Hak asuh anak jika istri menggugat cerai – Terjadinya perceraian disebabkan karena pada salah satu pihak yaitu suami atau istri yang mengajukan permohonan atau gugatan cerai ke pengadilan negeri atau pengadilan agama setempat. Adanya hal tersebut akan menimbulkan beberapa perkara baru diantara keduanya, salah satunya yaitu perkara perebutan hak asuh anak dalam perceraian, diantara suami  dan istri.

Lalu sebetulnya bagaimana ketetapan hak asuh anak jika istri menggugat cerai? Siapakah yang berhak memperoleh hak asuh tersebut?

Ketika yang menggugat cerai adalah pihak istri, maka Istri yang menggugat dan mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan terdekat. Hal tersebut sudah terdapat di dalam Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa sebuah ikatan Perkawinan dapat putus karena atas keputusan yang dibuat oleh Pengadilan. Oleh karena itu, perceraian tidak akan sah jika tidak melalui jalur hukum, dan tidak pula dapat memperoleh hak asuh anak yang sah apabila tidak didasarkan atas putusan dari pengadilan.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Pasal 41 Undang-Undang No 1 tahun 1974 yaitu apabila terjadi perselisihan tentang pengasuhan anak-anak antara mantan pasangan, maka Pengadilanlah yang akan memberi keputusan terkait hal tersebut. Keputusan dalam menentukan Hak Asuh Anak dalam setiap perkara sidang perceraian berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor pendukung seperti bukti atau fakta yang dilampirkan.

Berikut ini terdapat beberapa penjelasan tentang pedoman yang dapat digunakan sebagai dasaran hasil dari keputusan atas hak asuh anak, yaitu:

Hak Asuh Anak Jatuh Ke Pihak Ibu

Terlepas dar hak asuh anak jika istri menggugat cerai, pada dasarnya pihak yang memang paling relevan untuk memperoleh hak asuh anak adalah sang Ibu. Maka, hak asuh anak yang masih berusia 12 tahun (mumayyiz) mutlak jatuh ke pihak Ibunya, dengan ibunya tidak terlibat tindak kejahatan lainnya.

Mumayyiz merupakan anak yang sudah dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang buruk bagi dirinya. Hal tersebut sesuai dengan isi Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila terjadi perceraian, maka hak asuh bagi anak yang belum mumayyiz akan menjadi hak dari ibunya. Sedangkan untuk anak yang sudah mumayyiz, maka keputusan melibatkan keputusan anak untuk memilih diantara tinggal dengan ibu atau ayahnya.

Baca juga: Penyebab Ibu Kehilangan Hak Asuh Anak

Hak Asuh Anak Jatuh Ke Pihak Ayah

berkaitan dengan ketentuan sebelumnya, pihak Ayah juga mempunyai hak atas pengasuhan anak yang belum mumayyiz, dengan ketentuan apabila ibunya sudah meninggal dunia. 

Selain itu, dari pihak Ayah dapat juga mengajukan permohonan hak asuh anak jika memiliki bukti berupa fakta yang kuat bahwa pihak Ibu memang tidak layak untuk mendapatkan hak asuh tersebut. Misalnya, Ibu mempunyai riwayat perlakuan asusila, mempunyai riwayat kekerasan kepada anak, ataupun sang Ibu sedang terjerat kasus hukum lainnya.

Jadi, hak asuh anak jika istri menggugat cerai tetap dikembalikan kepada ketentuan hukum yang berlaku pada umumnya dalam sidang perceraian antara suami dan istri.

Permasalahan Perceraian Terselesaikan Dengan Bantuan Justika!

Perceraian menjadi solusi terakhir ketika seseorang sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya. Ada banyak latar belakang juga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Untuk Anda yang sedang dalam situasi yang sama, kunjungi laman ini guna mendapatkan berbagai macam penyelesaian dari advokat terpercaya untuk kasus perceraian.

Konsultasikan Dengan Justika Masalah Hak Asuh Anak

Tidak semua hak asuh anak akan secara otomatis dimiliki sang ibu. Untuk itu, mitra advokat Justika yang sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun siap untuk membantu kebingungan atau masalah Anda yang berhubungan dengan hak asuh anak. Anda bisa memanfaatkan beberapa layanan konsultasi berbayar berikut:

Konsultasi via Chat

Kini, konsultasi chat dengan advokat berpengalaman hanya mulai dari Rp 30.000 saja. Dengan harga tersebut Anda sudah bisa mendapatkan solusi permasalahan hukum Anda dengan cara menceritakan permasalahan yang dihadapi melalui kolom chat. Nantinya sistem akan mencari advokat guna membantu menyelesaikan permasalahan Anda. 

Konsultasi via Telepon

Untuk permasalahan yang membutuhkan solusi lebih lanjut, Anda bisa memanfaatkan layanan konsultasi telepon mulai dari Rp 350.000 selama 30 menit atau Rp 560.000 selama 60 menit. 

Konsultasi via Tatap Muka

Konsultasi tatap muka bisa dilakukan ketika Anda benar-benar membutuhkan saran secara langsung dari advokat terpercaya untuk kasus yang lebih rumit. Hanya dengan Rp 2.200.000 saja, Anda sudah bisa bertemu secara langsung selama 2 jam untuk bertanya lebih dalam hingga menunjukkan dokumen-dokumen yang relevan untuk membantu permasalahan Anda.


Seluruh informasi hukum yang ada di artikel ini disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan konsultan hukum berpengalaman dengan klik tombol konsultasi di bawah.