara langsung selama 2 jam untuk bertanya lebih dalam hingga menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan untuk membantu permasalahan Anda.


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.